UNAIR NEWS – Kerawanan terjadinya konflik sosial menjadi perbincangan yang menarik menjelang tahun 2019 sebagai tahun politik. Bukan berarti hanya berkaitan dengan politik. Ilham keberbedaan manusia dalam lingkup kehidupan sebagai makhluk sosial menjadi potensi konflik yang dapat timbul sewaktu-waktu.
Terlebih, terkini munculnya kemajuan teknologi yang pesat tak sedikit mengakibatkan hubungan interaksi sosial yang berpotensi memercik konflik komunal yang lebih besar. Wujudnya berupa interaksi-interaksi dalam media-media sosial yang tidak sehat. Sebagai contoh, perbedaan politik yang terjadi di Jakarta yang berujung pada sentimen kelompok yang berlebihan.
Upaya menekan terjadinya konflik di masyarakat tampak tersemat dalam obrolan pengajian kerakyatan oleh budayawan sekaligus kyai Emha Ainun Najib atau Cak Nun dalam Maiyah. Maiyah menjadi ajang berdiskusi masyarakat dalam tema dan bahasan apa pun.
Tanpa disadari, diskusi, pengajian, atau obrolan dalam Maiyah itu sangat berperan dalam upaya meredam gejolak terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat diajak untuk benar-benar mampu melihat realitas sosial dengan bepikir secara jernih.
Hal itulah yang menjadi topik dasar penyelenggaraan simposium regional dalam upaya menggali pembelajaran resolusi konflik pasca reformasi dari Gerakan Nasional Maiyah. Melalui kerja sama antara Universitas Amsterdam serta UNAIR melalui Pusat Informasi dan Humas, simposium itu mencoba memberikan referensi dan pembelajaran soal penanganan konflik sosial. Bertempat di Aula Adi Sukadana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Kampus B Universitas Airlangga, simposium tersebut menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, praktisi, dan dari pemerintahan.
Ketua Pusat Informasi dan Humas UNAIR yang membuka simposium itu menyampaikan bahwa Maiyah menjadi ruang publik yang benar-benar publik. Artinya, Maiyah menjadi medium bagi semua kalangan masyarakat untuk berbincang dan saling belajar.
“Maiyah ini mengedepankan sesrawungan. Sebagai nilai kebudayaan Indonesia yang mulai hilang tergerus modernitas,” sebutnya pada Kamis (29/11).
Refleksi dari berbagai lapisan masyarakat, ungkap Dr Suko, menjadi bahan obrolan yang memberikan banyak nilai dalam Maiyah. Pada akhirnya, pencarian jawaban secara bersama-sama itu berujung pada pemahaman antar sesama untuk meminimalkan konflik yang terjadi di masyarakat.
“Jadi, di sini (Maiyah, Red), ada sebuah dialog yang saling memberikan jawaban tanpa bermaksud saling merasa lebih, dibandingkan yang lain,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. dra. Rachmah Ida, M.Com, Ph.D, pakar media UNAIR menyampaikan bahwa media sosial mempunyai peran dalam menyebarkan konflik sosial seperti agama. Sebab, dalam media sosial, terdapat informasi yang banyak yang sulit untuk dikontrol.
“Apalagi dengan adanya informasi-informasi bohong atau hoaks. Ada juga fake news, informasi semacam ini,” ungkapnya.
Nah persoalannya, lanjut dia, ada perasaan bagaimana manusia saat ini tanpa adanya media sosial? Menurut Prof Ida, terkait dengan itu, diperlukan pengembalian konsep bermedia sosial itu pada hubungan, berjejaring atau networking.
“Yang intinya adalah menghubungkan kita dengan yang lain. Menginformasikan kepada yang lain,” katanya.
Namun, Prof Ida menyebut adanya problem pada tingkat literasi masyarakat turut berkontribusi dalam konflik-konflik itu. Karena itu, banyak orang tidak tahu informasi tersebut sehingga asal meneruskan, mengutip, dan menyebarkan kepada yang lain.
“Tapi, mereka juga tidak tahu soal dampak ang ditimbulkan dari aktivitas share tanpa cek itu. Bahkan, dalam konteks agama, provakatornya tambah luar biasa,” imbuhnya.
Karena itu, hal yang bisa dilakukan masyarakat dalam mengurangi potensi konflik di media adalah melakukan literasi. Literasi terhadap masyarakat, literasi pada media sosial dan konten media sosial.
“Berikutnya, kita menggunakan media sosial secara bijak. Yakni, mengembalikan fungsi media sosial pada fungsi network atau berjejaring. Juga sebagai media untuk mencari hal yang positif,” katanya. (*)
Penulis: Feri Fenoria Rifa’i
