Semakin banyak terdapat klinik kesehatan swasta, rumah sakit pemerintah, apotek, dan toko obat yang memberikan kemudahan dalam pelayanan KB dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Selain itu, peluang menjadi pengguna kontrasepsi bagi perempuan yang tinggal di perkotaan hampir satu setengah kali lebih tinggi dibandingkan perempuan di perdesaan. Data survei Performance Monitoring and Accountability 2020 tahun 2015 menunjukkan hubungan terbalik antara angka fertilitas total dan angka prevalensi kontrasepsi di perdesaan dan perkotaan. Menariknya, penggunaan KB tradisional di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat kecenderungan yang berbeda sehingga diperlukan analisis apakah penggunaan kontrasepsi di perkotaan lebih baik dibandingkan di perdesaan pada wanita di Indonesia (melalui analisis data sekunder terhadap SDKI 2017).
Studi menggunakan data sekunder SDKI 2017. Analisis bivariat dengan uji Chi-Square untuk mengetahui apakah penggunaan kontrasepsi di perkotaan dan pedesaan oleh wanita usia subur berbeda nyata atau tidak. Sedangkan analisis Regresi Logistik Biner bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan terlibat dalam penggunaan kontrasepsi pada perempuan pedesaan. Semua menggunakan software IBM SPSS 22.0 windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penggunaan kontrasepsi di perkotaan dan perdesaan. Wanita usia subur 35 tahun ke atas mendominasi penggunaan kontrasepsi baik di perdesaan maupun perkotaan, meskipun menurun pada wanita usia 45-49 tahun.
Lebih jauh lagi, tidak ada perbedaan yang signifikan penggunaan kontrasepsi oleh wanita usia subur di pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Wanita usia subur pada kelompok usia 35-39 tahun 0,440 kali lebih mungkin menggunakan kontrasepsi dibandingkan kelompok usia 15-19 tahun. Penelitian ini juga menjumpai bahwa wanita usia subur yang berpartisipasi dalam program kontrasepsi mengambil asuransi 1.049 kali lebih mungkin dibandingkan wanita subur yang tidak berpartisipasi dalam penggunaan kontrasepsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan usia subur, baik di perkotaan maupun di perdesaan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan KB.
Gender muncul sebagai determinan lintas sektoral dalam semua isu yang digali. Di Roma kontrasepsi tetap menjadi tanggung jawab perempuan. Temuan menunjukkan bahwa norma-norma sosial mengenai perkawinan dan harapan kesuburan dan hambatan budaya lainnya memiliki peran setidaknya sama relevannya dengan ketersediaan kontrasepsi. Perempuan usia subur yang tinggal di perkotaan 0,988 kali lebih mungkin menggunakan kontrasepsi dibandingkan perempuan usia subur di perdesaan. Sedangkan wanita usia subur dengan status kesejahteraan tertinggi 1,487 kali lebih mungkin menggunakan kontrasepsi dibandingkan wanita usia subur yang memiliki status kesejahteraan paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia subur yang mengambil asuransi lebih cenderung menggunakan kontrasepsi dibandingkan yang tidak. Selanjutnya berdasarkan status paritas, wanita usia subur dengan status multipara memiliki kemungkinan menggunakan kontrasepsi 3.117 kali lebih besar dibandingkan wanita usia subur dengan status primipara. Wanita usia subur dengan status grandmultipara memiliki kemungkinan 2,246 kali menggunakan kontrasepsi dibandingkan wanita dengan wanita primipara. Penggunaan kontrasepsi tidak menunjukkan adanya perbedaan antara wanita usia subur di perkotaan dan pedesaan di Indonesia dan di dunia. Ginekolog atau penyedia layanan keluarga berencana yang bekerja di perawatan kesehatan primer memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kesenjangan yang teridentifikasi.
Penulis: Agustina Abuk Seran, Myrtati Dyah Artaria, Setya Haksama, Erna Setijaningrum, Agung Dwi Laksono, Anita Dewi Prahastuti Sujoso
Link jurnal terkait tulisan di atas; Disparities in the use of hormonal and non-hormonal contraceptives Drugs in URBAN and RURAL AREAS in Indonesia and on the world. Dimuat di jurnal SCOPUS Q2: Sys Rev Pharm 2020;11(9):66-73
