Dosen Sosiologi UNAIR: Peran Perempuan Sering Dikesampingkan dalam Bidang Politik

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ilustrasi Artikel Ilmiah oleh Feri Fenoria

UNAIR NEWS – Partisipasi perempuan dalam dunia politik menarik untuk dikaji. Terutama negara demokrasi industri barat seperti Amerika Serikat (AS), Inggris (UK), dan Eropa yang sudah memberikan hak perempuan dalam berpolitik. Namun, perempuan masih jauh di belakang laki-laki dalam banyak bentuk partisipasi politik.

Dosen Sosiologi Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Siti Mas’udah, S. Sos., M.Si., melakukan penelitian yang mengangkat kiprah wanita dalam demokrasi. Siti menganggap bahwa partisipasi politik perempuan dalam masyarakat memiliki status sosial yang tidak proporsional dalam budaya patriarki yang kuat dan dalam sistem politik.

Kegiatan politik masih dianggap sebagai domain laki-laki dan masih mengesampingkan peran perempuan. Feminitas justru menempatkan perempuan keluar dari kegiatan politik dan menjauhkan mereka dari konteks politik. Ia juga berpendapat bahwa beberapa orang tidak ingin perempuan berada dalam politik dan menganggap politik sebagai domain maskulin.

“Pemilih cenderung memilih pria sebagai calon pemimpin serta jika memilih perempuan harus bersiap menghadapi diskriminasi politik,” ungkapnya.

Siti juga menambahkan pemilih mengharapkan politisi dan pemimpin memiliki sifat maskulin. Sifat maskulin lebih dibutuhkan untuk posisi yang lebih tinggi. Budaya politik patriarki masih menjadi utama partisipasi bagi perempuan. Politik maskulin menandakan kekuatan laki-laki masih dominan dihadapan publik terutama politik.

Partai politik juga menjadi penentu partisipasi politik perempuan. Partai politik memainkan peran yang sangat vital bagi siapa pun untuk menjadi bagian dari politik. Siti juga mengungkapkan bahwa perempuan dalam kepemimpinan puncak adalah faktor penting dalam memfasilitasi kandidat perempuan lain dalam hal jumlah mereka di partai politik.

Empat faktor yang menghalangi perempuan dalam demokrasi anatara lain feminitas dengan konstruknya, kepentingan politik, sosialisasi politik, dan budaya politik patriarkal yang tergambarkan dalam politik di Punjab, Pakistan. Para wanita diizinkan untuk memberikan suara mereka tetapi kebanyakan di bawah pengaruh atau atas saran anggota keluarga laki-laki.

Masalah atribut feminim perempuan yaitu kepatuhan, ketergantungan, dan pasif tidak sesuai dengan kegiatan politik di Punjab. Sosialisasi gender dan kepatuhan yang kuat terhadap peran gender tradisional mengajarkan perempuan untuk melakukan kegiatan domestik dan kurang siap untuk turun ke publik.

Perempuan masih diperlemah peran politiknya dan hanya fokus untuk melahirkan anak, membesarkan, mencintai dan merawat orang tua, suami, kerumahtanggaan, kepatuhan, kepasifan, dan ketergantungan. Lingkungan rumah menjadi ruang ideal dan normatif bagi perempuan untuk melakukan kerjanya. 

Dengan demikian, Siti memberikan kesimpulan bahwa laki-laki masih dominan dikaitkan dengan ruang publik. Cita-cita maskulin adalah dasar dari praktik sosial dan hubungan sosial dalam masyarakat. Hal tersebut sudah masuk  dalam budaya, struktur sosial, dan organisasi sosial masyarakat patriarki. Sehingga perempuan masih dianggap belum mampu memberikan kontribusi terhadap publik.

Penulis : Aditya Novrian

Editor : Khefti Al Mawalia

Referensi :

https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/13248/7788

Akhlaq Ahmad, Qaisar Khalid Mahmood, Muhammad Saud, dan Siti Mas’udah. 2019. Women in democracy: The Political Participation of Women. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol 32, Issue 2 page 114-122.

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu