Dato’ Sri Prof. Dr. (H.C.) Tahir, MBA ketika menyampaikan orasi ilmiah usai mendapatkan gelar kehormatan doktor honoris causa (Kamis, 8/3) di Universitas Airlangga. (Foto: Alifian Sukma)
ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – Sebuah perusahaan bernama Pricewater Coopers (PwC) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-5 tahun 2030. Posisi tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai pasar yang berkembang besar. Data World Bank tahun 2015 menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai yang paling stabil di kawasan Asia. Lantas, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk merealisasikan proyeksi PwC itu?

Dato’ Sri Prof. Dr. (H.C.) Tahir, MBA filantropi yang baru mendapatkan gelar kehormatan doktor honoris causa (Kamis, 8/3) menjawab tantangan Indonesia terkait hal itu. Menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya alam terbarukan dan geografis yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju yang lain. Itu merupakan potensi besar yang mesti dikembangkan Indonesia.

Untuk meningkatkan sumber daya yang belum memiliki keberlanjutan dan daya saing, Tahir memiliki sejumlah solusi. Di antaranya, perbaikan bidang infrastruktur, industrialisasi agribisnis, sumber daya manusia, dan good governance.

Sebagai paru-paru dunia, kata Tahir, Indonesia dapat melakukan strategi carbon trade off. Peran itu diharapkan mampu memiliki nilai lebih untuk bernegosiasi dengan badan funding dunia.

“Indonesia sebagai paru-paru dunia diharapkan mampu meningkatkan nilai tawar Indonesia dibanding negara lain dalam hal penerimaan funding untuk dialokasikan sebagai pembangunan negara,” ujar Tahir

Industrialisasi agribisnis diwujudkan dengan melakukan revitalisasi struktur hilir dan teknologi pertanian yang modern.

Proses perubahan sistem agribisnis Indonesia dilakukan dengan mengubah dari proses produksi hingga barang sampai kepada pelanggan. Pabrik-pabrik pertanian dan perkebunan di Indonesia perlu direvitalisasi secara keseluruhan. Mulai teknologi yang digunakan, SDM, sistem keuangan beserta pembiayaan.

“Pemerintah dapat menunjuk BUMN atau pihak swasta dengan memberikan insentif pajak agar tertarik menginvestasikan ke produk atau komoditas agribisnis,” ujar Tahir. Hal itu perlu dilakukan agar Indonesia tidak hanya berganbtung pada impor seperti komoditas beras, jagung, dan daging.

Sementara dalam bidang SDM, laki-laki kelahiran Surabaya, 26 Maret 1952, tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia mesti memperbanyak kerja sama antara institusi pendidikan dalam maupun luar negeri guna meningkatkan produktivitas penelitian yang aplikatif terhadap permasalahan saat ini. Indonesia juga perlu melakukan benchmark ke negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan yang bagus dan kembali untuk menerapkannya di Indonesia.

“Semua itu agar karakter SDM Indonesia dapat bersaing. Perlu keseriusan seluruh stakeholder untuk mengubah pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik,” sebut Tahir. Sebab, lanjut dia, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan di Indonesia.

Dalam orasi itu, Tahir mengungkapkan bahwa nasib bangsa hanya bisa merubah melalui pendidikan. Karena itu, jika ada kesempatan, dia menyarankan kepada siapa saja untuk sekolah setinggi-tingginya.

Terakhir, good governance. Pemerintahan yang bagus dilakukan dengan menjaga stabilitas makro dan mikro melalui perundang-undangan yang mendukung tercapainya inklusifitas ekonomi. (*)

Penulis: Binti Q. Masruroh

Editor: Feri Fenoria Rifai

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone