UNAIR NEWS – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik 16 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang ditempatkan di sejumlah negara sahabat. Seperti yang dilansir dari laman CNN Indonesia (Senin, 07/01/2019, pukul 12;54), bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi melantik 16 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/P/2019 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.
Diantara 16 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ialah Abdul Kadir Jaelani, Alumni FH UNAIR tahun 1986. Abdul Kadir dilantik sebagai Dubes RI untuk Kanada merangkap ICAO, berkedudukan di Ottawa.
Mengenai prestasi alumni, Rektor UNAIR Prof. Nasih mengatakan bahwa rasa bangga dan apresiasi selalu kami berikan kepada alumni yang memberikan sumbangsih nyata kepada bangsa. Selaian itu, Prof. Nasih juga menegaskan bahwa UNAIR akan terus memberikan beragam dukungan untuk semua alumni agar bisa mendarmabhaktikan ilmu yang telah didapat dari UNAIR.
“Tentu ini merupakaan kebanggaan bagi kita semua. Karena sesuai misi besar kita bersama bahwa perguruan tinggi memang selayaknya melahirkan manusia-manusia yang mampu memberikan sumbangsih untuk peradaban bangsa dan dunia,” tandasnya.
Sementara itu, mengenai kiprah alumni yang mendunia, Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) UNAIR Dr. Suko Widodo mengatakan bahwa ini adalah bentuk nyata dari peran UNAIR untuk memberikan perubahan bagi bangsa dan dunia.
“Kita harus dukung penuh dengan kiprah puluhan ribu alumni yang telah berkarya di berbagai bidang. Terlebih mereka yang bisa membawa nama baik almamater ke panggung dunia,” ungkap Suko.
Tercatat, alumnus FH UNAIR kelahiran Surabaya, 18 Maret 1966 itu sempat menjabat sebagai Deputy Director for Treaties on Political and Security Cultural Affairs, Vice Chairman of Interngovernmental Commite of WIPO on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Forklore, dan Director for Treaties on Political and Security Cultural Affairs.
Penulis: Nuri Hermawan
