Pak Abe, Deflasi, dan Corona

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ilustrasi oleh Portonews.com

Beberapa hari yang lalu PM Jepang Shinzo Abe mengundurkan diri. Bagi sebagian kalangan pengunduran diri ini tidak mengejutkan. Pertama, karena memang ia sudah 8 tahun menjabat dan tinggal setahun lagi berakhir pada September 2021. Kedua, karena dalam 3-4 bulan terkahir ia menjadi sasaran kritik pedas atas penanganan Corona yang tidak maksimal. Bagi Abe haters, dia dianggap lambat, tidak berempati, dan lari dari tanggung jawab. Saat dikritik atas kebijakan ekonominya, ia masih bergeming, tetapi begitu dikritik soal kemampuannya mengatasi Corona, langsung rontok. Alasan kesehatan bisa jadi dimunculkan karena sudah tidak kuat lagi menghadapi kritik yang bertubi-tubi.  

Tetapi terlepas dari itu, banyak kalangan yang menyayangkan pengundurannya. Bagaimanapun juga Pak Abe termasuk perdana menteri Jepang yang dianggap sukses dan berprospek mendorong Jepang keluar dari kubangan stagnasi ekonomi dan deflasi yang telah berlangsung sejak tahun 90-an (Takatoshi, 2013). Ekonomi Jepang memang unik. Di saat negara lain berjuang melawan inflasi, Jepang justru dua dekade terakhir dilanda deflasi. Harga barang di Jepang cenderung turun. Bahasa mudahnya produk Jepang tidak laku di pasarnya sendiri. Deflasi dilatarbelakangi masyarakat Jepang yang pasca bubble ekonomi dekade 80-an telah berkelimpahan materi, memiliki pendapatan per kapita tinggi, dan gemar menabung. Mereka lebih menitikberatkan kegiatan investasi untuk antisipasi masa depan daripada kegiatan konsumtif. Konsumtif dilakukan amat selektif dengan menghindarkan diri mencolok dari orang di sekitarnya. 

Dalam jangka pendek deflasi memang menyenangkan konsumen karena membuat nilai uang yang dimilikinya tak tergerus. Tetapi, dalam jangka panjang berpotensi membahayakan agregat ekonomi, karena memicu tak terserapnya produk, hilangnya profit, kebangkrutan, pengangguran, dan ujungnya menyusutkan GDP. Susutnya GDP berpotensi menyeret negara ke jurang resesi. Bagi pemerintah Jepang tutupnya usaha ekonomi sama halnya dengan berkurangnya pajak yang dapat diambil. Tak heran bila berhutang dan atau menaikkan pajak menjadi solusi yang diambil pemerintah. Untuk kasus Jepang, yang terakhir resistensi politiknya cukup besar.

Oleh karena itu, saat Pak Abe naik pada tahun 2012, ia diharapkan dapat memecah kebuntuan ini. Langkah yang diambillanya cukup menjanjikan, yaitu menerapkan tiga strategi ekonomi yang dikenal dengan Abenomic: moneter longgar, fiscal fleksibel, dan restrukturisasi ekonomi. Kebijakan moneter yang diambil misalnya, tidak hanya longgar, bahkan sangat longgar. Bank sentral Jepang mematok bunga 0%, bahkan yang ekstrim lagi tahun 2016, dipatok negatif, yaitu sebesar -0,1% (Yoshino,2017). Dapat dibayangkan uang yang diparkir oleh bank-bank umum di bank sentral nilainya tak akan bertambah, justru akan berkurang. Semua ini tujuannya agar dana masyarakat jangan terlalu banyak disimpan di bank, tetapi diputar untuk menggerakkan ekonomi di sektor riil, untuk produksi, dan konsumsi barang, sehingga pelaku usaha akan mendapatkan profit dan ujungnya ekonomi menggeliat tumbuh normal.

Tapi lagi-lagi, yg dihadapi adalah masyarakat Jepang tadi yang gemar menabung. Meski bunga bank sudah dibuat 0%, masyarakat ternyata bergeming dan lebih suka memarkir uangnya di bank. Lebih suka melihat buku tabungan dengan saldo muntub-muntub daripada punya banyak materi. Ajaran Shinto, Buddha, dan Konfusianisme akan pentingnya hidup hemat begitu mengakar dalam masyarakat Jepang. Terlebih, saat Jepang menghadapi fenomena masyarakat menua. Satu dari empat orang Jepang adalah lansia, dan yang namanya menua gonta-ganti barang adalah aktivitas yang makin jarang dilakukan. Sehingga, uang masyarakat lagi-lagi masuk bank. Inilah yang membikin pusing pemerintah Jepang. Menabung penting, tetapi bila tidak menggeliatkan ekonomi juga menimbulkan masalah.

Meski demikian, akhirnya deflasi dapat terlewati juga, yaitu pada tahun 2017, untuk pertama kalinya Jepang berhasil mencapai inflasi 1%. Ini maknanya ekonomi yang stagnan sempat menggeliat, permintaan barang mulai naik melebihi suplai, dan akan ada potensi pajak yang dapat diserap pemerintah Jepang. Rejim Pak Abe pun suka cita meski masih jauh dari targetnya yang itu inflasi 2%. Target itu diyakini akan tercapai saat olimpiade 2019. Optimispun mengembang.

Tetapi sayang, tahun 2020 awal Jepang dilanda Corona. Jumlah masyarakat Jepang yang positif terpapar dan meninggal karena Corona terus meningkat dari April hingga awal Agustus. Di sinilah awal mula kritik tajam atas Pak Abe muncul. Ia dianggap lamban dalam menetapkan Jepang kondisi darurat dan tak tegas dalam membatasi mobilitas masyarakatnya. Masyarakat Jepang diminta mengurangi mobilitas tetapi kegiatan ekonomi tetap diijinkan. Ini tak aneh karena di balik Pak Abe adalah partai LDP (Liberal Democratic Party) yang notabene didukung kaum industrialis Jepang. Kedua, bukankah pengetatan mobilitas masyarakat sama artinya membatasi distribusi barang dan jasa yang dapat berujung tak lakunya barang. Pak Abe berdiri dalam posisi dilematis. Jepang akhirnya menetapkan kondisi darurat dan pengetatan mobilitas sejak April 2020. Dan saat Jepang diperketat, saat itu pula peredaran barang terbatas, dan akibatnya produkpun makin banyak yang tak laku. Jepang secara ironi kembali masuk dalam fase yang selama ini diupayakan keluar darinya yaitu deflasi. Bukan karena faktor kondisi ekonomi dan psikologi masyarakat Jepang, tetapi karena Corona. Usaha keluar dari deflasi yang telah dirintis sejak tahun 2012 dipastikan kembali mengalami jalan terjal. Pengunduran Pak Abe sarat pesan, dan selayaknya masa pandemi covid-19 ini benar-benar diwaspadai karena penuh dilema.

Penulis: Moh. Gandhi Amanullah
Dosen Prodi Studi Kejepangan FIB Universitas Airlangga

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Replay

Close Menu