Perencanaan Tata Ruang Perlu Libatkan Masyarakat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Suasana Diskusi yang merupakan bagian dari acara The Third Preparatory Committee (Prepcomm III) United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat). (Foto: UNAIR NEWS)

UNAIR NEWS – Perguruan tinggi dan non-government organization (NGO) perlu memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, khususnya perencanaan tata ruang wilayah. Karena keterbatasan kapasitas masyarakat, tak jarang pemerintah merasa kesulitan untuk mengajak diskusi mengenai hal-hal yang kompleks.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ramli Yanto, perwakilan Badan Diklat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam diskusi bertema ‘One Day Interactive Dialogue on Sharing Views of the Rights and Society Participation in the Spatial Planning and Land Policy of the City’. Diskusi itu bertempat Aula Pancasila, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Kamis (28/7).

Diskusi ini merupakan bagian dari acara The Third Preparatory Committee (Prepcomm III) United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat). Diskusi yang dimoderatori oleh Jani Purnawanty, LL.M, ini dihadiri oleh sivitas akademika UNAIR, kalangan birokrat, dan masyarakat.

Ramli mengatakan, partisipasi masyarakat merupakan ruh dari negara demokratis. Namun dalam realitanya, seperti yang diatur dalam undang-undang, partisipasi masyarakat bukan merupakan pihak pertama yang diajak oleh pemerintah dalam perencanaan kebijakan. Menurut Ramli, ada inkonsistensi dalam peningkatan partisipasi publik di sini.

Pertama, pendekatan politik. “Perencanaan kebijakan pertama kali harus mengakomodasi visi misi kepala daerah terpilih. Kalau dalam visi misi ia ingin membangun green belt (wilayah sabuk hijau), maka dia harus melaksanakan itu karena nanti tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, -red),” tutur Ramli.

Setelah pendekatan politik, pemerintah harus melibatkan para ahli dan anggota NGO yang merupakan pakar di bidangnya, atau dalam hal ini ahli perencanaan spasial. Namun, menurut Ramli, ada yang berbeda dalam perencanaan kebijakan di Jawa Timur. Ramli mengatakan, Gubernur Jatim pertama kali selalu melibatkan ‘directly affected’ atau calon masyarakat terdampak.

“Tapi partisipasi masyarakat bisa dilibatkan dalam forum-forum mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga controlling,” tutur Ramli.

Ada pula pengaruh kearifan lokal dalam perencanaan spasial. Apabila suatu area dalam wilayah tertentu secara rutin digunakan sebagai tempat aktivitas keagamaan, maka area tersebut tak berhak diutak-atik dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Misalnya, keberadaan wisata religi Sunan Ampel membuat wilayah sekitar sana makin rumit, terus ada keinginan untuk dipindah ke Keputih. Itu tidak bisa dilakukan karena local wisdom  punya posisi dalam peraturan RTRW,” ujar Ramli.

Ramli mengakui, pelibatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik tak serta merta membawa hasil yang optimal. Setidaknya, ada empat poin yang ia sampaikan, yaitu adanya alokasi anggaran untuk musyawarah perencanaan pembangunan, proses pembuatan kebijakan berlangsung lama, pandangan masyarakat yang dianggap terlalu idealis, dan keterbatasan kemampuan masyarakat ketika diajak berdiskusi tentang pembangunan.

Selain Ramli, akademisi FH UNAIR Urip Santoso, M.H., yang merupakan pakar tata ruang agraria turut bersuara sebagai pembicara dalam forum ini. Menurut Urip, pemerintah tak boleh melupakan hak masyarakat dalam perencanaan RTRW. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memublikasikan RTRW melalui berbagai kanal, baik media cetak, elektronik, ataupun terjun langsung ke masyarakat.

“Penegakan hukum dan informasi tentang RTRW ini yang belum dioptimalkan. Masyarakat juga harus aktif dalam mencari informasi tentang RTRW itu,” tutur Urip. (*)

Penulis : Defrina Sukma S.
Editor    : Binti Q. Masruroh

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu