Adrian: Surabaya dan Jawa Timur Bisa Jadi Pertimbangan Pemerintah soal Ibu Kota Baru

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
JALAN Basuki Rahmat merupakan salah satu kawasan elit di Surabaya yang padat dengan pusat perkantoran dan hiburan. (Foto: Istimewa)
JALAN Basuki Rahmat merupakan salah satu kawasan elit di Surabaya yang padat dengan pusat perkantoran dan hiburan. (Foto: Istimewa)

UNAIR NEWS – Bulan April lalu, media sempat diramaikan oleh pemberitaan mengenai wacana pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Alternatif itu dipilih guna mengurangi beban Jabodetabek, mengupayakan pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing di tingkat global maupun regional, serta mengelola pemerintahan pusat yang efisien.

Pemerintah juga telah mengkaji dan meninjau sejumlah lokasi yang akan dituju sebagai destinasi ibu kota berikutnya. Salah satunya adalah Kalimantan. Meski bukan hal baru di dalam agenda pemerintahan, kabar tersebut tak urung memantik reaksi banyak pihak. Termasuk dosen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Adrian Perkasa, S.Hum, M.A.

”Berbicara mengenai konteks ke-Indonesia-an hari ini, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemindahan pusat kekuasaan saja. Ini bukan solusi,” terang Adrian.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan daerah lain di Jawa untuk menggantikan Jakarta. Misalnya saja, Surabaya atau kota-kota lain yang berada di Jawa Timur. Sebab diakuinya, bila hingga saat ini Jawa masih menjadi primadona, baik dalam aspek pembangunan, infrastruktur, geopolitik, geostrategis maupun geokultural.

”Kita lihat saja peta-peta atau pusat kekuasaan di Jawa sejak jaman dulu. Suka nggak suka, orang bilang, Jawa itu kunci, ya memang iya,” ujar alumnus Ilmu Sejarah UNAIR itu.

Adrian menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota telah berlangsung jauh sebelum era revolusi. Tepatnya pada periode Jawa kuno atau Hindu-Buddha. Praktik tersebut terjadi di beberapa kerajaan. Seperti di Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga serta Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Panembahan Senapati. Biasanya, pemindahan kekuasaan dilatarbelakangi oleh adanya bencana alam dan peperangan.

”Dalam tradisi Jawa, pusat kekuasaan identik dengan letak sang raja itu bertakhta. Para penguasa pada masa itu memiliki konsepsi, bahwa di dalam keraton jangan sampai ada tiga raja,” imbuh laki-laki yang pernah berwisata edukasi ke beberapa negara itu.

Pemindahan pusat kekuasaan juga pernah diterapkan oleh pemerintah kolonial atas prakarsa dari Jan Pieterzen Coen. Bedanya, upaya tersebut dilakukan semata-mata untuk mengeruk keuntungan. Daendels pun pernah melakukan hal yang serupa. Ia memindahkan pusat kekuasaan dari Batavia ke Weltevreden —sekarang Gambir—karena kondisinya yang kacau dan kumuh pasca kebangkrutan Veerenigde Oost Indische Compagnie (VOC).

 

Surabaya Bisa Jadi Pertimbangan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Adrian mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang atau minimal mempertimbangkan daerah lain di Jawa, seperti Surabaya untuk menggantikan Jakarta. Hal itu bukanlah tanpa alasan. Mengingat, Kota Pahlawan sudah cukup mapan dari segi infrastruktur, perekonomian, maupun kondisi demografis.

”Surabaya ini, dari dulu pertumbuhannya pelan sekali. Secara demografis, terus tertahan di angka 3,5 juta terus. Tapi tetap tumbuh secara ekonomi,” terangnya.

DOSEN Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Adrian Perkasa, S.Hum., M.A., (dua dari kanan). (Foto: Istimewa)
DOSEN Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Adrian Perkasa, S.Hum., M.A., (dua dari kanan). (Foto: Istimewa)

Jika ditinjau dari aspek historis, Surabaya merupakan salah satu kota yang pernah tercetus dalam benak Daendels untuk menggantikan Batavia. Kala itu, posisi Surabaya cukup strategis karena dua sungai terbesar di Jawa Timur bermuara di Surabaya. Yakni, Kalimas dan Kali Pegirian. Bahkan secara infrastruktur sudah cukup memadai. Namun, karena hutang VOC yang semakin menumpuk akhirnya Surabaya hanya dijadikan pusat militer.

”Walaupun Surabaya sempat kehilangan pamor sebagai calon ibu kota, tapi di akhir abad ke-19 justru menjadi kota terbesar di Hindia Belanda akibat kemajuan perdagangan dan perkebunan. Mengalahkan Singapura atau setara dengan Hongkong,” tuturnya.

Indikator lain yang membuat Surabaya layak dipertimbangkan adalah dari sisi geokultural. Masyarakat di sini memiliki spirit gotong royong dan terkenal akan sikap guyubnya. Baik dalam toleransi beragama, etnisitas, maupun kebersamaannya. Saling melebur dalam kelompok masyarakat, namun tetap memegang teguh identitas masing-masing.

”Orang Surabaya itu, kelihatannya cak-cuk-cak-cuk, tibak e boloan. Saya pikir ini merupakan kekuatan yang suka nggak suka kita harus akui. Bahwa, Jawa Timur ini memang memiliki suatu warisan atau kekuatan budaya tak benda,” katanya sembari berseloroh.

 

Perencanaan dan Keterlibatan Masyarakat

Kalimantan adalah salah satu provinsi yang saat ini tengah digadang-gadang akan menggantikan Jakarta. Namun, perlu diingat bahwa mayoritas lahan di sana adalah gambut. Karena itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak dari konstruksi terhadap kondisi ekologis. Meski begitu, pembangunan kota di atas lahan gambut memang bukan yang kali pertama terjadi. Belanda pernah menerapkannya.

”Belanda pernah membangun kota di atas lahan gambut. Nama kotanya Wageningen. Kota ini dirancang dengan banyak perkebunan, tetapi hanya dibangun dalam skala kecil. Dan, di sekitarnya tidak ada kota-kota lagi, untuk menjaga keseimbangan ekologis,” katanya.

Aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah adalah pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sebab, berhembus kabar penolakan oleh Suku Dayak saat Palangkaraya dikemukakan sebagai kandidat ibu kota. Sebagai masyarakat adat, mereka khawatir bahwa pemindahan tersebut akan berdampak pada hilangnya identitas diri.

Pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Tidak boleh ada antagonisme di antara kedua pihak. Jangan sampai tujuan untuk meraih kemakmuran dalam pembangunan berakibat pada timbulnya disparitas sosial serta mengorbankan elemen-elemen lain di masyarakat.

”Elit-elit politik di Surabaya pada jaman dahulu seakan mempunyai tanggung jawab lebih untuk menjembatani pemikirannya dengan rakyat. Ini dapat menjadi salah satu refleksi bagi pemerintah. Keputusan pemindahan ibu kota bukan hanya harus dibahas presiden, menteri-menteri maupun mereka yang dianggap ahli. Tetapi juga rakyat,” pungkasnya. (*)

 

Penulis: Nabila Amelia

Editor: Feri Fenoria Rifa’i

This post is also available in: English

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave a Replay

Close Menu