Dokter Praktik Mandiri, Ujung Tombak Penanggulangan Tuberkulosis Yang Harus Dioptimalkan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
ILUSTRASI pasien tuberkulosis. (Foto: alodokter.com)
ILUSTRASI pasien tuberkulosis. (Foto: alodokter.com)

Strategi utama dalam memutus rantai penularan tuberculosis (TBC) adalah menemukan semua kasus di masyarakat dan mengobati sampai sembuh. Hal ini sesuai dengan jargon penanggulangan TB di Indonesia: “Temukan dan obati sampai sembuh Tuberkulosis” atau TOSS TBC. Untuk itu, sebagian besar kegiatan dalam program TBC adalah untuk meningkatkan penemuan kasus dan kesuksesan pengobatan.

Sampai saat ini cakupan penemuan kasus masih rendah berkisar 50-60%. Semakin lama keterlambatan penemuan kasus TBC di masyarakat, periode penularan semakin lama. Setiap satu orang dengan TBC jika dibiarkan tidak ditemukan dan diobati, maka dalam satu tahun dapat menularkan kepada 10-15 orang di sekitarnya. Kondisi ini sangat berbahaya jika dibiarkan berlarut-laurut dan sangat menghambat program percepatan eliminasi TB di Indonesia yang di targetkan tercapai pada Tahun 2030.

Penemuan kasus TBC saat ini sebagian besar bersumber dari Fasilitas kesehatan layanan primer milik pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit. Padahal, berdasar hasil survei perilaku pencarian pengobatan ada sekitar 42% orang dengan gejala TBC kali pertama mencari pengobatan ke dokter praktik mandiri (DPM). Hal ini berarti jika program penemuan dan pengobatan terlalu fokus pada fasilitas kesehatan pemerintah, maka ada sebagian yang berisiko mengalami keterlambatan untuk ditemukan dan menularkan penyakitnya kepada orang di sekitarnya.

Penemuan dan pengobatan TBC sudah seharusnya mengoptimalkan DPM sebagai salah satu ujung tombak dalam dalam program penanggulangan TBC, terutama dalam penemuan dan pengobatan kasus sampai sembuh. Mencegah penularan TBC di masyarakat adalah urusan semua orang termasuk DPM. Untuk itu, DPM mempunyai kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan TBC. Pelibatan DPM bermanfaat untuk memperluas jangkauan pelayanan TBC di masyarakat, mempercepat penemuan, pengobatan TBC sehingga memperpendek periode dan menurunkan risiko penularan.

Beberapa penelitian menunjukkan besarnya potensi dan peran DPM dalam program pengendalian TBC. Berdasar penelitian diketahui bahwa sebagian besar praktisi swasta pernah menemukan terduga TBC di tempat praktiknya. Pelibatan DPM merupakan salah satu strategi yang inovatif dalam meningkatkan penemuan kasus TBC. Pelibatan DPM meningkatkan penemuan kasus secara intensif dan penguatan sistem kesehatan.

Pelibatan DPM pada program TBC memiliki beberapa keuntungan baik pada proses, luaran dan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Keuntungan pada proses pelaksanaan program meliputi peningkatan rujukan terduga TBC, kualitas diagnosis, tatalaksana kasus, pencatatan dan pelaporan. Dari sisi DPM adalah lebih banyak kesempatan menangani pasien miskin, penyediaan obat secara gratis dan mengurangi tes yang tidak perlu. Dilihat dari pencapaian luaran program pun akan mengalami peningkatan, terutama terhadap deteksi kasus, peningkatan kesuksesan pengobatan, dan pencegahan resistensi obat. Dalam jangka panjang keuntungan yang dapat diperoleh adalah percepatan penurunan angka insiden dan prevalen TBC. Berdasar penelitian di Kota Surabaya, ternyata hampir semua DPM mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam program pengendalian TBC, terutama dalam hal penemuan, diagnosis, dan tatalaksana kasus.

Peran DPM semakin besar dan mempunyai posisi strategis di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pemberian layanan TBC tanpa penyulit dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sedangkan untuk TBC dengan penyulit atau yang memerlukan pemeriksaan diagnosis lanjutan dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. DPM merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama penyedia layanan BPJS dalam bentuk dokter praktik perorangan sehingga menjadi ujung tombak dalam penemuan terduga TBC basik secara pasif maupun aktif.

Sampai saat ini DPM yang terlibat dan berkontribusi dalam penemuan dan pengobatan orang dengan TBC masih rendah. Berbagai faktor yang memengaruhi adalah komunikasi untuk membangun kepercayaan dari DPM tentang pentingnya program dan proses dalam pelaporan yang lebih fleksibel. Selain itu, diberikannya umpan balik terhadap pasien yang dikirim oleh DPM, sosialisasi yang berkala tentang program terbaru, pelatihan dan adanya petugas yang dilibatkan dalam koordinasi dengan DPM. Faktor kemampuan mengelola pasien, adanya laboratorium, sistem rujukan dan umpan balik yang jelas sangat berperan terhadap kontribusi DPM. Dokter yang lebih mampu meyakinkan pasien untuk periksa lebih banyak berkontribusi. Begitu pula dokter yang mendapat pelatihan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien-pasien lebih berkontribusi secara berkelanjutan dibandingkan yang tidak pernah mendapat pelatihan.

Dalam meningkatkan peran DPM adanya suatu intervensi yang inovatif sangat diperlukan. Sebuah program kerja sama program TBC dengan pelibatan DPM dengan menerapkan penggunaan perangkat telepun genggam, adanya insentif dan kampanye yang komunikatif mampu meningkatkan penemuan dan pencatatan kasus sampai tujuh kali baik kasus TB dewasa maupun anak. Penyediaan pedoman dalam penanganan TBC oleh DPM, dukungan yang berkelanjutan oleh pemerintah, adanya mekanisme umpan balik dua arah antara DPM dengan fasilitas kesehatan rujukan adalah faktor yang juga berpengaruh terhdap kontribusi mereka.

Penelitian di Kota Denpasar menyampaikan alasan utama yang menyebabkan DPM enggan merujuk terduga TBC ke puskesmas adalah jarang diinformasikan kembali hasil pemeriksaan TBC dari terduga yang dikirim. Alasan-alasan lain adalah karena kesibukan atau kurang memiliki waktu dan terlalu kaku dalam menerapkan prinsip kerahasiaan pasien. Mereka mengharapkan adanya suatu bentuk kerja sama resmi antara organisasi profesi dengan program.

Pelibatan DPM dalam program penanggulangan TBC sangat jelas berdampak sangat baik untuk mendukung keberhasilan eleminasi TBC di Indonesia 2020. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya harus direncanakan dan dirancang sedemikian rupa agar kepentingan kedua pihak terakomodasi dengan baik. Program kerja sama harus mengadopsi semua masukan pihak terkait dan dirumuskan dalam bentuk pedoman kerja sama yang jelas. Faktor yang berpengaruh terhadap kebersediaan DPM terlibat dalam program penting akomodasi dan diwujudkan. Alasan-alasan yang membuat mereka enggan terlibat harus dapat diatasi dengan baik. 

Pada tahap awal kerja sama dapat diprioritaskan pada kegiatan tertentu seperti penjaringan terduga dan penemuan orang dengan TB. Selanjutnya kerja sama dapat ditingkatkan dalam penatalaksanaan orang dengan TB, pencatatan, dan pelaporan. Sistem reward harus dibuat agar dapat memotivasi DPM terlibat dalam program. Sistem evaluasi dan monitoring harus dirancang agar dapat menilai keberhasilan dan kelemahan program sehingga kerja sama selanjutnya dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan. (*)

Penulis: Prof. Dr. dr. Chatarina Umbul Wahyuni, MS., MPH.

Informasi detail dari penelitian ini dapat dilihat di link berikut: https://e-journal.unair.ac.id/IJPH/article/download/7276/pdf

Berita Terkait

Feri Fenoria Rifai

Feri Fenoria Rifai

Leave Replay

Close Menu