DPD-RI
Sekretaris Universitas Drs. Koko Srimulyo, M.Si., (Kanan) saat memberikan cindermata kepada Sekretaris Jenderal DPD-RI Samekto Ambinuso, S.H., M.E. (Foto: Nuri Hermawan)
ShareShare on Facebook8Tweet about this on Twitter0Email this to someone
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – Sebagai akademisi yang memiliki hasil riset dan wawasan mengenai berbagai keilmuan, para pakar dan ahli yang dimiliki oleh Universitas Airlangga kerap menjadi rujukan oleh berbagai lembaga tinggi negara. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Tujuannya dari kegiatan itu tidak lain untuk memberikan masukan mengenai berbagai bahasan, utamanya dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU).

Kali ini, Komite IV DPD-RI melibatkan ahli dari UNAIR untuk mengulas RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah pada Selasa (20/2). Bertempat di Ruang Kahuripan 301, mewakili Rektor UNAIR, Sekretaris Universitas Drs. Koko Srimulyo, M.Si., dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam membahas mengenai RUU Piutang Negara dan Daerah, pihaknya telah menyiapkan beberapa ahli.

“UNAIR selalu siap untuk memberikan masukan-masukan kepada lembaga negara. Oleh karena itu, perihal RUU Piutang Negara dan Daerah kami datangkan para ahli dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Hukum untuk memberikan masukan,” papar Koko.

Menanggapi pernyataan Sekretaris Universitas, Sekretaris Jenderal DPD-RI Samekto Ambinuso, S.H., M.E., mengatakan bahwa  pembahasan mengenai RUU Piutang Negara dan Daerah berangkat dari temuan-temua oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Oleh karena itu kami butuh masukan dari sudut pandang para ahli ekonomi dan hukum di UNAIR,” tandasnya.

Selanjutnya, acara yang dimoderatori oleh Dr. Imron Mawardi itu dibuka langsung dengan pengantar dari Drs. Pardiman, M.Si., selaku tim ahli RUU. Dalam paparannya, ia mengucapkan terima kasih telah mewakili tim ahli dan diberikan kesempatan belajar dari para ahli di UNAIR.

“Dalam mengantarkan pembahasan RUU ini, kami berharap bahwa dengan rampungnya bahasan ini, nantinya bisa berguna untuk meningkatkan tata kelola pengurusan piutang negara dan daerah,” tegasnya.

Penulis: Nuri Hermawan

ShareShare on Facebook8Tweet about this on Twitter0Email this to someone