Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., Mt., Ak., CMA., (kanan) dan Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko (kiri) usai menandatangani MoU. (Foto: Feri Fenoria Refai)
ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – Universitas Airlangga dan Transparency International (TI) Indonesia menandatangani memorandum of understanding (MoU) soal komitmen pencegahan dan pengedalian konflik kepentingan (PPKK) di lingkungan perguruan tinggi. Penandatanganan itu dilakukan di Aula Kahuripan Lantai 4 Kampus C pada Kamis (7/12) melalui Rektor UNAIR Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., Mt., Ak., CMA., dan Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko.

Hadir pula sejumlah pimpinan UNAIR, perguruan tinggi di Jawa Timur, dan perwakilan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Termasuk perwakilan Universitas Hasanudin (Unhas) serta Universitas Andalas (Unand) selaku mitra UNAIR.

Prof. Nasih menyatakan, PPKK yang coba dikelola dan dikembangkan UNAIR adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Termasuk pengadaan sumber daya manusia. Sebab, menurut dia, konflik kepentingan merupakan masalah yang tidak sederhana.

“Dua sektor itulah yang bakal kita dorong. Sebab, konflik kepentingan dapat memengaruhi proses-proses pengembalian keputusan maupun kebijakan. Sekaligus ini dipastikan bakal menimbulkan banyak kerugian,” ujarnya.

Tahun-tahun sebelumnya, lanjut Prof. Nasih, UNAIR melakukan pembenahan terkait masalah tersebut. Salah satunya adalah penerbitan aturan bahwa civitas akademika, baik pegawai maupun dosen, tidak diperbolehkan untuk memiliki perusahaan. Apalagi, perusahaanya terlibat dalam kegiatan maupun event di kampus.

“Sekecil apa pun tidak diperbolehkan. Misalnya, warung atau usaha kue. Apalagi menyokong kegiatan semacam wisuda. Inilah yang harus kita hilangkan bersama,” katanya. ”Selain itu, di UNAIR, tidak ada lagi proses-proses rekrutmen, di mana yang mewawancarai adalah ayahnya atau kerabatnya. Inilah yang ke depan terus kita dorong untuk sedikit demi sedikit dihapuskan,” imbuhnya.

Prof. Nasih mengungkapkan, upaya itu mesti dilakukan agar konflik kepentingan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya pada masa yang akan datang. Jika sukses dan berjalan, proses-proses yang lain bakal coba dijajaki dan ikut dikembangkan.

“Ke depan, bisa saja bukan hanya pengadaan barang dan jasa maupun pengadaan sumber daya manusia. Sektor lain juga berpotensi dijajaki,” ungkap Prof. Nasih. ”Bahkan, jika perlu, bidang pengajaran mahasiswa. Untuk memastikan semuanya memang benar-benar berjalan sesuai dengan aturan dan bersih,” tambahnya.

Tidak lupa, Prof. Nasih menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sejumlah pihak. KPK, TI Indonesia, dan mitra UNAIR. ”Semoga institusi kita dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang,” tuturnya.

Sementara itu, Dadang menyampaikan TI Indonesia merupakan organisasi global non-pemerintah yang didirikan di Jerman. Yakni, organisasi gerakan masyarakat sipil untuk mencegah korupsi. Bagi dia, perguruan tinggi sangat penting menjadi bagian pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan.

“Jangan hanya menjadi korban. Perguruan tinggi harus menjadi bagian penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ke depan, perguruan tinggi punya peran strategis untuk ikut mewarnai arah perkembangan bangsa ini,” ujarnya. “Semoga ini membawa manfaat bagi perkembangan dunia perguruan tinggi kita maupun Indonesia secara keseluruhan,” tambah Dadang. (*)

Penulis : Feri Fenoria Rifai

Editor : Binti Q. Masruroh

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone