Menpan RB Akan Pecat Aparat Negara Lakukan ’Pungli’

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Menjelang ujian terbuka Program Doktor di Fakultas Psikologi, dilakukan foto bersama. Dari kiri Prof. Soeroso Djazuli, Rektor UNAIR Prof. Moh Nasih, promovendus Dr. Lusy Asa Akhrani, S.Psi., M.Psi.T., Menpan/RB Asman Abnur, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen (ayah Lusy), Prof. Suryanto, dan Dr. Nurul Hartini, S. Psi., M. Kes, Dekan Fak. Psikologi UNAIR. (Foto: Bambang Bes)

UNAIR NEWS – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Asman Abnur, SE., M.Si., mengatakan jika ada aparat sipil negara yang masih mungut-mungut uang dari pelayanan perizinan dan layanan publik agar segera dilaporkan kepada Kemenpan RB.

“Saya akan pecat langsung dia. Jadi sekarang tidak boleh lagi ada yang main-main dalam pelayanan publik, karena (pelayanan – red) ini adalah hak rakyat,” kata Menpan RB Asman Abnur kepada pers, usai menghadiri undangan promosi Doktor untuk Lusy Asa Akhrani, S.Psi., M.Psi.T., di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Rabu (19/10).

Hal itu ditegaskan dalam menindaklanjuti program pemberantasan pungutan liar (pungli) yang digencarkan kembali pemerintah. Menurut Asman Abnur, pungli itu bukan “penyakit sosial” yang baru-baru saja, tetapi sudah lama. Hanya sayangnya, selama ini dirasakannya belum pernah serius dalam membenahi persoalannya.

Karena itu, dalam program kerjanya kedepan, yang pertama Kemenpan RB tidak akan memperbaiki sistem yang lain, tetapi akan fokus memperbaiki sistem perijinan-perijinan ini. Dalihnya, jika sistem ini sudah “terkunci” maka tidak akan lagi bergantung pada orang yang menjalankan sistem, sehingga tidak akan mudah untuk dibuka lagi.

Sasaran yang kedua, alur pelayanan perijinan itu harus jelas. Mulai dari pengurusannya sampai dengan lama waktunya. Ditengarai persoalan waktu inilah yang memicu masyarakat pemohon pelayanan menjadi jenuh dalam mengurus sesuatu ke pemerintah. Karena jenuh dan karena tidak ada kepastian kapan selesainya, sehingga mereka mencari jalan keluar, mencari perantara dan bantuan, lalu muncullah calo,” kata politisi PAN alumnus S2 UNAIR ini.

Pembenahan yang ketiga, biaya pelayanan perijinan akan dibuat jelas dan transparan. Sebab dengan transparan, maka aparat sipil negara diharapkan tidak lagi berani bermain-main dengan persoalan perijinan dan layanan publik.

“Tidak boleh lagi mungut-mungut dari perijinan dan layanan masyarakat. Kalau itu masih ada pada aparat sipil negara, segera laporkan ke Menpan RB. Saya akan pecat langsung, jadi dalam pelayanan publik ini tidak boleh main-main, karena ini hak rakyat,” tandas Aswan Abnur.

Tiga hal tersebut diatas akan dijadikan tumpuan utama program Kementerian PAN/RB. Program yang kedua adalah memperbaiki sistem pemerintahan dengan menerapkan sistem TI (Teknologi Informasi), sehingga kedepan tidak boleh lagi main-main dengan anggaran.

”Kedepan budgeting anggaran ini harus di-planning berdasarkan sasaran yang sebenar-benarnya. Kalau sasarannya A maka benar-benar harus mencapai sasaran A. Kalau sasarannya B harus mencapai sasaran B. Kalau tidak tercapai berarti anggarannya ada yang bocor,” katanya.

Hal-hal demikian itu ditekankan oleh Menpan RB harus menjadi ciri khas bangsa Indonesia kedepan. Karena itu ia berharap dengan sistem TI, sistem transparansi, perbaikan sistem yang baik, maka negara kita tidak akan kalah dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Korea.

“Masak kita sudah 71 tahun merdeka tapi nggak maju-maju. Kemudian untuk perguruan tinggi, saya selalu bicara kepada Pak Rektornya, kedepan tidak boleh lagi kalah dengan perguruan tinggi yang mendunia itu, termasuk UNAIR. Itu tantangan Pak Rektor tentunya,” kata Menpan Asman Abnur. (*)

Penulis: Bambang Bes

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu