Dari kiri, Prof. Dr. Hotman Siahaan, Drs., Dr. Suparto Wijoyo, SH., M.Hum, Prof. Drs. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D, dan Prof. Dr. Djoko Mursinto, S.E., M.Ec dalam Inovasi Guru Besar Rabu (19/10). (Foto: Alifian Sukma)
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS - UNAIR kembali menghelat acara Gelar Inovasi Guru Besar. Kali ini, Rabu (19/10), di Ruang Kahuripan 300, Kantor Manajemen UNAIR, acara sumbang intelektual dari Gubes UNAIR tersebut bertajuk “Demokrasi dan Keadilan : Mimpi yang Harus Direalisasikan”.

“Melalui forum ini, kita gandakan pemikiran-pemikiran para Guru Besar UNAIR untuk masyarakat Indonesia,” ujar Drs. Suko Widodo, M.Si, Ketua Pusat Informasi dan Humas UNAIR saat memberikan sambutan.

Gelar Inovasi tersebut menghadirkan tiga Gubes, yaitu Guru Besar FISIP Prof. Drs. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D, Guru Besar FEB Prof. Dr. Djoko Mursinto, S.E., M.Ec, dan Guru Besar FISIP Prof. Dr. Hotman Siahaan, Drs.

Acara yang dimoderatori oleh Dr. Suparto Wijoyo, SH., M.Hum tersebut dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta dari berbagai kalangan. Mulai dari sivitas akademika, hingga perwakilan dari instansi pemerintah.

Kondisi Demokrasi Indonesia

Dalam pembahasan Gelar Inovasi tersebut, Prof. Hotman menyatakan bahwa di Indonesia banyak perlakuan diskriminasi namun mengatasnamakan demokrasi, hal tersebut terjadi karena voting yang selalu mengesahkan suara mayoritas.

“Dulu di Aceh, punya laksamana laut perempuan terhebat di masanya, Laksamana Malahayati. Nah sekarang, perempuan naik motor pakai celana jeans saja dilarang oleh sebuah peraturan,” jelas Prof. Hotman memberikan contoh.

BACA JUGA:  Mengenal Hungaria Melalui Diskusi Bersama Ambasador

Dekan FISIP Periode 2001-2007 tersebut menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah terlampau inflasi. “Partai politik yang menggagas demokrasi saja sudah tidak demokrasi. Mana mungkin pemimpin parpol digantikan oleh anggota parpol yang lainnya, ini kan sudah tidak demokrasi, wong mereka yang mbandani,” jelasnya.

Senada dengan Prof. Hotman, Prof. Ramlan Surbakti menambahkan, bahwa kesenjangan sosial tidak selalu buruk. Sesuai survei di Amerika, Prof. Ramlan mengungkapkan bahwa kesenjangan sosial itulah yang mampu memotivasi manusia untuk saling bersaing.

Kendati demikian, pemerintah selayaknya tetap melakukan kewajibannya untuk menentukan dan memiliki arah terkait apa yang harus diurus oleh sebuah negara. “Harus jelas bentuk dan arahnya, apa yang benar-benar harus diurus oleh negara, supaya demokrasi ini mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Percuma demokrasi tapi gak sejahtera, mending otoriter, tapi rakyatnya sejahtera,” jelas Prof. Ramlan.

Mengenai carut marut demokrasi di Indonesia, Prof. Djoko Mursinto menilai bahwa demokrasi dapat dimulai dari pedesaan. Sebagai Guru Besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Djoko menyatakan bahwa pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan akan lebih berhasil bila di desa tersebut berdiri BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). (*)

Penulis : Dilan Salsabila
Editor : Faridah Hari