Kunjungi Kejaksaan Negeri Surabaya untuk Kembangkan Pengetahuan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Kejaksaan Negeri
Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Studi Bisnis (FSB) FH UNAIR saat berkunjung ke Kejaksaan Negeri Surabaya. (Foto: Istimewa)

UNAIR NEWS – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Semi Otonom (BSO) Forum Studi Bisnis (FSB) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mengadakan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Surabaya, Selasa (17/10). Kunjungan ke Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut dilakukan guna lebih mengenal jaksa sebagai pengacara negara.

Kunjungan bertema “Mengenal Peran Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara” ini diikuti tidak kurang dari 35 mahasiswa yang merupakan anggota FSB maupun luar FSB.

“Kita sengaja melakukan kunjungan di kejaksaan karena kita ingin memperkenalkan bahwa kejaksaan tidak hanya berkutat mengenai pidana tetapi juga perdata dan juga tata usaha negara. Selain itu, FSB yang bergerak dalam bidang hukum bisnis tidak membatasi anggotanya untuk belajar mengenai perdata saja,” ujar Firyal Iqbal selaku ketua panitia.

Selanjutnya, Iqbal juga mengatakan bahwa kunjungan ke Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan kali pertama diadakan. Namun, bersama rekan-rekannya ia pernah berkunjung ke instansi lain seperti company visit ke PT. Petrokimia Gresik serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selain itu, anggota FSB juga berkunjung ke universitas lain untuk menghadiri undangan legal discussion maupun kuliah tamu seperti di Univesitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia.

Kedatangan mahasiswa ke Kejaksaan Negeri Surabaya disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi S.H., M.H, dan Sidharta Praditya Revinda Putra S.H.,M.H, selaku salah satu Pengacara Negara. Keduanya banyak memberikan wawasan kepada mahasiswa melalui materi-materi yang diberikan.

Pada kesempatan ini Sidharta menyampaiakan tugas dan wewenang Kejaksaan RI, lingkup bidang perdata dan TUN, Prosedur menggunakan Jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN), serta etika JPN dalam beracara.

“Untuk dapat menggunakan jasa JPN, Negara atau Pemerintah atau BUMN maupun BUMD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kejaksaan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Khusus untuk anggota masyarakat dapat mengajukan permintaan secara tertulis atau lisan untuk memberikan pelayanan hukum di bidang perdata dan TUN. Permohonan tersebut disertai surat kuasa khusus (SKK) sebagai dasar hukum bagi JPN bertindak untuk dan atas nama pemohon sebagai pemberi kuasa,” ujar Sidharta.

Selain itu, Didik juga memberikan gambaran mengenai syarat dan prosedur pendaftaran jaksa yang membuat mahasiswa sangat antusias. (*)

Penulis : Pradita Desyanti

Editor : Nuri Hermawan

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu