UNAIR NEWS – Penghindaran pajak merupakan fenomena yang meluas di berbagai negara. Untuk mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan, dibutuhkan seperangkat aturan.
Sistem yang handal dan pengendalian internal yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan perilaku serta menjamin akurasi informasi pajak terutang. Pajak sendiri merupakan hubungan kontraktual jangka panjang antara wajib pajak dan pemerintah.
Lalu, sistem seperti apakah yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan? Sistem ibarat sebuah obat, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dikenali tipologi wajib pajak dan faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan.
Berangkat dari pertanyaan tersebut, Prof. Dr. I Made Narsa, SE., M.Si., Ak., CA. dan tim termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian. Menurutnya, penelitian ini menyajikan berbagai pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam mendesain sistem perpajakan yang efektif dengan sistematik review.
“Penelitian ini dilakukan dengan melakukan review terhadap 35 jurnal international yang dipublikasikan pada jurnal yang terindeks scopus,” jelasnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu, melakukan penelitian dengan tiga pendekatan pengembangan sistem jamin akuntabilitas pelaporan pajak. Yaitu pendekatan authoritarian (otoriter), responsive (responsif) dan integrated fiscal procedure (prosedur fiscal terintegrasi).
Hasil review menunjukkan bahwa menurut economic crime, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah pertimbangan risiko oleh otoritas pajak dan tingkat hukuman yang terkait dengan perilaku yang bertentangan dengan hukum pajak dan tax enforcement (penegakan pajak).
“Oleh karena itu, pendekatan authoritarian merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan kegiatan illegal dan audit yang lebih direkomendasikan dalam hal apa pun,” ungkapnya.
Menurut pendekatan psikologi, lanjutnya, wajib pajak patuh karena beberapa hal. Di antaranya adalah adanya sikap positif terhadap perpajakan, dorongan dari orang-orang yang dianggap penting serta memiliki kontrol terhadap perilaku.
Faktor-faktor lain juga diidentifikasi mempengaruhi kepatuhan pajak. Di antaranya adalah norma pribadi dan sosial, tax moral, tekanan sosial, persepsi keailan, sikap terhadap sistem politik dan perpajakan, serta minimalisasi biaya kepatuhan pajak.
“Pendekatan sosiologi memandang perilaku dipengaruhi oleh hubungan antar individu, hubungan individu dengan kelompok, dan hubungan kelompok dengan kelompok lain atau hubungan sosial,” jelasnya.
Ada beberapa faktor yang terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di antaranya adalah perilaku memungut pajak, orientasi pelayanan yang dirasakan, undang-undang yang adil, dan perlakuan ramah petugas pajak selama proses pemeriksaan, treatment petugas pajak, persepsi wajib pajak terhadap kualitas layanan pajak.
“Oleh karena itu, prosedur responsif merupakan alat efektif untuk mengendalikan kegiatan illegal,” imbuhnya.
Terakhir, menurut pendekatan kepercayaan dan legitimasi, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara kemampuan, niat baik, dan integritas petugas pajak. Hal tersebut membentuk kepercayaan wajib pajak serta upaya penegakan kepatuhan dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah.
“Kombinasi authoritarian dan responsive integrated procedure merupakan alat efektif untuk mengendalikan kegiatan illegal,” ujarnya.
Sistem mana yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, tergantung pada mayoritas tipologi wajib pajak dan faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan pajak yang ada di suatu negara. (*)
Penulis : Sandi Prabowo
Editor : Khefti Al Mawalia
Referensi :
https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1127
Prastiwi, D., Narsa, I.M. & Tjaraka, H. 2019. Sintesis Sistem Akuntansi Perpajakan. Jurnal Multiparadigma Universitas Brawijaya, Vol 10. No 2.
