Televisi Publik Harus Serap Aspirasi Masyarakat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
televisi publik
Pakar komunikasi publik Dr. Suko Widodo, M.Si. (Foto: Dilan Salsabila)

UNAIR NEWS – Seni, budaya, dan kearifan lokal sudah sepantasnya diberi posisi khusus dalam ruang publik media massa. Tidak hanya di lembaga penyiaran publik, namun juga di semua platform media massa. Termasuk, media digital.

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Suko Widodo, Drs, MSi saat ditemui setelah dia mempertahankan disertasinya yang berjudul Kolonisasi Ruang Publik dalam Penyiaran Publik di Indonesia, Studi Kasus Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur (TVRI Jatim dan ATV Batu) dalam sidang terbuka doktor di FISIP UNAIR, Kamis 7 September 2017.

Suko menjelaskan, ruang publik atau wadah masyarakat berinteraksi, saling menyalurkan informasi, melontarkan aspirasi, dan berkomunikasi, wajib disediakan oleh media massa. Tanpa memandang apapun latar belakang media massa itu. Terlebih, media massa yang termasuk dalam kategori lembaga penyiaran publik.

“Sayangnya, yang terjadi saat ini masih belum ideal. Bahkan, di lembaga penyiaran publik lokal pun, konten yang pro pada masyarakat secara utuh, masih sukar ditemukan,” papar lelaki yang disertasinya diuji dan disanggah oleh beberapa guru besar dan tokoh publik tersebut.

Suko mencontohkan, dalam sejumlah program dialog tentang pertanian di banyak kesempatan, narasumber atau pihak yang dimintai pendapat mayoritas adalah pejabat publik. Padahal, seharusnya masyarakat yang diberi porsi berbicara lebih banyak.

Dialog di televisi publik itu, khususnya yang berstatus lembaga penyiaran publik, sepantasnya memberi saluran aspirasi bagi masyarakat. Bukan justru menjadi tempat pejabat publik menciptakan pencitraan. Karena kalau yang demikian itu terjadi, lembaga publik lokal bakal terkolonisasi berdasarkan kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

“Padahal, lembaga penyiaran publik lokal harus independen,” kata pria yang dikenal pula sebagai pengamat komunikasi politik ini.

Lebih lanjut dijelaskan Suko, ruang publik mesti diisi dengan konten yang mengangkat seni, budaya, dan kearifan lokal. Baik ruang publik di media massa pada level nasional, maupun pada level regional dan lokal. Seni, budaya dan kearifan lokal harus diberi tempat khusus serta mendapat prioritas. Karena dari sanalah jiwa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat Indonesia terasah. Media massa mesti mengalokasikan ruang publiknya untuk konten yang bernuansa lokal.

“Media massa di Jawa Timur, misalnya. Harus memberikan ruang untuk suku tengger, osing, madura, dan lainnya, untuk berekspresi. Kebudayaannya diangkat dan diperkenalkan ke publik seluas-luasnya. Di satu sisi, mereka pasti punya banyak kisah menarik. Di sisi lain, konten lokal semacam ini dapat membangkitkan rasa persaudaraan dan kebangsaan,” ungkap lelaki yang pernah menjalani short course tentang media dan politik di Amerika Serikat (2003) dan Belanda (2004) ini.

Adanya konten-konten positif seperti itu akan mereduksi tayangan atau tampilan negatif lain yang akhir-akhir ini menyeruak. Bahkan, dibisniskan, contohnya dalam kasus Saracen.

Bila tayangan seni, budaya, dan kearifan lokal terus digaungkan secara terstruktur dan berkelanjutan, berita hoax, ujaran kebencian, fitnah, dan beragam sampah informasi bakal bisa dibendung kehadirannya. Pemerintah dan elemen masyarakat lain mesti bersinergi untuk melakukannya. Karena, cita-cita untuk menciptakan ruang publik ideal di media massa adalah tanggungjawab bersama. (*)

Penulis: Rio F. Rachman

Editor: Defrina Sukma S

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu