Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Suasana seminar nasional, Rabu (5/10) bertempat di Aula R. Boedi Soesetjo, FH UNAIR. (Foto: Pradita Desyanti)

UNAIR NEWS – Masih dalam serangkaian acara Airlangga Law Fest, Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga kembali menyelenggarakan seminar nasional berkaitan dengan hukum dalam dunia kesehatan. Kali ini, tema yang diangkat yakni “Peningkatan Profesionalitas Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Serta Perlindungan Hukumnya”. Seminar berlangsung pada Rabu (5/10) bertempat di Aula R. Boedi Soesetjo, FH UNAIR.

Dalam Kesempatan ini, narasumber yang dihadirkan adalah dr. Daeng Mohammad Faqih, M.H., Dr. Sabir Alwi, S.H., M.H., Dr. Astutik, S.H., M.H, dan Prof. dr. Budi Sampurna, DFM., S.H., Sp.F(k). Seminar dihadiri oleh tak kurang dari 55 peserta yang terdiri dari mahasiswa UNAIR dan umum.

Yang dibahas dalam seminar ini adalah dinamika kesehatan dilingkup hukum. Misalnya seputar perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan mekanisme penyelesaian masalahnya apabila terjadi sengketa medis. Selain itu, dibahas pula aspek hukum kesehatan yang terdiri dari pidana, perdata, dan administrasi.

“Perlindungan hukum bagi tenanga kesehatan merupakan hak. Seperti yang sering terjadi, bagaimana banyak dokter yang digugat oleh pasiennya,” tutur Astutik.

Ada dua penyelesaiannya berkaitan dengan sengketa medis. Pertama, melalui jalur hukum yang terdiri dari hukum pidana dan hukum perdata mediasi. Kedua, melalui jalur non hukum yang terdiri dari penegakan disiplin oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan penegakan etik OP.

Dalam proses perdata, bila terjadi pelanggara medis dapat menggunakan pasal 29 UU Kesehatan dan atau pasal 46 UU Rumah Sakit. Namun, hal itu dirasa kurang tepat oleh sabir.

“Pasal 29 UU Kesehatan kurang tepat. Karena jika ada kesalahan, itu termasuk pidana. Dan dalam pidana tidak ada mediasi. Kalau mediasi kan, berarti perdata,” ungkap Sabir.

Kesimpulan dari seminar nasional kali ini adalah mekanisme penyelesaian bila terjadi pelanggaran medis telah diatur baik dalam proses hukum maupun non hukum. Untuk mencegah proses hukum dan non hukum, serta medapatkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, harus bekerja profesional dan patuh melaksanakan standart-standartnya. (*)

Penulis : Pradita Desyanti
Editor    : Binti Q. Masruroh

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu