Ilustrasi : UNAIR NEWS
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – Untuk mencegah penyebaran berita palsu atau hoax, masyarakat perlu membangun budaya literasi media sosial. Hal itu disampaikan oleh pakar komunikasi massa Drs. Suko Widodo, M.Si.  Ketika ditemui di ruang kerjanya, Suko mengatakan, budaya literasi media bisa dibangun dengan cara membiasakan diri melakukan cek dan ricek informasi sebelum disebarluaskan ke pengguna internet (netizen) yang lain.

“Orang harus memperhatikan etika, harus saring sebelum sharing. Jadi, orang tidak asal. Ketahuilah apa yang anda sampaikan, jangan sampaikan semua yang kita ketahui,” tutur Suko.

Penyebaran berita palsu maupun ujaran kebencian (hate speech) merupakan dampak dari perkembangan informasi yang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan informasi itu menyebabkan munculnya ruang publik baru yang disebut media sosial. Ruang publik baru ini berbeda dengan ruang publik nyata karena orang tak lagi perlu berinteraksi secara face to face tetapi masih bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan.

Munculnya ruang publik baru memberi dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, media sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun koneksi dan menyebarkan gagasan-gagasan yang benar. Dampak negatifnya, penyebaran berita palsu maupun ujaran kebencian tak terkendali yang berpotensi memicu gangguan terhadap ketertiban publik.

BACA JUGA:  Gandeng Kepala Sekolah se-Jatim, UNAIR Gelar Tour De Campus

Penyebaran berita palsu maupun ujaran kebencian disebabkan tiga faktor. Pertama, perkembangan teknologi memungkinkan netizen lain untuk menambahkan atau mengedit teks yang telah dipublikasikan netizen sebelumnya.

Kedua, tingginya jumlah pengguna internet. Seperti dilansir Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Ketiga, tingkat interaksi yang tinggi antarpengguna.

“Kalau media massa mainstream kan tidak bisa umpan balik. Ruang pertikaian itu tidak terlalu ada. Ruang publik baru atau medsos memungkinkan tingkat interaksi yang tinggi,” terang Suko.

Beberapa waktu lalu, sejumlah kelompok masyarakat  tengah gencar mendeklarasikan gerakan anti hoax yang didukung oleh pejabat pemerintahan dan legislatif. Suko menilai, dalam jangka pendek, membentuk gerakan-gerakan seperti itu sah-sah saja. Yang terpenting, ia menekankan, masyarakat harus membangun budaya literasi media.

Ia pun menambahkan, kehadiran Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jangan dijadikan penghambat atau kendala bagi masyarakat untuk meluapkan kebebasan berekspresi.

Penulis: Defrina Sukma S
Editor: Nuri Hermawan