UNAIR NEWS – Insfrastruktur menjadi hal penting di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan berwilayah pulau-pulau. Tentu, Infrastruktur akan menjadi investasi untuk jangka panjang, mengingat akan manfaat yang dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.
Lantas, apakah pemerintahan Jokowi sudah tepat dalam membangun insfrastruktur tersebut? Ataukah ada bidang prioritas lain yang perlu dibiayai terlebih dahulu?
Infrastruktur membutuhkan tidak sedikit pembiayaan. Berdasar beberapa sumber, APBN tidak cukup menutup proyek infrastruktur yang digagas pemerintah. Kemudian, pembiayaan insfrastruktur mengambil dana haji Indonesia, juga meminjam.
”Saya setuju jika infrastruktur itu dibangun. Walau menghimpun dana sosial. Karena yang lainnya pun akan mengikuti. Seperti halnya masalah di Papua bisa teratasi, dengan adanya isu kelaparan sehingga pemerintah dihujat tidak bisa menangani gizi buruk, tidak adanya pendidikan, serta logistik yang lancar,” ungkap Eko Fajar Cahyono S.E M.E, perihal tanggapannya soal kebijakan penguatan infrastruktur oleh pemerintah saat ditemui tim UNAIR NEWS beberapa waktu lalu.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga itu menyampaikan bahwa insfrastruktur menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Mungkin, lanjut dia, pada masa depan, pemerintah lebih fokus dalam sumber daya manusia dalam kualitas pendidikannya atau keahliannya. Walau insfrastruktur penting, tapi pembiayaan juga tetap perlu diperhatikan.
”Pemerintah sedikit kesulitan dalam pembiayaan itu. Sehingga semuanya seperti dipajakkan, misal kos-kosan dipajakin, mahasiswa pun dipajakin,” sebutnya.
Alangkah baiknya, pemerintah bisa menerapkan konsep wakaf seperti yang diungkapkan Raditya Sukmana. Sebelum DPR atau Menteri Keuangan Sri Mulyani bersidang dalam mengesahkan APBN, pemerintah perlu menggalang dana dari orang kaya Indonesia.
Misalnya, orang kaya di Indonesia dikumpulkan. Kemudian, pemerintah melakukan presentasi mengenai kurangnya biaya dalam membangun sekolah dan jalan, juga kebutuhan infrastruktur yang lain. Bukan bermakna negatif, tapi mencoba menarik kebutuhan bangsa sebagai tanggung jawab bersama.
”Jadi, bisa membuka wakaf, karena wakaf itu selamanya. Fungsi yang tidak akan diubah sampai kapanpun dengan pahala yang mengalir terus,” ungkap Eko.
”Orang kaya pun akan berpikir ‘akan ini’ dan ‘akan itu’. Maka dari itu, akan ada sisa pengeluaran yang belum ditanggung orang kaya dan itu akan ditanggung pajak,” ucapnya.
Itulah ”instrument powerfull” yang tidak perlu hutang ke negara lain seperti Word Bank, IIUMF. Padahal, ekonomi Islam memiliki ”Instrument Social” yaitu, ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) yang masih dikelola secara tradisional ketika wakaf hanya dikenal dengan wakaf masjid dan makam. Padahal, wakaf bisa dengan apartment, bangunan, serta properti yang penghasilannya bisa dialihkan dalam pembangunan pendidikan.
Pembiayaan insfrastruktur bisa terpenuhi dengan adanya alternatif tanpa menaikkan pajak atau hutang. Bisa dengan menaikkan wakaf, termasuk menerbitkan sukuk (obligasi berbasis syariah), sudah diterapkan. Karena itu, pemerintah bisa membangun dengan baik dan tidak membenahi rakyat dengan pajak. Sebab, pajak sebetulnya ”Buah Simalakama” satu sisi sebagai sumber pembangunan negara, tapi di sisi yang lain juga mengurangi konsumsi.
”Bisa diambil contoh dengan membiayai pembangunan yang ramah lingkungan, pembangunan turbin air listrik ketika kesejahteraan ada dan lingkungan tetap lestari,” kata Eko.
Pada akhir, Eko mengulas soal BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Infrastruktur atau sumber dana haji yang dimaksud tidak serta-merta. Namun, yang dibuat untuk pembangunan insfrastruktur adalah hasil keuntungan dari dana Abadi Umat (sisa operasional kegiatan haji). Maksudnya adalah bukan hanya membangun insfrastruktur, tapi juga masjid, asrama haji, dan lembaga pendidikan Islam, termasuk Islamic center. (*)
Penulis: Rolista Dwi Oktavia
Editor: Feri Fenoria
