UNAIR NEWS – Kontroversi yang dihasilkan oleh pengetokan Omnibus Law Cipta Kerja masih belum henti-hentinya meramaikan tajuk utama warta dan layar kaca masyarakat Indonesia. Perdebatan pro kontra yang memanas dan tingkat kerumitan metode penyusunan peraturan perundang-undangan menjadikan isu ini salah satu isu terkompleks yang pernah muncul di negeri ini.
Untuk merespon hal tersebut, Kementerian Sosial dan Politik BEM FH UNAIR mengadakan Webinar Krisis Demokrasi dengan tajuk “Menerka Arah Demokrasi di Indonesia: Masihkah Ia Berpihak Kepada Rakyat?” dengan menghadirkan pakar ilmu ekonomi politikdan dosen senior Universitas Indonesia Faisal Basri sebagai narasumber. Webinar ini digelar via Zoom pada Minggu sore (18/10/2020).
Faisal membuka materinya dengan menyayangkan bahwa indeks demokrasi Indonesia telah menurun selama 3 tahun terakhir dan kini Indonesia berdiri pada peringkat ke-64 di dunia dengan angka indeks 6,48. Ia menambahkan bahwa angka tersebut menempatkan Indonesia pada kategori flawed democracy dimana negara memberikan hak-hak dasar dan kebebasan kepada warga negaranya serta sistem pemilihan umum bersifat demokratis namun memiliki beberapa isu seperti represi oposisi politik dan pelanggaran kebebasan media.
“Mengutip teori dari ekonom asal India Raghuram Rajan bahwa suatu negara memiliki tiga pilar yaitu pemerintahan (state), pasar (market), dan komunitas (community). Tiga pilar tersebut harus dijaga keseimbangannya. Namun isu yang menjadikan Indonesia sebagai negara berkategori flawed democracy adalahstate dan market semakin mendominasi dan mengkerdilkan peran dari pilar ketiga ini,” ujar alumni Vanderbilt University itu.
Dampak nyata dari dominasi dari kedua pilar itu adalah tumbuhnya oligarki dan salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa pola tumbuhnya oligarki di tanah air dapat dilihat dengan semakin kaburnya batas antara penguasa dan pengusaha seperti jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijejali dengan pengurus dari teras Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Faisal mengingatkan bahwa hal ini merupakan suatu ancaman terhadap demokrasi dimana pemerintahan dan masyarakat mentolerir tumbuhnya kekuatan sektor privat hingga pada titik dimana kekuatan sektor privat lebih besar dari pemerintahan negara itu sendiri.
“Apabila saya berbicara dengan data yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, Indonesia merupakan salah satu negara dengan persebaran kekayaan yang sangat tidak merata. Bayangkan saja, 44,6% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 1% masyarakat Indonesia. Kita menempati peringkat ketiga! Apabila diperluas perspektifnya, 10% masyarakat Indonesia menguasai sekitar 74% dari total kekayaan Indonesia,” jelas Ketua Tata Kelola Reformasi Migas.
Faisal menjelaskan bahwa ketidakmerataan tersebut merupakan dampak dari digdayanya dinasti bisnis kroni dan sekarang dengan Pemerintah Indonesia sudah dikuasai oleh aktor-aktor bisnis kroni tersebut, maka lahirlah skenario-skenario untuk melanggengkan oligarki tersebut. Ia menuturkan bahwa skenario yang dapat diperhatikan adalah melalui sektor peraturan perundang-undangan dengan berbagai revisi dan lahirnya undang-undang yang kerap mendapatkan penolakan dari elemen masyarakat, termasuk Omnibus Law Cipta Kerja.
“Sekarang apapun yang sekiranya dapat menghambat iklim investasi akan langsung ditebas mati. Omnibus Law Cipta Kerja adalah masterpiece dari skenario tersebut. Hak normatif para pekerja dihapus, ketentuan perlindungan lingkungan hidup ditumpulkan, dan sanksi-sanksi pidana bagi pengusaha diminimkan dan bahkan ditiadakan,” kritik kolumnis tetap Harian Kompas itu.
Webinar Krisis Demokrasi yang diadakan oleh BEM FH UNAIR ini juga mengundang tiga narasumber lainnya seperti Direktur Eksekutif Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring.
Penulis: Pradnya Wicaksana
Editor: Nuri Hermawan
