UNAIR NEWS – Meningkatnya penggunaan media sosial di era modern seperti sekarang, secara langsung berdampak dengan pemanfaatnya sebagai alat kampanye politik. Terlebih lagi, untuk sektor sosial, media yang sudah pasti dimiliki oleh sebagian besar masyarakat.
Hal tersebut, menurut Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial (FISIP), Universitas Airlangga Rendi Pahrun Wadipalapa, M.A., selalu berdampak. Mengingat hal itu tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dari para pengguna media sosial. Ia memandang bahwa saat ini, jika dikaitkan dengan kampanye politik, media sosial justru hanya berisi akrobatik sumpah serapah.
“Padahal media itu didamba-dambakan sebagai ruang publik yang independen. Disana, segala peristiwa politik diperbincangkan dengan titik berat emosional dan fanatisme kelompok masing-masing. Hal itu diperparah dengan kondisi fungsi akal sehat yang ditinggalkan,” kata Rendi.
Pada acara diskusi yang diprakarsai oleh KPU Jatim, Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia(LSISI), dan Universitas Airlangga pada Hari Senin(26/2) tersebut, Rendi menambahkan bahwa kondisi liar di media, terlebih lagi untuk ranah media sosial, menurutnya juga memunculkan ilusi tersendiri.
“Disana kita semua mengira tidak akan ada tekanan dan paksaan. Kita semua menganggap bahwa semuanya adalah individu yang merdeka sepenuh-penuhnya,” tegas Rendi.
Padahal, imbuh Rendi, tanpa disadari penggunaan media sosial yang salah telah berimbas pada intelektualitas yang kalah dengan sikap keberpihakkan. Pertempuran pendapat memang tetap berdasarkan data. Tapi, tegasnya, tujuannya telah dicemari pembelaan buta atas satu kelompok tertentu. Selain itu ironis yang terjadi dari kondisi diatas, menurut akademisi muda yang berkacamata itu, semuanya berada di sisi berlawanan dari yang dilakukan oleh pemerintah.
“Negara ini sudah menyala cukup nyaring untuk memadamkan perkelahian kata-kata yang tajam itu. Tapi apa yang terjadi? Faktanya semua masih tetap terjadi secara massif. Sampah virtual pun juga tidak pernah berhenti untuk disebarkan. Padahal usaha pemerintah ini sudah sangat jelas. Tuntutan pencemaran nama baik terkait unggahan di media sosial pun sudah sering dilakukan,” pungkas Rendi.
Penulis: Nuri Hermawan
