sosiologi gender
Guru Besar bidang Sosiologi Gender Prof. Dr. Emy Susanti, MA, saat dikukuhkan menjadi profesor. (Foto: Helmy Rafsanjani)
ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – “Saat ini orang-orang, termasuk kawan-kawan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) begitu seru sekali ketika membicarakan tentang kajian gender. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa ada studi mendasar tentang gender. Kajian tersebut mengkaji relasi antara laki-laki dan perempuan. Perspektif-perspektif yang digunakan (dalam proses politik) mendasari lahirnya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan,” tutur Guru Besar bidang Sosiologi Gender Prof. Dr. Emy Susanti, MA.

Sosiologi gender adalah salah satu subbidang ilmu sosial yang memetakan situasi problematik dan mengkaji realitas isu gender dalam kehidupan sosial. Dalam kajian ini, teori dan penelitian dikembangkan untuk menjawab konstruksi sosial, serta interaksi dimensi gender dengan kekuatan sosial dan struktur sosial.

“Ketika ada kebijakan, misalnya pendidikan yang mengarah ke kesetaraan gender, kebijakan pengarusutamaan gender, dan kuota keterwakilan perempuan di legislatif minimal 30 persen, sebetulnya ada pemikiran atau perspektif yang mendasari. Kalau kita pegang perspektif A, maka akan keluar kebijakan yang sejalan dengan perspektif tersebut,” imbuh Prof. Emy, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Prof. Emy mengatakan, tidak banyak orang yang paham tentang kajian mengenai gender. Ketidakpahaman itulah yang melatari ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, perempuan telah dihegemoni oleh struktur budaya yang telah lama berlangsung.

Ketimpangan relasi tersebut tak hanya terjadi di desa-desa, tetapi juga menimpa kaum urban. Para perempuan ini tak sadar telah dieskploitasi oleh kepentingan kapitalis.

“Mereka, perempuan masyarakat kelas menengah atas terkena penyakit the gender complex. Mereka nggak merasa kalau mereka tereksploitasi dan tersubdominasi. Bahkan, mereka, anak-anak muda itu, dengan bangga menunjukkan tubuhnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka dieksploitasi untuk kepentingan profit atau kapitalis,” terang perempuan kelahiran Pacitan ini.

Perempuan yang juga koordinator program studi S-2 Sosiologi FISIP UNAIR ini juga mengomentari tentang kebijakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Menurut Emy, jumlah representasi perempuan di pemerintahan tak berbanding lurus dengan keadaan di masyarakat.

“Kan sekarang perempuan di Indonesia sudah banyak yang menjadi menteri. Indonesia juga sudah punya presiden perempuan but it doesn’t mean (ini tidak berarti, red) bahwa keadaan di masyarakat sudah setara. Itu bukan ukuran,” imbuhnya.

Perempuan harus berdaya

Emy menegaskan, perempuan harus bisa berdaya di segala sektor. Baik sebagai pekerja kantoran, wirausaha, maupun rumah tangga. Perempuan diharapkan juga bisa menjadi tulang punggung, termasuk di lingkup keluarga agar roda perekonomian rumah tangga berjalan baik.

Di sisi lain, ibu rumah tangga juga harus diberdayakan. Bagi penulis buku “Kajian Keluarga Miskin dan Perangkap Kemiskinan di Perkotaan” ini, ibu rumah tangga merupakan sebuah okupansi yang membanggakan. Sebab, dari keluarga, generasi penerus diharapkan bisa menjadi pengisi pembangunan dengan baik.

“Yang harus dipahami adalah ketika mereka bekerja maupun tidak bekerja, lindungilah mereka. Biarkan dia bekerja sebagai ibu rumah tangga tapi lindungi dia sebagaimana buruh. Lindungi dia dari kekerasan. Biarkan dia berada di rumah tapi berikan fasilitas bagi anak-anaknya agar mereka bisa berpendidikan dengan baik,” ungkap Emy.

“Ibu-ibu di rumah juga harus diajari dan diberdayakan. Sebagai istri dan ibu jangan nonton sinetron tok (saja). Mereka harus meningkatkan kapabilitasnya. Kenapa perempuan harus pandai? Agar mereka bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga dan anak-anaknya,” pesannya.

Penulis: Defrina Sukma S

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone