FK Siap Dukung Kebijakan Pengiriman Dokter Spesialis ke Daerah

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ilustrasi
Ilustrasi

UNAIR NEWS – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof. Dr. Soetojo. Sp.U., menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan baru pemerintah terkait pengiriman dokter spesialis ke daerah.

“Saya sependapat bahwa penempatan dokter spesialis itu harus diatur. Harus diratakan seluruh Indonesia. Sekarang ini kan hanya kota-kota besar saja yang banyak dokter spesialis itu sementara kalau di daerah kan minim. Orang jarang kan mau ke tempat-tempat terpencil,” tuturnya.

Hal tersebut diutarakan usai acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI ke UNAIR, Jumat (24/3). Dalam kunjungan tersebut dibahas tentang kesiapan instansi pendidikan kedokteran dan pemangku kebijakan dalam merespon Peraturan Presiden no. 4 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

Soetojo mengatakan, bahwa FK UNAIR telah mencetak dokter yang berkompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Kami sudah siap. Untuk institusi pendidikan itu kan tugasnya menyiapkan dokter spesialis yang bisa dipakai di mana pun juga. Mempersiapkan itu saja. Kita sudah itu,” terang Soetojo.

Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK Dr. Poernomo Boedi, Sp.PD, K-GEH, menambahkan keterangan Dekan FK. Pihaknya sudah memberikan informasi kepada para calon lulusan dan lulusan terkait kebijakan, dan fasilitas yang didapatkan dokter spesialis ketika mengikuti program WKDS.

Ditanya soal kesiapan, pihaknya telah mencetak para lulusan yang telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. “Dari sisi kompetensi, kita tidak mengubah apapun. Kita mendidik para dokter spesialis penyakit dalam agar bisa bekerja di jajaran yang telah ditentukan. Lulusan kita harus sudah bisa bekerja di rumah sakit tipe B. Itu standar minimalnya,” tutur Poernomo.

Wakil Rektor I UNAIR Prof. Djoko Santoso, Ph.D., dr., Sp.PD, K-GH, menyatakan bahwa pada tahun 2016, FK telah meluluskan sebanyak dokter spesialis anestesia dan reanimasi sebanyak 18 orang, spesialis bedah sebanyak 7 orang, spesialis anak 17 orang, spesialis penyakit dalam 32 orang, serta obstetri dan ginekologi sebanyak 18 orang.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meneken Perpres no. 4 tahun 2017 tentang Program Wajib Kerja Dokter Spesialis. Dokter spesialis yang wajib menjalani peraturan ini adalah mereka yang lulus setelah tanggal 4 Januari 2017. Selain itu, pemerintah akan memberikan insentif senilai Rp 20 juta sampai Rp 80 juta bagi dokter spesialis yang melakukan wajib kerja di 144 rumah sakit yang diusulkan sebagai lokasi penempatan WKDS.

Penulis: Defrina Sukma S

Editor: Nuri Hermawan

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu