Pandemi Covid-19 adalah sebuah strategic shock bagi Indonesia. Eskalasi dampak krisis yang mengikuti penyebaran penyakit coronavirus tidak hanya mengganggu kesehatan, melemahkan perekonomian, dan membatasi kegiatan sosial masyarakat, namun menimbulkan dinamika politik Tanah Air yang memang sudah tegang dan terpolarisasi. Di level regional dan global, negara-negara yang terkena masalah akibat wabah berlomba untuk menemukan jalan keluar dari berbagai kesulitan yang dihadapi. Untuk itu, diplomasi memainkan peran sangat penting dalam rangka menyelesaikan persoalan domestik dan internasional ekses pandemi.
Secara teoritis diplomasi kesehatan (health diplomacy) merupakan pendekatan komprehensif yang melibatkan unsur-unsur ekonomi, bisnis, sains dan strategis. Upaya diplomasi kesehatan berbeda dengan metode negosiasi antarpemerintah secara umum, khususnya karena kepentingan yang diperjuangkan lebih bersifat non-politis yakni di sektor kesehatan publik. Tetapi, selalu ada koneksi timbal balik antara birokrasi pelaksana diplomasi di bidang kesehatan dengan aparat struktural Kementerian Luar Negeri yang mengimpementasikan hubungan internasional tradisional. Oleh sebab itu, logis bila memperbincangkan interaksi antara elemen-elemen politik internasional dengan perkembangan di dalam negeri terkait diplomasi kesehatan.
Secara praktis, Indonesia sangat membutuhkan diplomasi kesehatan untuk tiga tujuan krusial; 1) berpartisipasi dalam formulasi kebijakan global yang berlangsung di lembaga-lembaga dunia terutama WHO, 2) mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap suplai bahan baku obat serta vaksin, alat-alat kesehatan, teknologi dan asistensi teknis yang dibutuhkan dalam mitigasi krisis Covid-19, dan 3) meresolusi persoalan-persoalan non-teknis yang berefek negatif terhadap upaya menangani wabah penyakit coronavirus yang bersifat transnasional. Namun pencapaian tujuan-tujuan ini berhadapan dengan sejumlah problema struktural kompleks.
Kompleksitas Struktural
Sebelum pandemi Covid-19 merebak, politik dunia sudah bermasalah dan terbelah seiring berbagai soal ideologis yang kembali menyeruak ke permukaan setelah Tiongkok bangkit dan menantang hegemoni Amerika Serikat. Kompetisi kedua raksasa ekonomi dan militer memecah Asia-Pasifik dan kawasan lain menjadi dua kutub laksana rivalitas kekuatan Perang Dingin antara Komunis melawan Kapitalis. Memang tidak ada benturan fisik maupun kontak senjata antara Beijing dan Washington, tetapi konstelasi ekonomi dan politik internasional jadi tidak stabil. Misalkan, setiap kali ada isu internasional yang muncul, maka pandangan para pembuat kebijakan luar negeri Tiongkok dan Amerika menentukan kemana arah permasalahan berkembang dan bagaimana penyelesaian yang harus dibuat.
Selelah WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada maret 2020, Presiden Amerika Donald Trump menuding Pemerintah Tiongkok sedang berkonspirasi dengan WHO untuk menyebarkan wabah mematikan hingga ke Amerika. Fakta menunjukkan korban meninggal dunia akibat Covid-19 di Amerika terus meningkat. Para epidemiolog menyebut ketidakmampuan Trump guna meredam coronavirus berkaitan erat dengan kegagalan manajemen pemerintahan yang sudah amburadul sejak sang presiden mulai berkuasa tahun 2017 lalu. Teori konspirasi Trump pun populer di kalangan pemimpin populis seperti Presiden Brasil Jair Bolsonaro dan politisi Eropa berhaluan Kanan. Intinya, mereka menyalahkan Tiongkok dan WHO.
Ironisnya, ketegangan dan polarisasi tidak pernah menyumbang kontribusi positif terhadap penanganan pandemi global. Konsentrasi negara-negara maju tercurah untuk berkonflik, sengketa perbatasan dan aksi unilateral mewarnai pentas dunia di tengah wabah yang kian tidak terkontrol. Belum lagi efek kemiskinan, kelesuan ekonomi dan gonjang ganjing diplomasi rahasia yang membuat pasokan obat-obatan serta material vaksin didominasi oleh segelintir negara kaya. Sedangkan Indonesia sibuk mengurusi aset diplomatik usang ASEAN yang cuman produktif menciptakan norma dan tujuan bersama tanpa terobosan konkret. Yang tersisa bagi Jakarta ialah memanfaatkan relasi bilateral dengan mitra Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang mau mengulurkan tangan meski dengan porsi terbatas pada peralatan medis dan instrumen preventif buat fasilitas rumah sakit.
Sementara itu di dalam negeri perpolitikan yang bernuansa populisme tidak kondusif mendukung operasi satuan tugas anti-Covid-19 pemerintah. Presiden Joko Widodo harus menghadapi kritik oposisi tentang masalah-masalah sekunder dan tersier yang tidak berkaitan langsung dengan wabah coronavirus. Tekanan ekonomi dan sosial berkepanjangan membuat sebagian besar warga meninggalkan protokol kesehatan demi mempertahankan eksistensi usaha dan aktivitas sehari-hari mereka. Ini baru sekelumit potret carut marut yang memperumit kerja diplomasi, selain tantangan klasik efektivitas diplomat yang tidak kunjung terjawab.
Penulis: I Gede Wahyu Wicaksana Informasi lebih detail bisa disimak dalam artikel Wicaksana, I. Gede Wahyu. “The Problem of Indonesia’s Health Diplomacy in the Age of Pandemic.” Jurnal Global & Strategis 14.2 (2020): 101-114.
https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/viewFile/22042/12913
