FH UNAIR Adakan Diskusi Terkait Etika dalam Penyelengaraan Negara

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Hukum Tata Negara
Peserta diskusi saat membubukan tanda tangan sebagai bentuk dukungan atas penegakan hukum di Indonesia. (Foto: Pradita Destiani)

UNAIR NEWS – Akhir-akhir ini, kondisi salah satu lembaga tinggi negara dirasa sedang tidak baik. Pasalnya, salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi dianggap telah melakukan pelanggaran etik sebanyak dua kali. Bahkan, hakim tersebut merupakan ketua dari Guardian of Constitution yang seharusnya menjaga marwah konstitusi.

Adanya kejanggalan inilah yang mendorong para dosen di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, untuk mengadakan diskusi dengan tema Etika dan Hukum dalam Penyelenggaraan Negara pada Jumat (9/2), di Faculty Club Gedung A FH UNAIR.

Membuka sesi diskusi, Haidar Adam S.H., LL.M., selaku dosen pengampu kuliah Ilmu Negara sekaligus moderator mengawali pandangannya mengenai isu tersebut. Adam mengatakan bahwa MK adalah salah satu lembaga tinggi negara yang dilahirkan melalui rahim reformasi. Hadirnya MK diharapkan dapat melahirkan putusan-putusan yang berwibawa.

“Hari ini ketika dihadapkan pada persoalan semacam ini tentu saja kepercayaan publik semakin menipis. Padahal MK sendiri sudah pernah mengalami masa-masa yang kurang baik saat ketua MK ditangkap oleh KPK. Ditambah lagi dengan kasus ini, tentu saja semakin mendegradasi kewibaan dari MK. Diskusi ini merupakan bentuk pemberian respon agar MK berbenah dan marwahnya tetap terjaga,” ujarnya.

Pemantik yang dihadirkan dalam diskusi kali ini adalah Dr. Sukardi S.H., M.H., pakar Hukum Tata Negara. Sukardi menjelaskan bahwa berbicara mengenai hukum dan kekuasaan itu memiliki dua pandangan. Pertama, positivisme. Bahwa hukum posistif tidak ada kaitannya denga moral, etik, dan lain-lain. Melainkan hukum adalah sesuatu yang dibuat penguasa. Kedua, ketika penguasa membuat aturan maka aturan itu tentu saja ada kaitannya dengan nilai. Baik buruknya adalah ketika seseorang tersebut merugikan orang lain atau tidak.

Melanjutkan, Endang Sayekti, S.H.,M.Hum., memberi tanggapan pula bahwa ajaran atau filsafat yang dilontarkan itu harus dapat dipahami. Bahwa hal tesebut merupakan etik yang diajarkan untuk rakyat oleh raja.

“Raja kan anti kritik. Tapi ini Indonesia, beda. MK ini seharusnya terbuka pada kritik karena eranya sudah berbeda. Bagaimana hakim MK terebut mengambil sikap dengan hal demikian seharusnya dapat melakukan sikap tanpa respon,” pungkasnya.

Selain dosen, diskusi juga dihadiri oleh beberapa mahasiswa serta berbagai media. Diskusi diakhiri dengan penandatanganan dalam bentuk harapan maupun  cita-cita terhadap MK.

Penulis: Pradita Desyanti

Editor: Nuri Hermawan

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu