meredeka com
Ilustrasi oleh meredeka com
ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone
image_pdfimage_print

NEWS UNAIR – Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni nanti. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jawa Timur dengan menggunakan sistem pemilihan langsung.

Terkait partisipasi dan pengawasan Pilgub nantinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta Asosiasi Alumni Program Beasiswa Amerika Indonesia (Alpha-I) Jawa Timur  menyelenggarakan seminar bertajuk “Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Pelaksanaan dan Pengawasan Pada Pilgub Jawa Timur Tahun 2018”.

Bertempat di Aula Boedi Soesetijo (303) Gedung A FH UNAIR. Acara yang dilangsungkan pada awal Juni tersebut menghadirkan tiga narasumber dari masing-masing instansi. Ketiganya adalah Muhammad Arbayanto, S.H., M.H., (Divisi Teknis, KPU Provinsi Jawa Timur), Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., (Peneliti Senior Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan FH UNAIR) dan M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., (Koordinator Alpha-I Jawa Timur).

Seminar yang dipimpin oleh Dri Utari, S.H., LL.M., itu memberikan kesempatan pertama kepada Syaiful Aris untuk menyampaikan materi terkait Peran Masyarakat Mendorog Kualitas Pemilihan Kepala Daerah. Dalam paparannya, Aris Mengatakan bahwa potensi masalah terkait peran masyarakat adalah mengenai legitimasi, biaya tinggi, korupsi, potensi konflik, netralitas aparat, golput, dan penyelesaian sengketa.

“Berdasarkan UU. Nomor 8 Tahun 2015, pasal 157 ayat 3. Perkara perselisihan perolehan suara hasil pemelihan diperiksa dan diadili MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hingga saat ini badan tersebut belum ada, sehingga perkara masuknya di MK,” ujar Aris.

Lanjutnya, Aris mengatakan bahwa hal itu akan menambah beban MK. Sehingga dirinya memiliki usulan mengenai desain kelembagaan, yang mana Pengadilan khusus bersifat ad hock dibawah lingkungan peradilan umum dan dibentuk pada wilayah provinsi untuk tahap awalnya. Terkait pembentukannya, maka paling lama 6 bulan sebelum tahap pertama penyelenggaraan dan berakhir 1 tahun setelah tahapan pilkada selesai.

“Mengenai Hakimya nanti dapat terdiri dari hakim karier dan ad hock,” tandasnya.

Dalam proses pemilihan, imbuhnya, KPU tidak menyangkal bahwa akan faktor-faktor yang mempengaruhi tigkat partisipasi pemilih. Misalnya saja faktor teknis seperti individu berdomisili di wilayah A sedangkan Kartu Tanda Penduduknya di wilayah B. akan sulit bagi mereka untuk kembali ke daerahnya hanya untuk memilih.

Meski demikian, adanya seminar ini diharapkan agar para pemilih yang benar-benar siap dan dapat melakukan pemilihan guna menentukan potret Jawa Timur untuk lima tahun kedepan.

Penulis: Pradita Desyanti

Editor: Nuri Hermawan

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone