UNAIR NEWS – Kinerja Jokowi-Ma’ruf sudah berjalan 100 hari pada akhir Januari kemarin. Banyak kebijakan-kebijakan yang pro dan kontra terhadap masyarakat selama kepemimpinan Jokowi pada periode kedua tersebut.
Menanggapi hal itu, Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Fahrul Muzaqqi, S. IP., M. IP., memberikan pendapatnya. Menurutnya, ada dua hal yang harus dicermati pada kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf yakni penegakan hukum dan kinerja para menteri yang sering disorot media.
Penegakan hukum seperti RUU KPK dan Omnibus Law masih belum menunjukkan kepuasan publik. Menurutnya, produk undang-undang yang dihasilkan bersama DPR masih berorientasi pada kegiatan investasi.
“Selama kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, pembuatan UU yang kuat hanya berorientasi pada investasi dan sering melupakan aspek lainnya,” ungkapnya saat ditemui Selasa (4/2/2020).
Fahrul juga menambahkan masalah UU yang lebih berorientasi pada investasi potensial berdampak merugikan rakyat. Hal itu dikarenakan UU tentang investasi akan lebih menguntungkan para pengusaha. Ia juga berpendapat bahwa perancangan UU kedepannya harus lebih berpihak pada rakyat demi kemakmuran bersama.
Tidak hanya itu, Fahrul juga mencermati kinerja para menteri yang masih belum menunjukkan beberapa kebijakan penting. Ia menyoroti kinerja beberapa menteri seperti Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Pertahanan yang masih cenderung reaksioner.
“Program-program yang mengemuka masih terkesan reaksioner dan butuh kajian yang mendalam sehingga dapat lebih antisipatif,” ujarnya.
Kebijakan Menteri Pendidikan, Nadiem Nakarim yang menggagas kampus merdeka perlu dikaji secara teknis maupun non teknis. Masalah teknis dari gagasan tersebut menurutnya masih banyak kelemahan terutama dari nilai implementasinya.
Masalah lainnya seperti kenaikan BPJS yang memberatkan masyarakat harus segera diantisipasi oleh Menteri Kesehatan. Beban masyarakat untuk mengakses semakin berat dengan adanya kenaikan tarif BPJS tersebut.
Kinerja menteri lain yang menurut Fahrul perlu disorot adalah Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan. Permasalahan Natuna dan masuknya kembali kapal Cina ke perairan Indonesia masih belum sanggup mengimbangi kebijakan Menteri Kelautan sebelumnya, yakni Susi Pudjiastuti. Permasalahan seperti itu menurut Fahrul harus menjadi bahan evaluasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf untuk lima tahun kedepan.
“Tentunya 100 hari bukan menjadi sebuah acuan berhasil atau tidak karena pembangunan jangka panjang adalah rencana yang harus direalisasikan,” pungkasnya.
Penulis: Aditya Novrian
Editor: Khefti Al Mawalia
