Konferensi Perdana Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia Digelar di Fakultas Hukum UNAIR

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Konferensi Nasional
Para pemateri Konferensi Nasional Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI) di FH UNAIR. (Foto: Pradita)

UNAIR NEWS – Menjadi sebuah kehormatan bagi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menjadi tuan rumah konferensi nasional oleh Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI). Konferensi nasional yang baru pertama kali terselenggara ini diikuti oleh tidak kurang dari 80 dosen seluruh Indonesia antara lain dosen Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, dan Universitas Negeri Sebelas Maret.

Bertempat di Aula Pancasila FH UNAIR, Kamis (20/7), acara tersebut dibuka dengan sambutan ketua ADPHI Pof. Topo Santoso S.H,M.H., Ph.D. Dalam sambutannya, Topo mengungkapkan bahwa konferensi nasional ini baru diadakan pertama kali.

Meski demikian, ADPHI tidak jarang mengadakan pertemuan guna membahas kurikulum perbandingan hukum yang mana pertemuan tersebut diadakan di Universitas Padjajaran. Tidak hanya itu, ADPHI juga kerap menyelenggarakan rapat untuk membentuk jurnal, dan mengadakan seminar yang diisi oleh professor.

“Pertemuan ini menjadi pertemuan sekaligus silaturahmi antar anggota serta presenter yang belum menjadi anggota juga dapat bergabung. Konferensi ini dijadikan ajang diskusi untuk melakukan pertukaran fikiran tentang perbandingan hukum,” ungkapnya.

Menambahkan pernyataan Topo, Dekan FH UNAIR Prof. Dr. Abd. Shomad, S.H dalam sambutan dan sekaligus membuka acara konferensi nasional mengatakan bahwa pihaknya bangga. Pasalnya FH UNAIR menjadi tuan rumah pada acara perdana yang dilaksanakan oleh ADPHI tersebut.

“Saya merasa tersanjung karena konferensi nasional pertama ini diselenggarakan di UNAIR. Konferensi nasional ini sangat perlu karena globalisasi menyebabkan kita harus menyesuaikan diri dari berbagai aspek. Perubahan akan membawa dampak pada berbagai kajian termasuk pendidikan. Yang meliputi perubahan kurikulum di pendidikan tinggi. Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian,” ujar pengampu hukum Islam tersebut.
Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL., sebagai keynote speech menyampaikan bahwa materi ini bukan sesuatu yang asing.

“Dalam demokrasi dituntut untuk bersabar dalam mendengar perbedaan. Dalam ilmu demokrasi berlaku prinsip yang tidak boleh ada yang disembunyikan. Perbedaan itulah yang mendasari adanya kreativitas,” ungkapnya.

Memasuki acara inti yang dimoderatori oleh ketua ADPHI Pof. Topo Santoso S.H,M.H., Ph.D dengan mengundang dua pembicara yakni pertama Prof. Henning Glaser, Director of the German Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance menyampaikan mengenai konsep HAM, Bagaimana HAM dalam konstitusi apakah dia bagaian dari basic struktur atau tidak, model konstitusi yang disajikan dalam presentasi berjudul “comparative constitusional law : Locus and Impact of Human Rights” .

Dilanjutkan dengan pembicara kedua Iman Prihandono, S.H.,LL.M.,Ph.D., yang menjelaskan mengenai Perbandingan mekanisme sertifikasi/pelaporan dalam relasi bisnis dan HAM.

“Beberapa mekanisme HRDD di Indonesia ada 4. Pertama, Sertifikasi Indonesia sustainable palm oil. Kedua, Sertifikasi sistem vertifikasi legalitas kayu. Ketiga, sertifikasi clean and clear. Keempat, Sertifikasi HAM perikanan,” tutur ketua departemen Hukum Internasional tersebut.

Untuk selanjutnya, acara dilanjutkan dengan presentasi makalah dari para peserta yang dibagi dalam beberapa chamber.

Penulis : Pradita Desyanti
Editor : Nuri Hermawan

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu