UNAIR NEWS – Awal tahun 2021, Indonesia kembali melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang kini disebut penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan itu mulai diterapkan pada 11-25 Januari 2021. Bagian dari wilayah Jawa Timur yang turut serta adalah Surabaya Raya dan Malang Raya.
Menurut Prof. Dra. Myrtati Dyah Artaria MA, Ph.D., guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) pelaksanaan PPKM baik untuk diupayakan. Demi kebaikan bersama, Prof Myrta mengatakan bahwa melalui kebijakan tersebut perlu adanya ‘tiarap’ dan prihatin sementara waktu, untuk kemudian roda kehidupan dapat pulih dan berjalan kencang kembali.
“Saya kira kita harusnya sudah belajar dari tahun 2020. Sebenarnya tahun 2020 harusnya sudah belajar dari peristiwa pandemi 100 tahun sebelumnya,” tutur guru besar Antropologi tersebut pada Jumat (08/01/21).
Bagi prof Myrta, keefektifan kebijakan PPKM bergantung pada banyak unsur masyarakat yang harus saling bekerja sama. Jika satu saja tidak mempunyai kepedulian, maka tidak akan berjalan dengan baik.
“Misal, PSBB tentu membutuhkan keseriusan dari sisi pemerintah yang memberlakukan, dalam hal ini pemerintah daerah. Kebijakan berupa PPKM ini berbeda dari PSBB karena alurnya adalah perintah dari pusat, bukan permohonan dari pemerintah daerah,” ucap Prof Myrta.
Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu bekerja sama dengan baik. Misalnya, jika ada pelanggaran di masyarakat maka diberi sanksi. Lalu, dari sisi masyarakat adalah kesadaran untuk melakukan PPKM itu. Baik LembagaSwadaya Masyarakat (LSM), RT dan RW, dan lain-lain. Masing-masing dapat mempunyai peran.
Timbulnya Permasalahan di Masyarakat
Menurut Prof Myrta, manusia mempunyai struktur masyarakat yang kompleks dan permasalahan sosial tidak ada habisnya. Adanya kebijakan PPKM tentunya dapat menimbulkan masalah sosial, seperti berada di rumah terus dan bertemu dengan orang itu-itu saja menyebabkan adanya potensi untuk menimbulkan masalah.
“Kasus abuse meningkat. Kalau dari sisi ekonomi ya sudah dapat diduga arahnya kemana,” tambahnya.
Pembatasan yang hanya dilaksanakan di daerah tertentu, kemungkinan dapat menimbulkan anggapan-anggapan aneh di masyarakat. Namun, respon masyarakat tidak dapat diharapkan agar seragam pada semua orang karena manusia sangat beragam.
Dampak Bagi Perempuan dan Anak-Anak
Prof Myrta, mengungkapkan bahwa diberlakukannya kebijakan PPKM menyebabkan ada banyak kemungkinan yang dirasakan oleh perempuan dan anak-anak, baik yang positif maupun negatif. Segi positifnya, ibu-ibu bisa tinggal di rumah meluangkan lebih banyak waktu dengan keluarga, menata rumah lebih leluasa, quality time lebih dimungkinkan, serta memonitor anak-anaknya dengan lebih baik.
“Banyak ibu-ibu yang bersyukur dengan hal ini. Dampak yang negatif juga ada. Misal, yang mengalami gangguan jiwa menjadi lebih stres karena terbatasi lebih banyak. Yang orang-orang out going menjadi lebih tertekan karena tidak bisa bersosialisasi dengan rekan-rekannya secara tatap muka, lalu melampiaskan pada keluarga,” jelas Prof Myrta.
Yang mengalami kesulitan keuangan, sambungnya, menjadi lebih tertekan. Bagi yang sulit mengajari pelajaran sekolah pada anaknya bisa jadi akan menjadi bingung, sedih, dan tertekan. Masing-masing individu memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi situasi di PPKM ini, sesuai dengan situasi-kondisi maupun karakter individunya.
Solusi Permasalahan dari PPKM
Dari beberapa permasalahan yang timbul, prof. Myrta menuturkan bahwa solusi yang ada tergantung dari masalah yang dihadapi. Solusi tentang ketidakpatuhan beberapa orang terhadap pembatasan, perlu ada ketegasan dari pemerintah, dibantu dengan berbagai unsur masyarakat.
“Misalnya, mengerahkan selain polisi dan satpol PP, pemuka agama, RT RW, anggota pramuka, young agents, volunteer, dan lain-lain, untuk ikut menjaga orang-orang yang melanggar ada sanksi,” tuturnya.
Solusi tentang abuse di rumah tangga yang sedang melakukan PPKM salah satu upayanya dengan memberi sosialisasi pada RT RW dan kemudian sosialisasinya turun ke seluruh rumah tangga. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan harapan meningkatkan kepedulian sesama penghuni dan saling menjaga.
Sementara solusi tentang menurunnya kemampuan daya beli dari sebagian orang karena kehilangan sumber penghasilan menurut Prof Myrta adalah salah satunya dengan pengelolaan dana sumbangan oleh ketua RT atau RW. Sehingga, kontrol dilakukan oleh orang-orang yang sama. Dengan jumlah dana yang relatif tidak banyak, potensi korupsi juga minim.
Dana tersebut, lanjut Prof Myrta, dapat dikelola untuk dibelikan kebutuhan pokok bagi anggota RT/RW yang membutuhkan. “Ini saatnya untuk bahu-membahu dalam bersama mengatasi masalah dengan membangkitkan kepedulian. Berzakat itu tidak harus dilakukan di waktu tertentu saja, namun bisa kapan saja, apalagi ketika saat ini banyak yang membutuhkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Prof Myrta mengatakan bahwa saat ini adalah masa di mana kepedulian pada orang lain perlu dibangkitkan dan ditingkatkan. Karena pada intinya seseorang memakai masker dan menjaga jarak serta menahan diri untuk tidak keluar jika tidak penting itu adalah menjaga orang lain di sekitarnya agar tidak tertular. (*)
Penulis : Asthesia Dhea Cantika
Editor : Binti Q. Masruroh
