keterbukaan
DIANTARA pembicara yang hadir sedang melakukan presentasi kertas kerjanya dalam Konferensi Internasional IAPA, di Aula Kahuripan, Kantor manajemen UNAIR, Jumat (7/9). (Foto: Binti Q Masruroh).
ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – Akademisi lintas negara bertemu dan membahas Open Government atau keterbukaan pemerintah. Ilmuwan itu adalah Yanuar Nugraha Deputi II Executive Office of The President of The Republik of Indonesia, Ph.D, Tippawan Lorsuwannarat dari Thailand, Ph.D, Dr. Violeta Schubert dari Universitas Melbourne Australia, dan Prof. Peter Grabosky dari Australian National University (ANU).

Mereka membahas Open Government itu dalam konferensi internasional yang diadakan Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, bekerjasama dengan Indonesian Association for Public Administration (IAPA). Konferensi tahunan itu, kali ini mengnagkat tema “Towards Open Government: Finding the Whole Government Approach.

Dalam presentasinya, Prof. Peter Grabosky memberikan masukan terkait pentingnya batasan data dan informasi yang dapat dirilis oleh Negara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

”Adanya tansparansi bukan berarti pemerintah harus rilis semuanya. Kenapa? Karena juga berkaitan dengan keamanan negara. Tidak mungkin kita merilis data material tertentu yang penting dan terkait dengan keamanan negara. Bisa terancam,” katanya.

Menurutnya, data-data yang bisa di-publish adalah yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, diolah menjadi software, misalnya. Seperti kemunculan aplikasi layanan transportasi Go-Jek yang justru dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

”Harus ada batasan tertentu. Sepertinya di Indonesia masih abu-abu terkait hal itu,” penilaian Prof. Peter.

Sementara itu dalam wawancara dengan pers, Agie Nugroho Soegiono, dosen muda Departemen Administrasi Negara FISIP UNAIR berpendapat bahwa pemerintah Indonesia berupaya signifikan dalam menuju Open government. Saat ini, pemerintah sedang dalam upaya menyusun regulasi terkait Satu Data Indonesia, sebuah inisiatif Kantor Staf Presiden untuk meningkatkan pemanfaatan data pemerintah. Upaya ini dilakukan mengingat pemerintah belum memiliki definisi khusus terkait sesuatu yang dimaksud dengan ‘data’.

“Keterbukaan informasi publik itu terkait informasi data yang sudah diolah. Sedang kita sendiri belum punya definisi yang sesuai dengan landasan hukum. Alhasil, ketika orang minta informasi yang berkaitan dengan data di pemerintahan, itu bentuknya macam-macam. Saat ini pemerintah sedang menuju ke arah sana,” kata alumnus program Master Universitas Edinburgh ini.

Rektor UNAIR Prof. Dr. Moh Nasih, SE., MT., Ak., CMA mengatakan, para pengelola pemerintahan tidak cukup mampu untuk mengembangkan ide-ide. Harus ada bagian yang bekerja mengembangkan ide, gagasan, sehingga motto Kerja, Kerja, Kerja dapat berjalan optimal.

“Ini bagian dari kontribusi positif keilmuan administrasi publik dalam hal pemikiran. Open government menjadi sebuah keharusan. Mudah-mudahan hasil dari konferensi ini dapat memberikan kontribusi ide yang akan bermanfaat untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Sedanfgkan President of IAPA, Eko Prasojo, mengatakan tema konferensi kali ini sangat cocok bagi keberlangsungan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

“Ada sejumlah 89 paper dalam konferensi ini yang dibahas. Hasil konferensi ini tidak hanya akan disebarkan di kalangan akademik, tetapi juga akan dimanfaatkan untuk pemerintah,” kata Eko Prasojo. (*)

Penulis : Binti Q. Masruroh

Editor: Bambang Bes

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone
mm
Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).