Bagaimana Periode Pemilihan Presiden Mempengaruhi Kinerja Perusahaan BUMN?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ilustrasi oleh standar.org

Penelitian sebelumnya menemukan koneksi politik memberikan manfaat bagi perusahaan, terutama di negara berkembang. Perusahaan yang terhubung di Indonesia bergantung pada kekuatan koneksi mereka. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang koneksi politiknya baik, mereka lebih cenderung menikmati keuntungan dari koneksi mereka. Harymawan dan Nowland (2016) menemukan perusahaan yang terhubung secara politis memberikan respons terhadap perubahan stabilitas politik dan efektivitas pemerintah di Indonesia dengan menyesuaikan kualitas pendapatan mereka.

Berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 ada tiga jenis badan usaha milik negara (BUMN). Jenis pertama adalah Perusahaan Umum (Perum), modal sepenuhnya dimiliki oleh Republik Indonesia, tidak dibagi menjadi saham, dan ditawarkan untuk kepentingan umum. Tipe kedua adalah Perusahaan (Persero) yaitu BUMN dengan bentuk perseroan terbatas yang modalnya paling tidak terdiri dari 51% saham yang dimiliki oleh Republik Indonesia dan tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Ketiga adalah Perusahaan Persero Terbuka (Persero Tbk), yaitu Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan di pasar modal atau Persero yang menjual sahamnya di pasar modal. Dalam studi ini, jenis-jenis BUMN yang digunakan adalah Perusahaan Perusahaan Terbuka, mengingat bahwa laporan yang terdaftar di perusahaan banyak digunakan dalam berbagai keputusan terkait dengan investasi dan pembuatan peraturan

Studi sebelumnya menemukan koneksi politik mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kinerja perusahaan di negara berkembang. Boubakri et al. (2012), dalam studi internasionalnya menemukan perusahaan yang terhubung secara politis memiliki kinerja dan leverage yang lebih tinggi daripada yang tidak terhubung. Yu (2013) menunjukkan bahwa kinerja BUMN sensitif terhadap keputusan strategis pemerintah tentang BUMN. Reformasi struktur pembagian saham di Tiongkok dari 2005–2006 mendorong kinerja BUMN

Apriliyanti dan Kristiansen (2019) menunjukkan bahwa persewaan, kolusi, dan korupsi di kalangan elite politik dan bisnis serta pejabat tinggi di pemerintah menahan reformasi tata kelola perusahaan BUMN. Bukti anekdotal menunjukkan bahwa penunjukan untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara di Indonesia lebih bersifat politis daripada profesional. Pengangkatan Lasamana Sukardi ke Kementerian BUMN pada tahun 1999. Dia bertugas di sana posisi di kepresidenan Wahid dan Megawati. Dia dikenal sebagai orang kepercayaan Megawati

Harymawan, Nasih, Suhardianto, dan Shauki melakukan riset ini dengan 3,716 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2001 – 2014. Data keuangan diperoleh dari database ORBIS. Hasil analisis mengungkapkan bukti bahwa BUMN memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan non-BUMN selama periode sampel karena beberapa faktor seperti keunggulan pengadaan pemerintah dan leverage keuangan yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, studi ini menemukan tidak ada perbedaan dalam kinerja antara BUMN dan perusahaan non-BUMN selama periode pemilihan. Menunjukkan bahwa kinerja BUMN yang sangat baik lenyap selama periode pemilihan karena konflik kepentingan yang tinggi di dalam BUMN selama periode pemilihan. Studi ini menunjukkan bukti baru tentang dampak dinamis dari pemilihan presiden terhadap kinerja BUMN di Indonesia.

Penulis: Iman Harymawan, Ph.D. 
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di: 
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311975.2020.1750330
Harymawan et al., Cogent Business & Management (2020), 7: 1750330 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1750330

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).