Percepatan Infrastruktur Libatkan Akademisi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Wakil Rektor II UNAIR, Dr. M. Madyan, bersama Perwakilan Perguruan Tinggi Peserta Simposium I: Inovasi dalam Rangka Percepatan Infrastruktur di Indonesia di Graha ITS Surabaya. (Foto: Yitno)

UNAIR NEWS – Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, peran perguruan tinggi di Indonesia perlu dilibatkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Shintya Rusli.

Setidaknya, ada tiga aspek peran yang disinggung oleh Shintya. Pertama, mendorong kesadaran dalam pemanfaatan infrastruktur. Kedua, mendorong riset terapan untuk dipakai pihak swasta, dan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Ketiga, menghasilkan sumber daya manusia dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur. Pernyataan itu disampaikan pada acara ‘Simposium I: Inovasi dalam Rangka Percepatan Infrastruktur di Indonesia’ di Graha Institut Teknologi 10 Nopember, Rabu (3/8).

“Kita menghadapi tantangan untuk memobilisasi tenaga kerja yang bisa bekerja langsung di infrastruktur,” tutur Shintya.

Acara simposium yang dilaksanakan oleh University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID), didukung penuh oleh PT. PII. Dalam acara simposium tersebut, juga diselenggarakan rapat anggota tahunan, yang juga diikuti oleh Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor IV UNAIR. Dalam kesempatan tersebut, Junaidi Khotib, Ph.D., selaku Wakil Rektor IV UNAIR menyatakan, tahun ini pihak UNAIR berkomitmen untuk kembali melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur yang melibatkan perguruan tinggi.

“Jadi, supaya ahli-ahli dari masing-masing kampus itu berpikir untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran inovasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Selain perwakilan dari PT. PII dan Warek IV UNAIR, staf ahli Menristek Dikti Harry mengatakan, revitalisasi infrastruktur perguruan tinggi juga perlu dipercepat. Namun, ia mengakui, kebutuhan dan keinginan dari perguruan tinggi tidak diimbangi dengan anggaran pendapatan belanja negara. Sehingga, tak jarang bangunan yang belum selesai dibangun terlihat di sebagian perguruan tinggi.

“APBN tidak mencukupi. Kampus mendapat angin segar di awal tahun, bulan Agustus dan September. Alhasil, karena APBN tidak konsisten kesinambungannya, infrastruktur di perguruan tinggi banyak yang mangkrak. Kebutuhan infrastruktur banyak, tapi yang mangkrak juga banyak,” terang Harry.

Harry menambahkan, sebagai alternatif, maka kampus diharap untuk aktif bekerjasama dengan pemerintah dan perusahaan. Salah satunya adalah dengan PT. PII. Harry juga mengingatkan agar status perguruan tinggi di Badan Pemeriksa Keuangan adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). Sehingga, perlu diperhatikan tahap mulai perencanaan, pengoperasian hingga pemeliharaan.

Dalam acara yang sama, juga dilaksanakan presentasi makalah tentang infrastruktur sebanyak 60 makalah. Para pengajar sekaligus peneliti UNAIR dari berbagai fakultas turut serta dalam kegiatan tersebut. Peneliti UNAIR merupakan pengirim makalah terbanyak kedua dalam diskusi paralel ini.

Dalam acara yang sama, juga dihadiri oleh Dirjen Dikti Ali Ghufron Mukti. Ia berharap penelitian yang sudah didiskusikan dalam simposium dan diskusi paralel kali ini, bisa dipublikasikan dalam jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. (*)

Penulis: Defrina Sukma S.
Editor: Nuri Hermawan

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu