Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa sektor perbankan menguasai sekitar 79% dari total aset seluruh industri keuangan (Statistik Perbankan Indonesia, 2009). Implikasinya, kegagalan sistem perbankan akan sangat berdampak kepada perekonomian Indonesia. Bank merupakan unit usaha yang memiliki ketergantungan sumber dana dari masyarakat dalam kegiatan operasionalnya. Maka, bank dapat berjalan selama ini karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Jika kepercayaan ini merosot akan berakibat pada kegagalan sistem perbankan yang bersifat sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis perbankan.
Krisis keuangan yang melanda sebagian besar kawasan Asia tidak terkecuali Indonesia pada tahun 1997-1998. Krisis kembali menyerang fundamental ekonomi negara adidaya Amerika Serikat (AS). Pada tahun 2008, AS terkena krisis keuangan yang disebabkan oleh kredit perumahan yang beresiko tinggi. Krisis keuangan tahun 2008 ini tidak hanya berdampak kepada perekonomian domestik AS saja, namun juga negara-negara lain yang terintegrasi dengan sistem keuangan AS. Indonesia sendiri tidak luput dari dampak krisis keuangan global ini, pasar modal Indonesia bergejolak. Data yang dipublikasikan oleh kementrian keuangan pada januari 2010 menunjukkan adanya ketidakstabilan pada pasar modal di Indonesia.
Pada saat terjadi krisis ekonomi, bank sebagai institusi keuangan sedikit banyak memberi amplitudo pada krisis tersebut. Diketahui bahwa 1 Kredit perumahan (mortgage) yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali sehingga digolongkan sebagai kredit yang beresiko tinggi. Salah satunya bank-bank di Amerika gagal dalam mematuhi peraturan tentang permodalan. Pelanggaran atas peraturan ini, menurut Norgren (2010) menjadi salah satu penyumbang suatu krisis dapat tercipta. Selain itu, banyaknya inovasi dalam produk keuangan yang merupakan gambaran dari liberalisasi keuangan juga menjadi salah satu faktor krisis perbankan dan keuangan saling memiliki keterkaitan yang erat setelah adanya liberalisasi keuangan (Kamminsky and Reinhart, 1999).
Indonesia menggunakan dua indikator pengukuran stabilitas sistem keuangan yakni mikroprudensial dan makroprudensial. Indikator makroprudensial diantaranya: pertumbuhan ekonomi, balance of payment, tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar, contagion effect atau efek menular krisis, serta faktor-faktor lain. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilihat manakah indikator makro prudensial terpenting (leading indicator) dalam pengukuran stabilitas sistem keuangan dari perspektif praktisi keuangan dan perbankan. Setelah melakukan hal tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengetahui apa sesungguhnya indikator utama stabilitas keuangan dari realitas yang dihadapi, serta mendapatkan rekomendasi yang tepat untuk ditawarkan dalam kerangka stabilitas sistem keuangan
Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar/praktisi perbankan yang dianalisa menggunakan ANP, ditemukan 3 indikator terpenting stabilitas sistem keuangan dalam aspek makroprudensial. Ketiga indicator tersebut adalah Utang, Makroekonomi, dan Neraca pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, utang lancar memilki hubungan yang kuat terhadap pemeliharaan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Pelunasan utang jatuh tempo dengan segera akan cukup membantu untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Keputusan pengambilan utang dan strategi pelunasannya harus diatur sedemikian rupa agar tidak menggangu stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Hal ini lebih relevan dengan teori krisis keuangan generasi ketiga yang menyebutkan bahwa ketergantungan antarnegara dapat memberikan peranan terhadap krisis ketika ketidakmampuan suatu negara untuk membayar utang luar negeri.
Neraca berjalan adalah bentuk neraca yang mencatat transaksi barang, jasa, hibah, pendapatan faktor produksi (dari aset dan tenaga kerja) baik dari individu dan pemerintah serta kegiatan transfer uang pada aktifitas perdagangan internasional pada jangka waktu satu tahun. Cadangan devisa memiliki dua fungsi, yaitu: untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kaitannya dengan neraca pembayaran, cadangan devisa biasanya digunakan untuk membiayai impor dan kewajiban luar negeri, sementara fungsi lainya untuk menjaga kestabilan moneter adalah untuk mempertahankan nilai tukar mata uang. Besar-kecilnya akumulasi cadangan devisa suatu negara ditentukan oleh kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) serta arus modal negara tersebut. Sedangkan kecukupan cadangan devisa ditentukan oleh besarnya kebutuhan impor dan sistem nilai tukar yang digunakan. Oleh sebab itu, keseimbangan aktivitas ekspor dan impor di Indonesia secara tidak langsung memengaruhi stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia.
Makro ekonomi mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dalam skala makro. Kondisi ekonomi secara makro secara tidak langsung berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan dan sebaliknya. Kedua indikator diatas relatif lebih sesuai dengan teori krisis generasi kedua yang dikemukakan oleh Obstfeld (1996). Kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial yang dikeluarkan oleh BI sangat berperan penting dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Sinergi Kebijakan Mikro dan Makroprudensial juga diharapkan terus mampu menjaga inflasi yang mampu memberikan stabilitas perekonomian. Meskipun pada prosesnya, Kebijakan Makroprudensial tidak bisa lepas dari Kebijakan Moneter yang juga ada pada BI. Kebijakan Makroprudensial perlu bersinergi dengan kebijakan Mikroprudensial dalam menjaga SSK agar semakin sehat, untuk mengantisipasi berbagai gejolak ekonomi atau krisis global yang terjadi secara tidak terduga di masa yang akan datang.
Penulis: Aam Slamet Rusydiana, Lina Nugraha Rani, Fatin Fadhilah Hasib
Artikel ini ditulis berdasarkan artikel ilmiah dengan alamat link jurnal lengkap bahasan artikel: https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP atau https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/254
