Upayakan Solusi Perlindungan Minoritas Syiah Sampang

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Suasana selepas seminar “Perlindungan Minoritas di Indonesia: Menemukan Solusi Kasus Syiah Sampang” di FH UNAIR.

UNAIR NEWS – Perlindungan minoritas di Indonesia masih menjadi persoalan yang patut diperhatikan. Pasalnya, masih banyak kekerasan terhadap minoritas yang mana negara tidak sigap dan tanggap melakukan upaya perlindungan. Seperti halnya kasus Syiah Sampang yang saat ini masih belum menemukan titik terang.

Untuk membahas persoalan tersebut, Human Right Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga bersama dengan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Yakkum Emergency Unit (YEU), dan Kontras Surabaya mengadakan seminar “Perlindungan Minoritas di Indonesia: Menemukan Solusi Kasus Syiah Sampang”.

Sejumlah tokoh dan ahli hadir dalam workshop yang diadakan pada 6-7 September 2016 ini. Diantaranya Prof Azyumardi Azra (Presiden the Asian Muslim Action Network), Dr. Zainal Abidin Bagir (Center of Religion and Cultural Studies UGM), Muhammad Afdillah, MA, M.Si (UIN Sunan Ampel), Dr. Ihsan (PUSHAM Paramadina), Riri Khoiriyah (KOMNAS Perempuan) dan banyak tokoh lain.

Workshop tersebut dibagi dalam tiga panel dan tiga diskusi kelompok. Tiga panel tersebut membahas mengenai hak-hak minoritas dalam konteks Indonesia dan Islam, kilas balik perjalanan advokasi Syiah, dan konsep perlindungan minoritas pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan tiga diskusi kelompok mengulas mengenai pemetaan kapasitas perdamaian untuk perlindungan minoritas bersumber dari konstitusi, budaya dan ajaran islam; penataan strategi baru untuk rekonsiliasi Sunni-Syiah Sampang; dan Jalur penyelesaian konflik.

Kondisi kelompok Syiah di Sampang saat ini dianggap sebagai minoritas yang tertindas dan tidak punya tempat di kampung halaman mereka. Hal tersebut dimulai dari tragedi pembakaran rumah warga dan pengusiran warga Desa Karang Gayam, Sampang. Sebanyak 165 orang terusir sejak September 2012 lalu, kemudian dipindahkan di rumah susun sederhana di Sidoarjo.

Warga Syiah pernah memprotes rencana pemindahan pengungsi Syiah Sampang dengan mendatangi gedung DPR. Keinginan mereka untuk kembali ke kampung halaman selalu ditolak pemerintah daerah dan otoritas keamanan setempat karena alasan keamanan.

“Pengasingan ini secara tidak langsung menyalahi hak konstitusional mereka sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi oleh negara yang mempunyai kewajiban konstitusional pula,” ujar Haidar Adam.

Menurut Prof Azyumardi Azra, negara harus hadir dalam menjamin keamanan warganya. Pemerintah propinsi maupun pusat harus tegas terhadap mereka yang masih menghalangi upaya perlindungan tersebut. Pun, kelompok Syiah Sampang tersebut memiliki hak untuk kembalikan ke kampung halaman. Tidak dibenarkan kelompok mainstream melakukan kekerasan atas dasar perbedaan.

“Kekerasan atas nama apapun harus ditindak. Aparat keamanan dan hukum harus bertanggung jawab. Negara harus berdiri di atas semua golongan” ujar Prof Azyumardi.

Rubi Khalifah berpendapat bahwa di balik kasus Syiah Sampang, terdapat kelompok yang harus diperhatikan dan diberdayakan, yakni gerakan perempuan. Selama ini upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan kelompok ini tidak berhasil seperti kelompok lain. Aktivis AMAN Surabaya tersebut melihat perlunya program kepemimpinan perempuan untuk lebih bermafaat pada masyarakat.

Tugas utama workshop ini adalah melakukan pemetaan tentang resolusi konflik Syiah Sampang. Selain itu, ini juga merupakan bentuk empati dan upaya perguruan tinggi untuk memfasilitasi perlindungan terhadap minoritas. Hal utama yang menjadi sorotan adalah hak hidup mereka terancam sehingga perlu dibuat pemetaan yang akan menjadi solusi kebijakan untuk kemaslahatan bersama. (*)

Penulis: Ahalla Tsauro
Editor: Binti Q. Masruroh

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu