Kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan anak masih menjadi tantangan di sebagaian besar negara berkembang, termasuk Asia Tenggara. Dari enam negara Asia Tenggara (ASEAN) yang bergabung dengan Countdown hingga 2015, hanya Kamboja dan Indonesia yang dapat mencapai target Millenium Development Goals (MDG) 4 yaitu penurunan angka kematian anak, sementara itu hanya Kamboja dan Laos yang dapat mencapai penurunan angka kematian ibu (Victora et al. 2016). Pemeriksaan kehamilan yang tidak adekuat dapat berpotensi membahayakan nyawa bayi baru lahir (Doku dan Neupane. 2017). Di Kamboja, perempuan yang tidak memeriksakan kehamilan memiliki tingkat kematian neonatal enam kali lebih besar daripada perempuan yang memeriksakan kehamilan empat kali atau lebih (Hong et al. 2017). Namun, jumlah perempuan yang memeriksakan kehamilan empat atau lebih di negara-negara ASEAN bervariasi, yaitu berkisar antara 55% hingga 87,8% dan proporsi perempuan yang memeriksakan kehamilannya sejak trimester pertama berkisar 40% hingga 80,4%.
Pemberdayaan perempuan harus lebih ditekankan untuk mencapai jumlah minimum pemeriksaan kehamilan, karena hal ini telah terbukti memiliki hubungan secara positif dengan indikator kesehatan ibu (Osamor dan Grady 2016; Sado, Shapo, dan Hotchkiss 2014) dan layanan kesehatan (Pratley 2016). Namun, saat ini masih terlalu sedikit perhatian yang dilakukan di negara ASEAN untuk menemukan bukti terhadap hubungan pemberdayaan perempuan dengan kesehatan ibu dan anak.
Studi ini dibuat untuk mengetahui hubungan antara pemberdayaan perempuan dan pemeriksaan kehamilan di lima negara yang termasuk dalam ASEAN, dengan menggunakan data hasil Survei Kesehatan Demografis. Jumlah pemeriksaan kehamilan secara positif memiliki hubungan dengan partisipasi tenaga kerja perempuan di Kamboja, Filipina, dan Timor-Leste; ketidaksetujuan terhadap pemukulan istri di Kamboja, Indonesia, Myanmar dan Filipina; tingkat pengetahuan perempuan di Kamboja, Indonesia, Myanmar; dan kemampuan pengambilan keputusan perempuan di Kamboja dan Indonesia.
Hubungan antara pemberdayaan perempuan dengan waktu pemeriksaan kehamilan pertama tidak sejelas dengan jumlah pemeriksaan. Ibu yang usianya masih remaja memiliki akses yang lebih buruk untuk pemeriksaan kehamilan daripada ibu golongan usia dewasa, terutama ibu yang masih remaja dengan tingkat pendidikan sedang memiliki peluang yang lebih kecil untuk memeriksakan kehamilannya 4 kali atau lebih di Kamboja, sementara ibu usia remaja pada kelompok yang partisipasi kerjanya rendah di Myanmar memiliki peluang lebih rendah untuk memeriksakan kehamilannya pertama kali pada trimester pertama. Artinya diperlukan kebijakan khusus mengenai peningkatan partisipasi kerja perempuan dan pemberian informasi kesehatan di setiap negara demi meningkatkan penggunaan layanan pemeriksaan kehamilan.
Artikel ini diharapkan dapat membuat para pemangku kebijakan memahami lebih dalam masalah kesehatan wanita yang bukan hanya masalah kesehatan biasa. Tentunya, hal ini membutuhkan upaya multisektoral yang lebih inovatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan layanan pemeriksaan kehamilan memerlukan pendekatan multisektoral untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan, seperti menciptakan peluang kerja, menyediakan kredit mikro dan insentif bagi tenaga kerja perempuan, dan memberikan kebijakan khusus untuk mendukung perempuan di tempat kerja, terutama di Kamboja, Filipina , dan Timor-Leste. Selain itu, diperlukan juga pengembangan kelompok perempuan di masyarakat dan peningkatan akses perempuan terhadap informasi kesehatan melalui berbagai media, terutama di Kamboja, Indonesia, dan Myanmar.
Penulis: Susy K. Sebayang
Hasil studi secara lengkap dapat dilihat melalui link berikut:
https://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03630242.2019.1593282?journalCode=wwah20
