BEBERAPA hari ini kita digemparkan oleh sebuah penyataan Prabowo, yang kemudian dinilai fiksi oleh beberapa kalangan. Pernyataan Ketua Umum Gerindra itu mengenai bubarnya Indonesia pada tahun 2030. Ada yang menilai bahwa hal ini bertolak belakang dengan harapan Indonesia Emas pada tahun 2045 yang dicanangkan pemerintah.
Di sisi lain, pernyataan ini disambut positif oleh Kapolri Tito Karnavian dan tokoh hukum Prof. Mahfud MD bahwa pernyataan tersebut akan menjadi sumber kekuatan kebangkitan kita.
Seperti dilansir BBC.Com, merujuk pernyataan Prabowo itu, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono, rasio begini merupakan masalah tanah nasional yang disebutnya 0,8% merupakan salah satu prasyarat bubarnya Indonesia.
Ketimpangan pola penguasaan tanah itu dinilai menjadi intrik sumber masalah yang diungkapkan, selain menyadur dari tulisan fiksi Ghost Fleet. Dalam makalah yang ditulis Kuntowijoyo yang berjudul ”Masyarakat Desa dan Radikalisasi Petani”. Pola-pola penguasaan tanah yang disadurkan pada rekapan data pemerintah setempat itu, mengaburkan jenis pemilik dan penggarap tanah, sebab terdapat unsur yang belum bisa dipetakan secara matematis terhadap masyarakat pedesaan yang menjaga erat kultur mereka.
Pernyataan yang dilontarkan Prabowo pun menghasilkan kontekstualisasi hubungan Negara dengan masyarakat pembangunnya, utamanya masyarakat pedesaan. Dalam mengklasifikasikan struktur pada masyarakat, khususnya pedesaan, saya dihadapkan pada kesulitan dalam melakukan pemetaan unit-unit serta elemen yang menjadi bagian penting dalam masyarakat ini.
Walaupun pemetaan –utamanya masyarakat Jawa– sudah disandarkan pada pola dan kriteria yang saya nilai ajeg, sebab kriteria tersebut tidak melakukan proses adaptasi terhadap mobilitas sosial dan perkembangannya. Hal ini saya buktikan melalui hipotesa awal dengan akhir kesimpulan yang penulis dapatkan. Walau dengan prosentase yang kecil, pengamatan tersebut cukup memberikan catatan kecil terhadap klasifikasi masyarakat pada ranah yang besar.
Menyongsong Tahun Utopis Politik
Cukup absurd juga jika dikatakan bahwa masyarakat kita terklasifikasi menjadi dua poros. Hal ini mengingat dualitas ini cukup labil untuk dikatakan sebagai poros pola dasar dalam pembentukan sosio-kulturalnya.
Apa yang disebutkan oleh Emile Durkheim dalam menilai masyarakat sebagai organisme social, mengindasikan pola perkembangan dan pertumbuhan yang tidak stagnan, pola kekerabatan yang disebut sebagai solidaritas sosial pun mengimplikasikan dualitas yang terkesan sangat dipaksakan.
Sedangkan pembacaan terhadap anomali-anomali yang muncul jarang dibahas, padahal dampak anomali beradaptasi pada membentuk pola struktur anomalinya tersendiri. Dalam masalah ini ada hal menarik dalam esai yang ditulis Kuntowijoyo dalam menganalisis polarisasi yang dijaga erat oleh masyarakat dalam membahas ideologi pertentangan.
Pertama, polarisasi yang terjadi disebabkan oleh pertentangan sosio-ekonomi yang menjerat pemilik dan penggarap tanah. Kedua, ketegangan kultural yang diwakilkan kaum santri dan abangan, ini gambaran gesekan sosio-kultural yang cukup mengganggu. Yang ketiga, polarisasi gabungan sosio-kultural-ekonomi yang cukup bias sebenarnya.
Radikalisasi yang terjadi pada masyarakat, khusunya pedesaan jika menganut penilaian Durkheim, adalah kepemilikan solidaritas mekanik yang disandarkan pada asas persamaan nasib, maupun mata pencaharian.
Pola inilah yang dinilai cukup mengambil jarak dalam tindak-tanduk politik maupun demokrasi kita. Meminjam istilah Pamungkas Dewanto, ada Pola Transaksi Menjalar yang menjaga identitas solidaritas sosial ini, maka tak heran kalau objek sasaran politik masyarakat pedesaan adalah pemangku kewenangan hagemoni mereka. Dan, transaksi ini yang banyak dijaga oleh angkatan diatas saya.
Lalu, masyarakat perkotaan akibat industrialisasi yang berkembang dalam kawasan pusat-pusat pemerintahan menciptakan skema masyarakat beserta politiknya yang egaliter. Unsur heterogen yang diruncingkan oleh spesialisasi pekerjaan mengingatkan akan proses kapitalisme yang dinilai serius oleh Adam Smith, walaupun beberapa orang menganggap Adam Smith dan Wealth of Nation bukanlah pondasi dasar kapitalisme, tetapi keterkaitan kapitalisme terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai kelas, menjelaskan diorama pikiran mereka.
Polarisasi yang mewakili populis masing-masing pun tampak meruncing. Dampaknya, tesis-tesis itulah yang mengilhami isu-isu politik yang kita rasa dan gunakan, baik politik tingkat desa, kota, kampus, hingga Negara, yang sejatinya adalah mengatur kehidupan bernegara termanipulasi oleh kepentingan golongan.
Kasarannya, dualitas itu semakin tersekat. Maka tak heran kalau beberapa masyarakat ada yang merindukan masa-masa orde baru, yang berupaya mengejawantahkan solusi pragmatisasi politik dan demokrasi kita sekarang. Walau ternyata kesalahan itu berulang kembali.
Maka, mengahadapi tahun-tahun politik yang semakin meruncing, dimana beberapa kubu mengindikasikan ketegangan sosial-politik warisan masyarakat, anomali-anomali kebudayaan pun berubah menjadi agregat penting dalam proses kemenangan. Itu harapan mereka. Oleh sebab itu perlakuan yang sejatinya sudah lama kita prediksi akan merepetisi dengan sendirinya.
Sedangkan poin penting mengenai pandangan ”bubarnya Indonesia” adalah peranan kunci dalam menilai kembali budaya millenarianisme. Sebab jika mengacu pada yang dikatakan Cak Nun (Emha Ainun Nadjib – red) mengenai martabat yang hilang, disanalah pondasi awal pijakan kita yang masih lemah, mengingat keadaan yang terjadi pasca reformasi dari yang seharusnya dapat memberikan wadah baru bagi iklim positif demokrasi, menjelang satu dekade reformasi ini pun tidak memberikan dampak positif. Ayah saya pernah bilang di suatu kesempatan, “Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan kecil, apa itu? Kita masih miskin definisi.” (*)
Editor : Bambang Bes
