SUASANA diskusi Uji Konsep Naskah Akademik dan RUU perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di PDD UNAIR Banyuwangi, Rabu (15/3). (foto: Setyo Agung Wahyudi).
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS - PDD Universitas Airlangga di Banyuwangi terpilih sebagai salah satu tempat dilaksanakannya kegiatan Uji Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan oleh Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (15/3).

Menurut Laksmi Hamdani, salah seorang dari Tim Ahli DPR RI, pihaknya sudah menyampaikan rencana kunjungan ini sekitar dua minggu sebelumnya. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kunjungan serupa sebelumnya ke Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Riau, dan Ambon.

Tujuan kegiatan ini untuk menggali pendapat dan masukan terkait dengan rancangan konsep naskah akademik dan RUU perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Masukan diharapkan dari civitas akademika Universitas Airlangga dan Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi, yang keduanya memiliki program studi budidaya perikanan dan kelautan.

”Kami memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu lokasi yang perlu untuk kami gali pendapatnya, setelah melihat besarnya potensi perikanan dan kelautan yang ada di tingkat Jawa Timur,” tambahnya.

CIVITAS akademik Universitas Airlangga bersama perwakilan dosen Untag Banyuwangi dan Tim Ahli DPR RI, seusai public hearing, di UDD UNAIR Banyuwangi, Rabu (15/3). (Foto: Setyo Agung Wahyudi).

Mengenai tempat pelaksanaan dan peserta uji materi ini, pihaknya memilih PDD Universitas Airlangga di Banyuwangi karena melihat cukup banyaknya kontribusi dari mahasiswa dan civitas akademika, baik dari PDD UNAIR di Banyuwangi dan Untag Banyuwangi dibidang perikanan dan kelautan.

Sementara itu Prof. Dr. Suryanto, M.Si., S.Psi., Koordinator PDD UNAIR Banyuwangi menjelaskan bahwa kunjungan ini sangat tepat, karena pada dasarnya UNAIr selaku pihak akademisi dipandang perlu untuk ikut memikirkan bagaimana keberlangsungan perikanan dan kelautan di Indonesia.

BACA JUGA:  Teliti Demografi Kesehatan Ibu dan Anak, Tim Peneliti UNAIR Meraih DHS Fellowship

”Kalangan akademisi seharusnya memang tidak hanya menjadi menara gading dengan segudang teorinya, namun juga bisa menjadi mercusuar yang memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengetahuannya,” tambah Guru Besar Fakultas Psikologi UNAIR ini.

Ditambahkan oleh Kepala Prodi Perikanan dan Kelautan PDD UNAIR Banyuwangi, Prayogo, S.Pi., M.Pi., kegiatan ini merupakan sebuah bentuk pubic hearing yang diadakan Tim Ahli DPR RI dalam membuat RUU baru. Selaku pihak akademisi dimintai masukan terkait tata kelola perikanan lokal dan interlokal, menerjemahkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bertujuan mensejahterakan masyarakat, serta bagaimana RUU ini bisa menggali dan mengoptimalkan potensi lokal yang ada.

Kegiatan ini melibatkan Koordinator PDD di Banyuwangi, Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR, Sekretaris Koordinator PDD, Kabag Kemahasiswaan, Kabag. Pengembangan Sumber Daya, para Kepala Program Studi (KPS) PDD UNAIR di Banyuwangi, perwakilan dosen, dua perwakilan dosen Untag Banyuwangi, dan empat orang Tim Ahli dari DPR-RI. Total mencapai sedikitnya 20 orang termasuk notulen dan moderator. (*)

Penulis: Siti Mufaidah
Editor : Bambang Bes