Tantangan Penyaluran Program Kemiskinan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ilustrasi kemiskinan. (Sumber: The Conversation)

Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, telah bergerak menggunakan sistem terpadu untuk penargetan kemiskinan. Tujuannya adalah agar penyaluran program-program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna (improve outcomes). Apakah pilihan pemerintah menggunakan sistem terpadu tersebut tepat? Artikel ini adalah ringkasan hasil penelitian saya, berkolaborasi dengan peneliti dari University of Western Australia, yang baru saja diterbitkan di Journal of Development Economics,jurnal terbaik di bidang ekonomi pembangunan.

Kemiskinan adalah permasalahan penting yang dihadapi oleh hampir sebagian besar negara-negara berkembang. Demikian pula halnya dengan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam kurun waktu mulai  2005 hingga saat ini, setidaknya, terdapat empat program utama yang dijalankan oleh pemerintah dengan sasaran keluarga miskin. Program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra (bantuan pangan non-tunai, program ini adalah evolusi dari program Raskin), Kartu Indonesia Pintar (evolusi dari program Beasiswa Siswa Miskin, dan Kartu Indonesia Sehat (evolusi dari program Jamkesmas).

Meskipun sudah terdapat beberapa program untuk keluarga miskin di Indonesia, namun pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tidak semua keluarga miskin menerima program-program tersebut. Sebagai misal, A, sebuah keluarga miskin di Surabaya mendapat bantuan Raskin. Namun pada saat yang sama, keluarga tersebut tidak terdaftar sebagai penerima manfaat dari Jamkesmas. Kondisi lebih parah terjadi pada, B, tetangga Keluarga A. Keluarga B tidak lebih baik kondisi ekonominya dibanding Keluarga A, namun tidak mendapat bantuan program pemerintah sama sekali.

Berangkat dari pengalaman inilah, pada tahun 2011, pemerintah berniat memperbaiki sistem penargetan program-program kemiskinan di Indonesia dengan dibentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Salah satu tugas utamanya adalah menyusun Basis Data Terpadu (BDT) untuk memastikan bahwa semua rumah tangga miskin di Indonesia dapat menerima semua program penanggulangan kemiskinan pemerintah.

Dengan kata lain, apabila suatu keluarga masuk kategori miskin dalam database Raskin, maka keluarga tersebut juga seharusnya terkategori miskin (layak mendapat bantuan program) dalam daftar BSM dan atau Jamkesmas. Kategorisasi miskin vs. non-miskin yang handal diharapkan dapat membantu mempercepat keluarga sasaran untuk keluar dari kemiskinan.

Apakah kebijakan pemerintah dengan menerapkan BDT tersebut berhasil? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi yang sangat baik. Setidaknya evaluasi yang dilakukan dapat menjawab pertanyaan (1) apakah penerapan BDT dapat memperbaiki sistem pentargetan program-program kemiskinan dan (2) apakah terdapat berbaikan kesejahteraan kelurga miskin setelah penerapan kebijakan tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem penargetan dengan kondisi pemerintah menyalurkan lebih dari satu program (misalnya: Raskin, Jamkesmas, dan BSM). Ini yang menjadi masalah besar di bidang ekonomi pembangunan, karena pada saat ini, fokus semua studi, kajian, dan penelitian hanya mengevaluasi sistem pentargetan untuk satu program saja. Masalah tersebut tidak hanya dihadapi Indonesia saja, tapi juga negara-negara berkembang lainnya. Hingga, kontribusi terbesar penelitian ini adalah mengembangkan sistem evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai sistem pentargetan dalam kondisi multiple program atau program yang saling berkomplemen.

Dengan menggunakan alat ini dapat diketahui bahwa setelah penerapan BDT, kemungkinan kelurga miskin untuk menerima semua program kemiskinan naik secara signifikan sebesar 117 persen dibandingkan dengan tanpa adanya BDT. Setelah menjawab pertanyaan pertama, kami juga melakukan evaluasi dampak dari perbaikan sistem pentargetan terhadap peningkatan tingkat kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia.

Dengan menggunakan beberapa metode ekonometrika untuk menjamin hasil evaluasinya akurat, kami mendapatkan bahwa perbaikan sistem pentargetan tersebut juga berdampak terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin. Perbaikan tingkat kesejahteraan ini setara dengan peningkatan per-kapita pengeluaran (konsumsi) sebesar 30 poin persentase untuk keluarga miskin yang menerima tiga program (Raskin, BSM, dan Jamkesmas), jika dibandingkan dengan rumah tangga yang hanya menerima satu program (Raskin saja, BSM saja, atau Jamkesmas saja).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun kenyataannya kemiskinan masih tetap ada. Sistem terpadu hanyalah salah satu cara untuk perbaikan penyaluran program. Namun tidak serta merta dengan ini saja kemiskinan akan lenyap dari muka Indonesia. Upaya pengentasan kemiskinan harus dibarengi dengan memperbaiki iklim ekonomi dan investasi secara keseluruhan. Sebagaimana telah diyakini banyak ahli ekonomi bahwa upaya pemberantasan kemiskinan hanya akan efektif dilakukan dengan meningkatkan pendapatan kelompok miskin dan dalam waktu bersamaan meningkatkan bantuan melalui program-program kemiskinan.

Ada banyak faktor yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan ini. Misalnya pendidikan, kesehatan, patisipasi kelompok miskin dalam proses pembangunan, dan lain sebagainya. Tantangan bagi pemerintah ke depan adalah untuk memastikan bahwa hak-hak rumah tangga miskin untuk menerima bantuan yang semestinya mereka terima dapat terpenuhi.

Demikian pula, tantangan bagi ahli ekonomi pembangunan ke depan adalah berkontribusi secara nyata dalam menciptakan terobosan-terobosan kebijakan dan instrumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat upaya penaggulangan kemiskinan. Tugas mereka, termasuk saya, adalah tidak berhenti di sini saja tetapi terus berkarya membaktikan diri terutama melalui kajian dan evaluasi atas keberhasilan (atau ketidak-berhasilan) suatu program agar dapat dijadikan pembelajaran bagi negara lain, pun bagi generasi mendatang. (*)

Penulis: Achmad Tohari

Informasi lebih detail dari penelitian ini dapat detemukan pada jurnal ilmiah pada link berikut ini :

https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.002

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave a Replay

Close Menu