Sambut Revolusi Industri, Kemiskinan Mesti Jadi Perhatian

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
miskin
Pakar Sosiologi Ekonomi UNAIR Prof. Bagong Suyanto. (Foto: Helmy Rafsanjani)

UNAIR NEWS – Menghadapi revolusi industri 4.0, pakar Sosiologi Ekonomi Prof. Bagong Suyanto memandang, tak hanya kelompok menengah ke atas yang diajak untuk maju mengikuti era itu. Namun, masyarakat kelompok menengah ke bawah juga harus menjadi perhatian, terutama kesejahteraannya. Sebab, berdasar data yang ada, sebanyak 70 persen penduduk di Indonesia hanya menempuh pendidikan jenjang SD–SMP.

Ketimpangan ekonomi yang tinggi juga ditunjukkan dalam data yang pernah dirilis Oxfam Indonesia bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada Februari lalu. Dalam rilis tersebut, harta yang dimiliki empat orang terkaya di Indonesia setara, bahkan gabungan harta lebih dari 100 juta warga miskin di Indonesia. Hal itu menunjukkan, ada kesenjangan yang sangat tinggi antar masyarakat.

Dalam forum gelar inovasi guru besar di Universitas Airlangga pada Kamis (2/11), Prof. Bagong menyinggung banyak tentang kebijakan pemerintah yang kurang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Dia mencontohkan sedikitnya program dan gagasan yang berorientasi kapada masyarakat miskin.

Misalnya, konsep Go Green yang diusung pemerintah Kota Surabaya dengan melarang warganya beraktivitas di bantaran Kali Mas, termasuk MCK. Dalam praktiknya, aktivitas MCK di bantaran Kali Mas muncul lantaran para pemukim di sana tidak memiliki MCK pribadi.

Warga dilarang beraktivitas di bantaran kali, di sisi lain, Pemkot Surabaya tak memberikan fasilitas yang memadai untuk mereka. Prof. Bagong menilai pemerintah abai terhadap kesejahteraan warganya.

”Pejabat harus berempati, learning from the people, belajar dari masyarakat. Tapi, yang kita lakukan sekarang, jadi memberi pelajaran kepada orang miskin. Kota ini makin indah, tapi juga kian memarjinalkan orang miskin,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Prof. Bagong juga menyoroti penutupan lokalisasi Dolly yang tidak diikuti dengan kebijakan matang oleh Pemkot Surabaya. Misalnya, pemberian pelatihan eks pekerja seks pasca penutupan, lantas memulangkan mereka ke kampung halamannya.

”Memulangkan mereka adalah kesalahan. Sebab, mereka korban KDRT, juga korban child abuse. Mereka pulang malah jadi korban yang lebih parah. Ini bukti bahwa pemkot tidak paham akar masalah,” tuturnya.

Menurut Prof. Bagong, kebijakan bagus pemerintah Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang pernah direalisasikan adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP).

Perlu diketahui, Prof. Bagong merupakan profesor bidang sosiologi ekonomi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR. Dia baru dilantik menjadi guru besar pada Juli 2017. Saat ini, selain mengajar di FISIP UNAIR, dia sering menulis di media massa dan melakukan penelitian seputar sosiologi, anak-anak, serta kemiskinan. (*)

Penulis: Binti Q. Masruroh

Editor: Feri Fenoria

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu