Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, Pengamat Politik UNAIR Berikan Penilaian

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

UNAIR NEWS – Pemerintahan presiden Jokowi – Ma’ruf Amin memasuki tahun kedua pada akhir bulan Oktober ini. Selama dua puluh empat bulan perjalanannya, tentu banyak pencapaian yang telah dilakukan, tetapi banyak juga sektor yang masih perlu dioptimalkan. Sebagai pengamat politik, Fahrul Muzaqqi, S.IP., M.IP., memberikan nilai moderat dengan skor antara lima hingga enam terhadap capaian kinerja pemerintah sejauh ini.

“Secara keseluruhan saya mengapresiasi kinerjanya walaupun masih di bawah ekspektasi atau harapan,” ungkap dosen Ilmu Politik UNAIR itu.

Kondisi Politik

Keputusan Jokowi yang merangkul pihak oposisi pada jajaran kursi menteri, pada awalnya dinilai oleh dosen yang biasa disapa Fahrul sebagai langkah positif untuk memperkuat kinerja pemerintah. Akan tetapi, dalam implementasinya dia justru melihat progres capaian tidak terlalu istimewa.

“Kekuatan oposisi sekarang ini lemah karena hampir semua pro kepada pemerintah. Namun, besarnya jumlah yang pro itu ternyata tidak menghasilkan kekuatan dan hasil kerja yang signifikan,” jelasnya saat dihubungi pada Minggu (24/10/2021).

Selain itu, berkaca pada laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia saat ini justru menunjukkan penurunan skor yang sebelumnya 6.43 di tahun sebelumnya menjadi 6.3.

“Angka itu menempatkan Indonesia berada di bawah Malaysia, Timur Leste, dan Filipina. Padahal, dengan besarnya kekuatan pemerintah sekarang harusnya kita bisa mencapai skor lebih tinggi,” ucapnya.

Penanganan Pandemi

Salah satu capaian yang dianggap baik oleh Fahrul adalah penanganan pandemi Covid-19. Pemberlakuan PSBB yang ketat, beralih dengan PPKM yang dilonggarkan menggunakan level, hingga percepatan vaksinasi menurutnya sangat efektif untuk menekan laju angka penyebaran Covid-19.

“Yang menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya banyak kerumunan di akhir tahun nanti dan mempersiapkan pemulihan ekonomi,” terang dosen asal Jepara itu.

Ekonomi dan Pembengkakan Hutang

Tidak bisa dipungkiri pandemi Covid-19 juga berdampak besar pada perekonomian dan membengkaknya hutang negara. Kondisi itu menurut dosen yang lahir pada 7 Oktober 1983 menjadi tantangan krusial bagi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyeimbangkan kapasitas anggaran negara dengan kemerosotan ekonomi yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah.

“Ini yang membuat dilema karena anggaran bantuan selama pandemi akhirnya membuat hutang negara semakin melimpah, akan tetapi jika tidak ada bantuan ya perputaran ekonomi masyarakat menengah ke bawah jadi lambat dan bisa menjadi problem baru. Jadi, pemerintah perlu menyusun formula baru yang lebih mantab untuk menyeimbangkan keduanya,” tegas Fahrul.

Ketika hutang Indonesia semakin membengkak, Fahrul menyebut hal itu bisa menjadi beban yang lebih berat bagi pemerintahan 2024 mendatang, mengingat pemerintahan akan diisi oleh orang baru.

“Kalau problem ini semakin memberatkan anggaran negara, nanti yang diwariskan Pak Jokowi kepada pemimpin baru justru bukan banyak capaian tetapi banyak beban,” imbuhnya.

Ke depannya, dosen mata kuliah Elite Politik itu berharap pemerintahan Jokowi mampu melakukan akselerasi kerja pada semua sektor di sisa tiga tahun terakhirnya.

Penulis: Nikmatus Sholikhah

Editor: Feri Fenoria

Berita Terkait

newsunair

newsunair

https://t.me/pump_upp