effendi gazali
Effendi Gazali. (Foto: Tempo.co)
ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – Perkembangan arus informasi yang sedemikian cepat membawa pengaruh buruk berupa penyebaran informasi yang tak kredibel atau hoax. Pakar komunikasi massa Effendi Gazali menyebutnya sebagai gaya penjajahan baru di bidang teknologi dan budaya.

“Dulu kita melawan penjajahan Belanda dan bangsa-bangsa asing. Imperialisme secara fisik. Sekarang, (Indonesia dijajah) media sosial. Kita merayakan kebebasan bermedia tanpa etika. Tanpa memikirkan akibatnya. Itu adalah penjajahan baru. Imperialisme teknologi dan budaya,” terang Effendi usai menguji disertasi Drs. Suko Widodo, MA, Rabu (16/8).

Selain masalah hoax, Effendi menyebut permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketimpangan ekonomi. Data yang dirilis oleh lembaga-lembaga menyebutkan, harta empat orang terkaya di Indonesia setara dengan harta seratus juta orang miskin.

Ia mengatakan, ketimpangan ekonomi tersebut bukan saja akibat perekonomian saat ini melainkan juga warisan pemerintahan-pemerintahan masa lalu.

Menghadapi kondisi semacam itu, Effendi menghendaki agar segenap warga bisa melawan ketidakadilan ekonomi agar pemerataan kesejahteraan segera tercapai.

“Secara umum Pancasila dan UUD 1945 menginginkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, kebangkitan ekonomi kita lawan ketidakadilan ekonomi. Kita bikin itu betul-betul merata semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Permasalahan ketiga yang diungkapkan Effendi adalah ambang batas pemilihan presiden sebesar 20 persen.

“Sivitas akademika masih punya tugas untuk menyelesaikan presidential threshold (ambang batas pilpres) 20 persen. Belum ada negara di dunia yang punya presidential threshold jika pelaksanaan pemilunya serentak. Kita masih punya perjuangan untuk meletakkan ketatanegaraan. Suara di pemilu sebelumnya tidak boleh digunakan sembarangan pada pemilu sekarang dan lima tahun kemudian,” tegasnya.

Merespon terhadap banyaknya permasalahan yang diimiliki bangsa Indonesia, penggagas Republik Mimpi ini berharap agar para aktivis secara konsisten menyuarakan kritik-kritiknya pada pemerintah.

“Kita terlalu galak sebagai aktivis pada jaman SBY. Pak rektor, dekan, peneliti, dan mahasiswa, ayo kita suarakan kritik kita secara cerdas. Tidak boleh ada pemerintahan demokratis yang menutup diri pada kritik. Ayo kita sampaikan kritik yang cerdas dan sesuai dengan landasan UUD 1945 dan Pancasila,” ujar Effendi.

Penulis: Defrina Sukma S

Editor: Rio F. Rachman

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone