KPK Gandeng UNAIR Gelar Diskusi Tekan Angka Korupsi

UNAIR NEWS – Untuk bisa menduduki posisi jabatan tertentu, partai politik/walikota/presiden, atau calon pejabat lainnya harus mengeluarkan uang yang tak sedikit. Mulai dari pendaftaran, kampanye, dan proses-proses lainnya. Partai politik juga harus menjalankan kaderisasi, program kerja, dan kegiatan parpol yang mengeluarkan banyak uang.

Seseorang yang mau nyalon tanpa politik uang saja sudah keluar banyak uang. Sehingga, kebanyakan parpol di Indonesia memikirkan, pertama, bagaimana mereka terpilih kembali; dan kedua bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Hal itu yang menjadi salah satu penyebab pejabat melakukan korupsi dalam menjalankan amanah jabatannya.

Oleh sebab itu, diperlukan manajemen dan sistem yang logis untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat di Indonesia.

Membahas hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng Universitas Airlangga menggelar diskusi publik pencegahan korupsi di sektor politik. Diskusi publik itu dilaksanakan di Aula Amerta Universitas Airlangga pada Kamis (13/12). Diskusi publik turut dihadiri oleh perwakilan Bawaslu, KPUD, dosen, partai politik, dan mahasiswa.

Diskusi publik itu mengundang pembicara antara lain Moch. Nurhasim S.IP., M.Si (peneliti utama di Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)), Prof. Kacung Marijan (FISIP UNAIR), Taufik Rachman, Ph.D, (FH UNAIR), Dr. Dwi Windyastuti (FISIP UNAIR), dan dimoderatori oleh Iqbal Felisiano., S.H., LL.M.

Giri Suprapdiono selaku direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK hadir memberikan sambutan. Ia mengatakan bahwa diperlukan apresiasi kepada pejabat publik dengan memberikan gaji yang logis sehingga mereka dapat menjaga integritas. Seperti di KPK misalnya.

“KPK tidak mau dijadikan sebagai PNS. Gaji penyidik KPK minimal 20juta. Sehingga kami terus berupaya untuk menjaga integritas dan profesional,” papar Giri Suprapdiono.

“Diperlukan manajemen yang logis terutama terkait masalah keuangan untuk mengelola parpol,” tambahnya.

Sementara itu Moch. Nurhasim mengatakan terdapat empat persoalan integritas partai politik. Keempat persoalan itu adalah ketiadaan standar etik partai, tantangan demokrasi internal, problematika pendanaan parpol, dan problematika kaderisasi & rekrutmen.

Saat ini, KPK, LIPI, dan sejumlah partai politik menyepakati adanya SIPP (Sistem Integritas Partai Politik). SIPP menjadi seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai.

Dikatakan Nurhasim, SIPP mengamanatkan pelaksanaan sistem integritas yang dapat diinternalisasikan pada setiap partai politik.

“SIPP menjadi satu kesatuan kebijakan yang disepakati secara kolektif sebagai standar integritas oleh seluruh kader parpol dalam pelaksanaan fungsi pokok parpol,” terang Nurhasim.

Ada beberapa keuntungan pengaplikasian SIPP. Antara lain, menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, dan menghasilkan tata kelola keuangan yg transparan dan akuntabel.

Diskusi publik ini ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh moderator. Diskusi publik ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini mengambil tema politik. (*)

Penulis: Galuh Mega Kurnia

Editor: Binti Q. Masruroh




Lembaran Baru Academic Health System, UNAIR Lakukan Evaluasi dan Perumusan Program

UNAIR NEWS –  Problematika yang mencuat saat ini bukan hanya datang dari negara berkembang melainkan dari negara maju. Dekade ini, negara berkembang memiliki masalah pada ketertinggalan pendidikan, pertumbuhan ekonomi tidak stabil, rendahnya sanitasi, serta tidak meratanya layanan kesehatan.

Sedangkan kini negara maju ikut diliputi kesenjangan akses perawatan yang tidak memuaskan. Sangat bertolakbelakang dengan biaya perawatan yang fantastis. Ditambah lagi, kontinuitas pelayanan tidak merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi itu menggerakkan Universitas Airlangga melakukan upaya transformasi bertajuk Academic Health System (AHS). AHS berfokus pada sistem organisasi, layanan perawatan, dan penerapan teknologi baru. AHS secara luas mengintegrasikan sistem pendidikan dan sistem kesehatan, sehingga dapat menelurkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

Sejalan dengan itu, UNAIR membentuk rencana strategis yang disusun dalam empat pilar, antara lain academic excellence, research excellence, community services excellence, dan university holding excellence.

Menjelang pergantian tahun, UNAIR menyelenggarakan Workshop bertajuk “Evaluasi Capaian AHS 2018 dan Perumusan Program Rencana Implementasi 2019” di Ruang 10 Nopember, lantai 3, Hotel Santika, pada Kamis (13/12).

Workshop itu akan di laksanakan selama 2 hari. Hari pertama bahasan dikhususkan pada pemaparan evaluasi capaian piloting AHS, refleksi implementasi AHS, diskusi rencana pengembangan AHS UNAIR tahun 2019, pemaparan dan perumusan strategi implementasi modul pembelajaran praktik kolaborasi interprofesi di pelayanan geriatri oleh tim IPE. Sementara hari kedua workshop akan membahas pengelolaan terpadu pasien geriatrik berbasis Patient-Centered Care.

“Proses ini melibatkan civitas akademika dalam bidang kedokteran dan kesehatan lain dengan institusi yang terkait seperti rumah sakit, puskesmas, dinkes, dan masyarakat,” papar Wakil Rektor IV, Junaidi Khotib, M. Kes, PhD, Apt dalam sesi materi workshop.

Junaidi Khotib berujar bahwa koordinasi fakultas (kelompok kesehatan di berbagai bidang) dengan pemerintah dan masyarakat akan menciptakan best community development dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, tersedianya profiling komprehensif dalam kesehatan sangat bermanfaat bagi penetapan kebijakan dan upaya peningkatan kesejahteraan.

Tim Pokjanas Prof. dr. Irawan Yusuf, MD, Ph. D dan Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM & H, MARS. M.Kes juga memberi arahan terkait AHS, bahwa rancangan AHS mengharuskan pengembangan sebuah jaringan kuat melaui aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi dan melibatkan berbagai lembaga. AHS UNAIR harus berperan sebagai provider of last resort.

Selanjutnya, Ketua AHS Prof. Dr. dr. Soetojo, SpU (K) mengatakan UNAIR sebagai salah satu pilot project bersama universitas ternama, UNHAS, UI, UGM, dan UNPAD akan terus meningkatkan pelayanan mutu kesehatan di Indonesia.

“Keberhasilan AHS harus dibarengi dengan sistem koordinasi epik bersama para stakeholder,” pungkas Prof. Dr. dr. Soetojo. (*)

Penulis: Tunjung Senja Widuri

Editor: Binti Q. Masruroh




RS UNAIR Ajak Masyarakat Dukung ODHA

UNAIR NEWS – Bila mendengar kata Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), tentu tidak lepas dari stigma negatif masyarakat yang mendoktrin bahwa itu adalah penyakit aib. Belakangan ini, masalah HIV/AIDS tidak melulu persoalan medis namun juga masalah sosial. Tidak ada dukungan untuk penderita, respon masyarakat cenderung mengucilkan dan mencaci ODHA.

Karena tekanan sosial itulah banyak penderita terkesan menyembunyikan penyakit yang selama ini menyerang tubuhnya. Sedikit sekali pasien HIV/AIDS yang berani berterus terang.

Dilatar belakangi oleh permasalahan tersebut, juga bertepatan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember, RS UNAIR menggelar seminar bertema “Berani dan Sehat Menghadapi HIV/AIDS”. Seminar dilaksanakan di Aula Dharmawangsa Lantai 8 RS UNAIR pada Rabu (12/12).

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Nasronudin, dr., Sp. PD, K-PTI FINASIM selaku Direktur RS UNAIR menuturkan bahwa penderita HIV/AIDS tidak perlu gusar apalagi takut mendapat diskriminasi. Seseorang yang berisiko terinfeksi HIV/AIDS harus berani memeriksakan diri. Apalagi bagi penderita HIV/AIDS disarankan taat melakukan pengobatan.

Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Arumi Bachsin, istri Emil Elestianto Dardak (mantan Bupati Trenggalek, Wakil Gubernur Jatim terpilih tahun 2019) menuturkan bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Trenggalek menduduki peringkat 3 di Jawa Timur. Namun, akibat budaya timur yang sulit menerima sesuatu berbau seksualitas, banyak masyarakat yang enggan memeriksakan diri ke dokter.

“Saya sangat mengapresiasi seminar HIV/AIDS ini karena bisa membuka pikiran masyarakat tentang persepsi negatif HIV/AIDS yang tidak semuanya benar,” lanjutnya.

Di sela-sela acara dilakukan penandatangan kerjasama antar RS UNAIR dan PT. Nusantara Medika Utama. Sebagai mitra kerja, PT Nusantara Medika nantinya bakal memberi pelayanan kesehatan secara profesional.

Penandatangan kerjasama antar RS UNAIR dan PT. Nusantara Medika Utama. (Foto: Tunjung Senja Widuri)

Acara dilanjutkan dengan sesi materi yang disampaikan oleh dr. Daniek S., M.Kes selaku Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Dinas Kesehatan Surabaya dan dr., Tri Pudyasmarawati, Sp. PD selaku dosen Fakultas Kedokteran UNAIR.

Dalam kesempatan itu dr. Daniek menyampaikan materi pencegahan penyakit HIV/AIDS dan peminimalisiran meluasnya penyakit HIV/AIDS, utamanya pada usia produktif.

“Di Surabaya angka usia produktif mencapai angka 50 persen. Sehingga perlu pengawasan dan penanganan lebih intens,” tambah dr. Daniek.

Sesi materi diakhiri oleh dr., Tri Pudyasmarawati, Sp. PD dengan materi “Penatalaksanaan Sindroma Wasting pada infeksi HIV/AIDS”.  Ia menjelaskan bahwa Sindroma Wasting erat kaitannya dengan mortalitas. Sindroma Wasting merupakan kondidsi khas yang timbul pada AIDS berupa penurunan berat badan, demam, diare, kelemahan berkepanjangan. (*)

Penulis: Tunjung Senja Widuri

Editor: Binti Q. Masruroh




KETUA Pusat Informasi dan Humas (PIH) UNAIR Dr. Suko Widodo (tengah) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen. Pol. Drs. Lucky Hermawan saat berbincang dengan salah seorang peserta Dialog Kebangsaan Peran Generasi Milenial Dalam Menjaga dan Merawat NKRI pada Kamis (13/12) di Aula Mahameru Mapolda Jatim. (Foto: Agus Irwanto)

UNAIR dan Polda Jatim Ajak Osis Se-Jatim Lawan Hoax

UNUNAIR NEWS – Universitas Airlangga melalui Pusat Informasi dan Humas bekerja sama dengan Humas Polda (Kepolisian Daerah) Jawa Timur mengajak anggota OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) se-Jawa Timur turut menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan melawan hoax (berita bohong). Imbauan dan komitmen tersebut disuarakan dalam dalam kegiatan bertajuk Dialog Kebangsaan Peran Generasi Milenial Dalam Menjaga dan Merawat NKRI pada Kamis (13/12) di Aula Mahameru Mapolda Jatim.

Hadir dalam dialog kebangsaan tersebut pengurus OSIS SMA dan SMK dari 17 kota serta kabupaten se-Jawa Timur. Mulai Surabaya, Pasuruan, Madiun, Nganjuk, Kediri, sampai Probolinggo. Total peserta yang hadir mencapai 650 siswa-siswi.

Kegiatan berbalut pameran aktivitas kepolisian itu dipandu langsung oleh Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) UNAIR Dr. Suko Widodo. Sebelum kegiatan dimulai, di luar ruangan, terdapat pameran dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), polisi air (polair), Korps Lalu Lintas (Korlantas), dan Korps Brigade Mobil (Brimob).

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen. Pol. Drs. Lucky Hermawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki potensi yang besar terkait generasi muda usia SMA. Tepatnya saat ini, mereka tergolong dalam kategori generasi millennial.

”Yakni, generasi yang lahir pada kondisi sosial yang sudah sangat dekat dengan teknologi informasi. Saya mengakui bahwa kalian pasti lebih pandai menggunakan teknologi daripada saya. Banyak foto yang menjadi lebih bagus, cantik dan ganteng karena adanya sebuah aplikasi khusus,” ungkapnya.

Karena itu, Lucky mengimbau para generasi milenial, tepatnya remaja-remaja usia SMA, aktif pula dalam dunia nyata. Artinya, meski sangat dekat dengan interaksi dan komunikasi berbasis digital melalui media sosial, mereka tetap diharapkan memiliki sikap kepekaan terhadap lingkungan dan bangsa Indonesia. Khususnya menjaga keutuhan NKRI melalui perlawanan terhadap hoax.

”Persebaran informasi yang cepat di dalam media sosial membutuhkan verifikasi dan pengecekkan. Itulah yang perlu dilakukan para generasi muda. Tidak termakan isu tertentu,” ungkapnya.

Sementara itu, Dr Suko dalam dialog kebangsaan tersebut mengundang sejumlah siswa perwakilan dari 17 kota dan kabupaten yang hadir untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan wujud cinta mereka terhadap NKRI. Ada yang mengungkapkan bahwa kecintaan remaja terhadap bangsa bisa diwujudkan dalam bentuk kedisiplinan dan belajar dengan sungguh-sungguh.

Selain itu, ada pendapat yang lain bahwa kecintaan itu dapat diwujudkan dalam bentuk toleransi dan menghargai perbedaan dalam lingkup terdekat karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam.

Pada akhir dialog, Seno Bagaskoro, salah seorang siswa SMAN 5 Surabaya, yang mewakili peserta mengajak segenap remaja untuk merealisasikan kecintaan terhadap bangsa secara nyata. Bukan hanya sekadar pada slogan-slogan cinta Indonesia.

”Banyak di antara kita belum begitu tahu secara jelas bagaimana mengekspresikan kecintaan kita terhadap bangsa Indoensia. Berteriak saja tidak cukup,” ungkapnya.

”Inilah saatnya kita mewujudkan kecintaan itu melalui keaktifan kita bersama dengan polisi, menjadi mitra polisi, menangkal isu-isu yang dapat merongrong keutuhan NKRI. Karena, kitalah, saya dan teman-teman yang lain, yang dekat dengan media sosial. Itulah yang bisa kita lakukan,” imbuhnya disambut tepuk tangan yang eriah dari para peserta yang lain.

SESI foto bersama peserta Dialog Kebangsaan Peran Generasi Milenial Dalam Menjaga dan Merawat NKRI bersama jajaran pimpinan Polda Jatim pada Kamis (13/12) di Halaman Mapolda Jatim. (Foto: Agus Irwanto)
SESI foto bersama peserta Dialog Kebangsaan Peran Generasi Milenial Dalam Menjaga dan Merawat NKRI bersama jajaran pimpinan Polda Jatim pada Kamis (13/12) di Halaman Mapolda Jatim. (Foto: Agus Irwanto)

Mengakhiri komitmen itu, Dr Suko mengajak sekaligus mengimbau para remaja untuk aktif bermedia sosial secara sehat dan positif. Khususnya sebagai bentuk kecintaan, kebanggan, dan turut menjaga NKRI. Sebab, para remaja begitu dekat dengan media sosial. Menjelang tahun politik, begitu banyak beredar postingan yang kurang konstruktif seperti SARA, intoleran, dan hoax. Karena itu, para remaja, terutama pengurus OSIS, dapat menjadi agen di lingkungan terdekat dalam menangkal berita bohong dan ujaran kebencian itu.

Perlu diketahui, pada akhir dialog, turut digelar deklarasi Ikrar Cinta Bangsa oleh para pengurus OSIS yang hadir. Di antaranya berisi soal komitmen para anak muda  Jawa Timur menjaga persaudaraan. Juga berpegang teguh pada ideologi Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Khususnya komitmen menjga keutuhan NKRI. (*)

 

Penulis: Feri Fenoria




RS UNAIR Resmikan Layanan Kecantikan

UNAIR NEWS – Rumah Sakit Universitas Airlangga meresmikan layanan baru Airlangga Aesthetic Center pada Rabu (12/12). Peresmian Airlangga Aesthetic Center ini menjadi salah satu bentuk pelayanan untuk masyarakat berkaitan dengan estetika atau kecantikan. Airlangga Aesthetic Center diresmikan langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Sarana dan Prasarana, Ir. Sofwan Effendy MBA.

Airlangga Aesthetic Center dibuka di selasar Lantai 1 RS UNAIR, Kampus C UNAIR. Pembukaan Airlangga Aesthetic Center ini menjadi bagian dari pelayanan RS UNAIR yang aman dan ilmiah karena alat-alat yang digunakan sudah terdaftar BPOM.

Direktur RSUA Prof. Dr. Nasronudin, dr., Sp. PD, K-PTI FINASIM menyatakan RSUA memiliki visi menjadi rumah sakit pendidikan terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam pemberian paripurna, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan.

RS UNAIR tercatat sebagai RS PTN yang mencetak sejarah sebagai pelopor pendiri Aesthetic Center pertama di Indonesia. Setelah sebelumnya hanya rumah sakit swasta yang membuka pelayanan di bidang kecantikan.

“Diresmikannya Airlangga Aesthetic Center ini adalah bagian dari upaya memberikan pelayanan prima untuk masyarakat, utamanya berkaitan dengan kecantikan dan kesehatan,” ujar Prof Nasron.

Dalam kesempatan itu, Arumi Bachsin turut diundang ikut meresmikan Airlangga Aesthetic Center. Istri Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih sekaligus ketua PKK Jawa Timur ini menjadi ikon kecantikan di wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, Arumi menyatakan perasaan bangganya dapat diundang di acara ini.

“Dewasa ini, masyarakat mulai dari kalangan muda hingga dewasa sudah mulai perhatian dengan kecantikan diri sendiri. Sehingga, diresmikannya Airlangga Aesthetic Center akan berbuah baik bila RS UNAIR mengambil keputusan menekuni bidang kecantikan dan perawatan,” paparnya.

Di akhir acara dilakukan kunjungan lapangan di unit Airlangga Aesthetic Center, meliputi Dental Aesthetic, Varises Clinic, dan Stem Cell.

Dental Aesthetic nantinya melayani pasien bila memiliki masalah kecantikan gigi. Misalnya gigi kurang rapi atau renggang dapat dirapikan, juga melayani pemasangan gigi kelinci.

Varises Clinic melayani pasien yang menderita penyakit varises. Gejala varises sendiri ialah membesarnya pembuluh darah di wilayah kaki, sehingga hal itu bisa mengurangi estetika tubuh pasien.

Sementara Stem Cell lebih berperan dalam perbaikan jaringan yang mati atau terluka. Bila dikaitkan dengan kecantikan, Stem Cell mampu meregenerasi kulit yang telah menua digantikan dengan sel kulit baru (sel punca), membuat kulit tampak lebih muda.

Usai peresmian Airlangga Aesthetic Center, acara dilanjutkan dengan seminar Hari AIDS Sedunia dengan tema Berani dan Sehat Menghadapi HIV/AIDS. Seminar Peringatan Hari AIDS Sedunia berlangsung di Aula Dharmawangsa Lantai 8 RS UNAIR pada hari yang sama. (*)

Penulis: Tunjung Senja Widuri

Editor: Binti Q. Masruroh




REKTOR UNAIR Prof. Dr. Mohammad Nasih SE., M.T., Ak., CMA., (dua dari kanan) hadir sebagai Co-Chair dalam Rapat JWG (Joint Working Group) Sister State Australia Barat-Jawa Timur di Perth pada Senin (10/12). (Foto: Istimewa)

Rektor UNAIR Jadi Co-Chair Rapat Kerja Sama Australia Barat-Jawa Timur

UNAIR NEWS – Universitas Airlangga terus mendorong kolaborasi dan kerja sama lintas negara dengan universitas-universitas terbaik, juga pihak pemerintah, di dunia. Baik dengan kawasan, Asia, Eropa, Timur Tengah, maupun kawasan Australia. Salah satunya disepakati UNAIR bersama pemerintah Jawa Timur dengan Australia Barat pada awal Desember 2018.

Dalam rangka wujud implementasi kerja sama Sister State antara Pemerintah Australia Barat dan Provinsi Jawa Timur, Delegasi Universitas Airlangga dan Provinsi Jawa Timur melaksanakan rapat strategi dengan delegasi Pemerintah Australia Barat pada Senin, 10 Desember 2018. Kerja sama yang disepakati itu bertajuk Western Australia East Java Universities Consortium (WAEJUC).

Kerja sama yang terjalin tersebut melibatkan 10 PTN (perguruan tinggi negeri) di Jawa Timur dengan 5 universitas di Australia Barat. Universitas dari Australia Barat itu meliputi University of Western Australia, Murdoch University, Edith Cowan University, Curtin University, dan Notredame University.

Pertemuan yang dilaksanakan di Perth itu dibuka oleh Direktur Eksekutif Departemen JTSI (Jobs, Tourism, Science, & Innovation), Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia. Sementara itu, Universitas Airlangga hadir dalam pertemuan tersebut sebagai co-chair yang mewakili 10 PTN di Jawa Timur. Rektor UNAIR Prof. Dr. Mohammad Nasih SE., M.T., Ak., CMA., hadir langsung dalam pertemuan tersebut.

Terkait dengan pertemuan itu, Prof Nasih menyampaikan bahwa partisipasi Universitas Airlangga dalam rapat strategi tersebut berfokus pada kerja sama di bidang riset, pengembangan sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial. Pembahasan mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM) terkait pendidikan tinggi turut disampaikan oleh rektor Universitas Airlangga.

”Universitas Airlangga terus mendorong upaya kerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak sebagai upaya bersama-sama mengembangkan sumber daya manusia melalui penyediaan pendidikan tinggi yang baik. Terutama dengan pengembangan bidang riset,” ujarnya.

RAPAT strategi dengan delegasi Pemerintah Australia Barat pada Senin (10/12) yang bertajuk Western Australia East Java Universities Consortium (WAEJUC). (Foto: Istimewa)
RAPAT strategi dengan delegasi Pemerintah Australia Barat pada Senin (10/12) yang bertajuk Western Australia East Java Universities Consortium (WAEJUC). (Foto: Istimewa)

Perlu diketahui, di samping itu, ada pula pembahasan mengenai pendidikan inklusif yang disampaikan oleh kepala Divisi Jejaring Global dan Komunikasi, Airlangga Global Engagement. Sedangkan, pembahasan mengenai kesejahteraan sosial memusatkan pada pembaharuan kontrak antara Autism Association of Western Australia dengan beberapa pihak dari Kota Surabaya. Termasuk di dalamnya adalah Universitas Airlangga pada tahun 2019.

Upaya semacam itu bakal terus didorong UNAIR. Mengingat, UNAIR sebagai world class university yang tengah menarget capaian masuk jajaran 500 top world class university pada 2020. Selain itu, UNAIR sebagai salah satu kampus terbaik Indonesia memiliki amanah mewujudkan kualitas pendidikan yang setara dan mampu berkiprah di kancah dunia. (*)

 

Penulis: Mustagfiroh Yusuf/ Feri Fenoria




Iman Prihandono, Ph.D menjadi pembicara pada Workshop Advokasi Bisnis dan HAM di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Menyoal Pelanggaran HAM oleh Korporasi dalam Workshop Advokasi Bisnis dan HAM

UNAIR NEWS – Dua organisasi masyarakat sipil yang mendorong penghormatan hukum dan HAM di Indonesia, Tifa Foundation dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), baru saja mengadakan Workshop Advokasi Bisnis dan HAM pada Jumat (6/11) dan Sabtu (7/11). Acara yang diselenggarakan di Hotel Ashley Jakarta tersebut mengundang Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UNAIR, Iman Prihandono, Ph.D, sebagai narasumber. Selain Iman, hadir pula Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik serta perwakilan dari Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menyusun strategi advokasi oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia dalam isu bisnis dan HAM.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2011, Dewan HAM PBB telah menyetujui resolusi Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs). Panduan ini memberikan pedoman bagaimana pelanggaran HAM dalam kegiatan usaha korporasi dapat dikurangi dan dihindari. UNGPs mendorong pelaksanaan tiga pilar yaitu, protect, respect, dan remedy. UNGPs telah banyak memberikan pedoman bagi penyusunan legislasi oleh negara, misalnya Dodd Frank Act di Amerika Serikat; Modern Slavery Act di Inggris, dan Undang-Undang Duty of Care di Perancis. Semua aturan ini mewajibkan pelaporan dan audit HAM oleh perusahaan untuk mencegah pelanggaran HAM di operasi usahanya.

Namun pada saat yang sama beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, mendukung penyusunan perjanjian internasional yang mengikat untuk memastikan korban pelanggaran HAM oleh korporasi mendapatkan pemulihan yang efektif. Pada Juni 2018, Ekuador sebagai ketua kelompok kerja penyusunan, mengeluarkan Rancangan Instrumen Mengikat Bisnis dan HAM. Keluarnya rancangan ini rupanya dapat mengubah strategi advokasi HAM dalam kegiatan usaha korporasi.

Menurut Iman, belum diakuinya korporasi sebagai subyek dalam hukum internasional membuat korporasi tunduk pada hukum nasional. Saat ini belum ada instrumen hukum HAM internasional yang memberikan kewajiban langsung kepada korporasi untuk menghormati HAM.

“Karena tidak dimilikinya international legal personality oleh korporasi, maka penghormatan HAM oleh bisnis dilakukan melalui tiga cara. Pertama, instrumen sukarela yang dibentuk oleh korporasi. kedua, instrumen semi-mengikat yang dibuat oleh negara atau organisasi internasional. Ketiga, hukum nasional masing-masing negara,” sebutnya.

Lahirnya rancangan instrumen mengikat (Legally Binding Instrument/LBI) dapat memberikan harapan yang baik bagi korban dalam mendapatkan akses kepada keadilan.

“Meskipun LBI tidak memberikan legal personality kepada korporasi, namun LBI memastikan pengadilan di negara asal korporasi dan pengadilan negara di mana korporasi menjalankan bisnisnya untuk memiliki yurisdiksi memeriksa perkara pelanggaran HAM oleh korporasi,” jelas Iman.

Sementara itu, Ahmad Taufan Damanik, menekankan bahwa korporasi akan terus menjadi aktor non-negara yang paling banyak dilaporkan sebagai pelanggar HAM. Oleh karena itu strategi advokasi perlu dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik pengadilan, mediasi maupun cara lainnya yang tersedia.

Perwakilan Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan, saat ini Indonesia turut terlibat aktif dalam penyusunan LBI. Di kawasan ASEAN, Indonesia bersama dengan Malaysia ikut dalam perundingan-perundingan isu bisnis dan HAM. Sebab, keduanya memiliki kesamaan dalam isu HAM oleh bisnis. Diantaranya, buruh migran, perdagangan orang, perbudakan, dan kelapa sawit.

Sebagai penutup, Iman menambahkan bahwa UNGPs dan LBI tidak perlu dibenturkan satu sama lain. Keduanya menyediakan jalan bagi penghormatan HAM dalam usaha bisnis oleh korporasi.

“Semua pihak, termasuk pemerintah, kelompok masyarakat sipil, pelaku bisnis, masyarakat terdampak dan akademisi harus duduk bersama memastikan pengormatan HAM oleh korporasi,” tuturnya.

 

Penulis: Zanna Afia Deswari

Editor: Nuri Hermawan




Sambil Meliuk, Peserta tampak asikmenirukan instruktur senam diUlang Tahun FIB UNAIR ke-20 pada Minggu pagi (09/12) (Foto: Aziz Bilbargoya).

Rayakan Ulang Tahun, FIB UNAIR Adakan Senam dan Jalan Sehat

UNAIR NEWS  – Dalam merayakan ulang tahun yang ke-20, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (UNAIR) mengadakan senam dan jalan sehat bersama yang diadakan di Jalan Dharmawangsa Dalam pada Minggu pagi (09/12).

Ketua panitia, Guntoro, mengatakan bahwa latar belakang kegiatan tersebut dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun FIB yang dimulai sejak tanggal 2 Desember 2018. Dia bertukas, kegiatan tersebut sempat tertunda, lantaran kesibukan civitas akademika FIB pada gelaran Dies Natalies UNAIR ke-64 beberapa waktu lalu.

“Jadi sempat molor, yang sebenarnya dijadwalkan tanggal 2 Desember, jadi baru bisa dilakukan hari ini (9/12),” paparnya.

Namun, Pria yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) FIB tersebut, mengaku tidak mempermasalahkan. Pasalnya, setiap peserta bisa berolahraga (senam dan jalan sehat, red) sekaligus dapat menjalin silaturahmi dengan segenap civitas Fakultas Ilmu Budaya.

Dengan tema “Mempererat Budaya Bangsa”, kegiatan tersebut dihadiri oleh pensiunan, dekan, dosen, pegawai, dan mahasiswa FIB UNAIR.

“Yang unik dari tahun ini, jika tahun kemarin kita hanya tasyakuran, di tahun ini kita mengadakan senam dan jalan sehat bersama,” jelasnya.

Kegiatan diawali dengan senam pagi yang dilakukan pukul 06.00 WIB. Peserta tampak asik menirukan gerakan instruktur senam yang diiringi oleh lagu-lagu semangat. Tak jarang, peserta saling menebar senyum untuk memberikan kebahagiaan satu sama lain.

Setelah melakukan senam, peserta mulai melakukan jalan sehat. Diawali dari depan FIB, peserta menyusur ke jalan FISIP, belok ke kiri menuju FEB, lurus ke kiri menuju FH, kemudian kembali ke FIB.

Setelah kegiatan usai, Guntoro berharap agar senam dan jalan sehat yang dilakukan bisa mempererat hubungan silaturahmi antara alumni bisa terja sesuai dengan tema kegiatan, yakni mempererat budaya bangsa.

Salah satu peserta, Dahlia Fatmawati mengaku senang dengan adanya senam dan sehat yang diadakan di FIB tahun ini. Dahlia senang karena semua peserta yang hadir mendapat doorprize (hadiah).

“Jadi meskipun tidak beruntung dengan kupon hadiah, kita tidak pulang dengan tangan kosong,” kesannya setelah acara.

Selamat Ulang Tahun FIB UNAIR. Viva Budaya.

Penulis: Fariz Ilham Rosyidi

Editor: Nuri Hermawan




Bisnis Berbuah Manis, Seminar Nasional FH UNAIR Bincangkan Crowdfunding

UNAIR NEWS – Bermimpi menjadi pebisnis besar namun terkendala secara finansial, layanan financial technology (fintech) dapat menjadi solusinya. Tren platform crowdfunding pada era sekarang cukup menarik perhatian dunia. Pasalnya, platform berbasis web itu menawarkan pembiayaan proyek tanpa perantara lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan pembiayaan, Corporate Social Responsibility (CSR). Pelaku usaha memanfaatkan campur tangan khalayak umum untuk menggalang dana suatu proyek melalui internet.

Sayangnya di Indonesia, istilah crowdfunding masih awam didengar. Keberhasilan proyek crowdfunding di Indonesia sendiri masih rendah. Sejauh yang diamati khususnya di bidang properti, hanya 2 proyek dari sekian banyak proyek terdaftar berhasil menggalang dana. Alasannya pun beragam, yakni terdapat anominitas yang berisiko terjadi penipuan, platform offline atau rusak, situs platform kurang akurat, dan sebagainya.

Mengatasi problematika tersebut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyelenggarakan seminar nasional “Problematika Hukum Crowdfunding di Bidang Property”. Semnas berlangsung di Hotel Mercure Grand Mirama, Sabtu (8/12).

Seminar itu menghadirkan pembicara-pembicara andal di bidangnya. Antara lain Dr Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H selaku penulis dan peneliti crowdfunding; Wahyudi Suyanto, S.H selaku notaris dan PPAT Surabaya; Otoritas Jasa Keuangan; Ethis Crowd; dan Prof. Dr H. Moch. Isnaeni, S. H., MS selaku guru besar FH UNAIR.

Dalam bahasan pertama, Dr. Cita Yustisia Serfiyani memaparkan materi tentang karakteristik investasi crowdfunding di bidang properti. Ia menjelaskan bagaimana real estate crowdfunding bekerja. Mulai dari investor memberi dana ke pengelola situs, pengelola situs memroses dana yang terkumpul, dan pengelola situs menjual properti setelah jangka waktu ideal tertentu.

Crowdfunding di bidang properti mengadopsi teknik peer to peer lending atau biasa disebut Platform P2P (provesty). Provesty menghubungkan antar perusahaan properti untuk memudahkan khalayak berinvestasi di bidag properti,” tutur Cita Yustisia.

Cakupan bahasan kemudian disempitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan materi pengaturan crowdfunding di Indonesia. Peran OJK ialah mengatasi risiko kegagalan crowdfunding dengan cara meregulasi pelaku bisnis melalui Regulatory Sandbox.

Materi dilanjutkan oleh Ethis Crowd, salah satu platform yang berhasil meraup kesuksesan menggunakan sistem berbasis syariat Islam. Selanjutnya, Wahyudi Suyanto S.H membahas problem hukum crowdfunding di bidang properti. Dalam materi dijelaskan masalah hukum pemodal, pasal-pasal yang mengatur investor, dan lain-lain.

Pada akhir materi, ditutup oleh Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S. H., MS. Dalam kesempatan itu ia menjelaskan aspek kontraktual crowdfunding dalam bidang properti.

“Kontrak crowdfunding memiliki masa depan cerah sebagai salah satu model pengerahan dana ke masyarakat,” pungkas Prof. Moch. Isnaeni. (*)

Penulis: Tunjung Senja Widuri

Editor: Binti Q. Masruroh




TIGA Delegasi UNAIR, dari kiri, Abidah Alfi (FST 2015), Muhammad Zaib Athoullah (FEB 2015), dan Ferisya Kusuma Sari (FST 2015). (Foto: Istimewa)

Tiga Mahasiswa Ikuti UNAIR International Summit di Pakistan

UNAIR NEWS – Universitas Airlangga mendorong mahasiswanya aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, baik tingkat nasional maupun internasional. Selain bentuk mengasah kemampuan mahasiswa, hal itu menjadi bagian program peningkatan kualitas universitas melalui Student Exchange, Student Outbond, maupun Summit. Salah satunya berupa kegiatan international summit di Pakistan yang diikuti mahasiswa UNAIR beberapa waktu lalu.

UNAIR memberangkatkan tiga mahasiswa dari jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Sains dan Teknologi (FST) dalam kegiatan bertajuk International Youth Summit pada 26 November–3 Desember 2018. Bertempat di Lahore, Pakistan, selama lebih dari satu minggu, ketiganya menggali dan mengulas tema kepemudaan di sana, juga dunia.

Tiga mahasiswa tersebut adalah Muhammad Zaib Athoullah (FEB 2015); Ferisya Kusuma Sari (FST 2015); dan Abidah Alfi (FST 2015). Kesempatan itu menjadi yang kali pertama mereka alami. Yakni, mampu mengunjungi Pakistan yang telah merdeka dari kekaisaran India-Inggris pada 1947.

Mengenai International Summit itu, Zaib Atha menyampaikan bahwa ajang tersebut sangat membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi dalam dirinya untuk keluar dari zona nyaman. Khususnya membuka wawasan untuk melihat sudut pandang baru terhadap problem di sosial kemasyarakatan. Pada akhirnya, kemampuan tersebut memberikan mahasiswa pilihan yang banyak, lebih bijak, dalam bertoleransi dan mengambil keputusan.

Selain itu, International Summit di Pakistan tersebut mampu menambah pengalaman ketiga mahasiswa dalam hal diskusi atau kerja sama tingkat internasional. Termasuk, hal itu memungkinkan membuka dan menjadi titik awal adanya relasi saat pertemuan, bahkan untuk jangka panjang.

”Mungkin satu-satunya kesempatan seumur hidup. Tentu, keunikan pun kami dapatkan,” ujar Zaib.

”Uniknya, kami mampu bertemu dengan Kedutaan besar China di Pakistan serta menginjakkan kaki di kantor Parlemen Pakistan menyaksikan upacara penurunan bendera di perbatasan Pakistan dan India yang sangat menarik. Dan, mengunjungi monumen bersejarah di Pakistan, di Kota Lahore,” imbuhnya.

Ibarat peribahasa ”Sekali mendayung, tiga pulau terlampaui”, ketiganya berupaya mengambil pelajaran dari kunjungannya tersebut. Bukan hanya dari kegiatan yang tersaji, melainkan juga dari kehidupan sosial di sana.

”Merangkai ilmu baru dengan orang baru dari berbagai sudut pandang. Terutama dalam mendiskusikan berbagai isu,” katanya.

”Dalam International Summit, dibahas tiga pokok pembahasan yang terdiri dari Peace, Culture, dan Inclusive Society,” tambahnya.

Zaib menjelaskan, peace berkaitan dengan permasalahan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan nasional atau International yang dapat mengakibatkan banyaknya perpecahan. Karena itu, dalam summit tersebut, para pemuda diajak untuk menjadi agen perubahan yang bisa membawa kedamaian dari berbagai pendapat yang berlandas toleransi.

Lalu, culture berkenaan dengan globalisasi yang dijadikan gerbang pembuka dari keluar masuknya suatu budaya antarnegara. Dalam hal ini, pemuda diharapkan bisa menjadi pioneer dalam toleransi budaya. Yang ketiga, kata Zaib, adalah Inclusive Society. Yakni, peran pemuda yang bisa menjadikan keberagaman dari suku, agama, rasa, dan budaya yang dimiliki setiap manusia.

”Sebagai mahasiswa, manfaatkan kesempatan dan percaya pada kemampuan yang ada selagi masih muda, dengan berkunjung dalam diskusi nasional maupun international,” tuturnya. (*)

 

Penulis: Rolista Dwi Oktavia

Editor: Feri Fenoria Rifa’i