UNAIR – Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10/2019) kemaren. Ada yang menarik dan menjadi perbincangan masyarakat dalam susunan kabinet tersebut yaitu masuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Seperti yang kita ketahui, Prabowo merupakan lawan Jokowi dalam kontes Pemilihan Presiden (Pilpres) April lalu.
Melihat hal itu, salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Novri Susan, S.Sos., MA., Ph.D memberikan tanggapannya. Dia menyatakan bahwa ada dua poin penting dari dilantiknya Prabowo sebagai Menhan. Pertama adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dosen sosiologi politik UNAIR itu menuturkan bahwa prioritas utama Jokowi adalah menciptakan stabilitas dalam beberapa persoalan besar seperti konflik Papua, perpindahan ibu kota, dll.
“Untuk menciptakan kondisi yang stabil, salah satunya dilakukan dengan memasukkan Prabowo yang mempunyai posisi sebagai elit kunci dalam politik oposisi, sehingga ini akan menguntungkan Jokowi untuk mendinginkan suasana,” terangnya.
Poin selanjutnya, Novri menganggap bahwa terpilihnya Prabowo sebagai Menhan merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang mengutamakan demokrasi rekonsiliasi. Dia menuturkan bahwa ada dua jenis proses demokrasi yaitu demokrasi oposisi (murni dari barat) yang mana pihak lawan akan tetap menjadi lawan untuk mengawasi dan mengkritisi dan demokrasi rekonsiliasi yang mana lawan politik akan bergabung bersama pihak pemenang untuk bekerja sama membangun pemerintahan.
“Ciri demokrasi seperti ini dulu pernah dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun dalam konteks dan level yang berbeda,” tambahnya.
Posisi Prabowo sebagai Menhan ialah bukan sembarang jabatan. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1-3 UUD 1945, Menhan bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri sebagai Triumvirat mempunyai posisi strategis untuk menggantikan presiden dan wakil presiden apabila mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Melihat hal itu, Novri menganggap bahwa tidak ada maksud tertentu atau strategi politik yang menjadikan Prabowo menduduki posisi sebagai Menhan.
“Sejauh ini saya rasa masih aman, Prabowo tidak akan melakukan hal negatif. Itu hanya strategi dan karakteristik politik dia,” paparnya.
Lebih lanjut, Novri menilai bahwa track record Prabowo sudah cukup kompeten untuk menduduki posisi sebagai Menhan. Latar belakangnya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dianggap dapat memudahkan Prabowo dalam menciptakan strategi untuk menjaga wilayah Indonesia dari berbagai serangan dan menciptakan metode pertahan yang tepat.
Secara keseluruhan Novri menganggap bahwa pemilihan susunan Kabinet Jokowi periode kedua ini sangat tepat, kompeten, dan mengikuti perkembangan zaman. Dia juga berharap agar semua menteri yang terpilih selalu mengutamakan riset dalam pekerjaannya untuk menciptakan kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat.
Penulis : Nikmatus Sholikhah
Editor : Khefti Al Mawalia
