Akademisi FH Inisiasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
bisnis dan ham
Peluncuran Rencana Aksi Nasional bidang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. (Foto: Dokumentasi pribadi)

UNAIR NEWS – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Iman Prihandono, Ph.D, turut serta dalam menyusun rencana aksi nasional (RAN) bisnis dan hak asasi manusia.

Penyusunan RAN yang tertuang dalam prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM di Indonesia tersebut diluncurkan oleh Komisi Nasional HAM dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jumat (16/6), di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta.

“Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki RAN untuk isu bisnis dan hak asasi manusia. Acara ini bertepatan dengan enam tahun sejak United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights disahkan oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 16 Juni 2011,” ujar Iman yang juga Ketua Departemen Hukum Internasional FH UNAIR tersebut.

Iman mengatakan, penyusunan RAN Bisnis dan HAM dilatarbelakangi ketimpangan pola relasi negara, pasar, dan masyarakat. Kekuasaan pasar yang lebih kuat dibandingkan kekuasaan negara tercermin dalam berbagai konflik pelanggaran HAM dalam pengelolaan sumber daya alam.

Rencana aksi tersebut diperlukan untuk mengimplementasi prinsip-prinsip panduan PBB terkait kepentingan bisnis dan HAM di Indonesia. “Mengacu pada RAN yang telah disusun itu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih koheren dengan berkoordinasi melalui proses penyusunan kebijakan yang inklusif antar kementerian,” terang Iman.

Dalam acara tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengungakapkan RAN Bisnis dan HAM yang telah disusun merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghormati HAM. Hal senada juga dikatakan oleh staf ahli Deputi V Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim.

Iman berharap agar pemerintah dan pelaku bisnis dapat menjadikan RAN Bisnis dan HAM yang telah disusun sebagai langkah konkret untuk melakukan audit pelaksanaan HAM oleh korporasi.

“Meskipun dituangkan dalam instrumen keputusan Komnas HAM, tidak serta merta mengurangi nilai penting RAN ini. RAN dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan bisnis untuk mengambil langkah konkrit diantaranya dapat dengan mewajibkan pelaksanaan audit HAM oleh korporasi dan menyediakan akses pemulihan dan efektif bagi masyarakat korban,” ungkap Iman pada UNAIR NEWS.

Penulis: Pradita Desyanti

Editor: Defrina Sukma S

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave a Replay

Close Menu