Menteri Desa PDTT : Saya Butuh Teman-Teman dari Kesehatan Masyarakat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI ketika menyampaikan materi. (Foto : istimewa)

UNAIR NEWS – Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI hadir pada pelaksanaan webinar “Tantangan, Peluang & Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19” pada Senin (1/6/2020) yang dilaksanakan melalui media zoom. Pada webinar tersebut, menteri yang akrab disapa Halim tersebut menyampaikan materi terkait peluang penempatan tenaga kesehatan masyarakat dalam pembangunan desa di masa dan pasca pandemi Covid-19.

Halim menyampaikan bahwa desa melawan Covid-19 terdapat dua hal yang diperhatikan adalah dampak pada kesehatan dan ekonomi. Jika bencana alam, mungkin ekonomi lebih besar dari kesehatan dan tolak ukurnya lebih mudah terkait kapan selesai, kapan bisa dilakukan langkah, dan bagaimana langkah yang perlu diambil. “Sementara baru kali ini kita mengalami bencana non alam yang sangat masif,” ucap Halim.

Namun, semua kejadian pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah yang paling jelas adalah tanpa direncanakan kita harus bersentuhan lebih intensif lagi dengan tenaga kesehatan masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut mutlak dilakukan. Mengingat selama ini ketika menghadapi masalah kesehatan orang cenderung berbicara terkait penanganan namun sekarang mau tidak mau harus berbicara mengenai pencegahan.

“Dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, terdapat dua langkah yang kami ambil. Yaitu membangun infrastruktur ekonomi desa dan langkah untuk kesehatan,” lanjutnya.

Upaya pembangunan infrastruktur ekonomi desa dilakukan dengan melakukan padat karya tunai desa. Yaitu fokus pada merekrut tenaga kerja kelompok miskin, marginal, penganggur, dan setengah penganggur.

Langkah kesehatan yang diambil adalah dengan melakukan program relawan desa tanggap covid-19 dalam payung Desa Tanggap Covid-19. Kami istilahkan relawan desa karena kami ingin apapun yang dilakukan di desa tidak dinilai secara ekonomis semata.

“Pada perjalanan berikutnya, muncul kebijakan baru berjudul BLT Dana Desa,”jelas Halim.

Ke depan menurut Halim, untuk menyelesaikan masalah Indonesia secara elegan adalah dengan menyelesaikan masalah di desa. Salah satu masalah yang perlu diperbaiki adalah updating data.

Pendataan penerima BLT Dana Desa dilakukan oleh relawan desa itu sendiri dan berbasis RT, sehingga Halim yakin bahwa 99% data BLT Dana Desa tepat sasaran.

“Ke depannya pemerintah sudah mencanangkan program reformasi jaring pengaman sosial tentu yang perlu direformasi saat ini adalah data termasuk data stunting,” tegas Halim.

Halim melanjutkan, ke depan pendataan harus diserahkan kepada desa mulai dari kesehatan, kemiskinan, perekonomian dan lain sebagainya jika ingin objektif dan mau menyelesaikan berbagai masalah. Terkait siapa nanti yang akan memakai, tergantung urusan yang memakai data tersebut.

Hal tersebut karena sangat mungkin dilakukan karena pendataan berbasis desa lebih mudah dilakukan verifikasi. Biaya juga lebih murah karena bisa menggunakan sebagian kecil dana desa, menggerakkan aparatur desa untuk pendataan, pelatihan dari BPS, dan updating data dilakukan setiap tahun.

“Saya butuh dengan teman-teman dari kesehatan masyarakat karena ke depan ketika berbicara new normal kita berbicara mengenai hal baru, budaya baru,” lanjutnya.

Menurutnya, new normal berkaitan dengan perubahan budaya yang butuh penanganan yang serius dan berkelanjutan. Tidak dapat diatur dengan satu dua aturan, sehingga langkah-langkah untuk melaksanakan new normal tersebut perlu didiskusikan lebih lanjut bersama tenaga kesehatan masyarakat.

“Saya berharap seteleh pertemuan saat ini dapat dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya karena kedepan kami harus membuat protokol new normal di tingkat desa,” ucap Halim.

Halim yakin apabila di tingkat desa berhasil melaksanakan new normal, maka pada tingkat kabupaten juga akan mengalami perubaha. Begitu pula di tingkat nasional. (*)

Penulis : Galuh Mega Kurnia

Editor : Binti Q. Masruroh

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).