Para Pakar Hukum di Seminar Uji Sahih RUU Tentang Kekerasan Seksual. (Foto: UNAIR NEWS)
ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di perkotaan saja, bahkan tidak jarang di pelosok daerah kasus tersebut sering terjadi. Selain itu, kekerasan seksual juga seringkali diperbincangkan di berbagai media. Menanggapi fenomena tersebut, sebagai bagian dari pemangku kebijakan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang dalam hal ini melalui komite III, menggelar Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-undang (RUU) tentang penghapusan kekerasan seksual di Aula Kahuripan Kampus C UNAIR, Kamis (21/7).

Dalam Seminar tersebut, Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin, selaku Wakil Rektor II UNAIR menuturkan bahwa kekerasan seksual yang semakin merajalela di era digital ini memang perlu mendapat perhatian lebih, tak terkecuali dari kalangan akademisi.

“Semoga UNAIR juga bisa menjadi bagian dari salah satu pemecahan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial yang menyangkut kekerasan seksual,” jelasnya.

Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si., selaku Ketua Komite III DPD RI menjelaskan, persoalan seksual yang melanda di berbagai daerah di Indonesia sudah menjadi perhatian serius di jajaran dewan sejak lama. Ia menegaskan, dengan upaya uji sahih RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional ini diharapkan bisa segera disahkan.

“Wewenang untuk mengesahkan UU memang ada di tangan pemerintah, tapi kami usahakan untuk mendorong pemerintah agar RUU yang sedang kita uji ini bisa disahkan tahun ini. Paling tidak bulan November,” tegasnya meyakinkan.

Dalam forum diskusi di seminar tersebut, staf ahli DPD, Fatkhurozi memaparkan pentingnya penguatan mengenai UU tentang penghapusan kekerasan seksual. Pasalnya, selain berdampak pada fisik dan psikis, kekerasan seksual juga berdampak pada sosial, politik, dan ekonomi pada korban dan keluarga. Selain itu, hal tersebut juga mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

BACA JUGA:  Ujian SBMPTN CBT dan PBT di UNAIR Berjalan Lancar

Menanggapi hal tersebut, ketua Pusat Studi Wanita UNAIR, Prof. Dr. Emy Susanti, dra., MA, menjelaskan bahwa dalam membentuk UU tidak sekedar memperhatikan satu aspek saja. Baginya penting untuk memperhatikan berbagai aspek yang menyangkut realisasi di lapangan dari UU yang sudah dibuat.

“Undang-undang itu harus dikuatkan sedemikian rupa, artinya yang bisa mengakomodasi semua hal, baik faktor sosial, politik, dan budaya,” jelas dosen FISIP UNAIR tersebut.

Menambahkan pernyataan Prof. Emy, ahli hukum UNAIR Toetik Rahayuningsih, SH., M.Hum., LLM., menuturkan bahwa dalam merumuskan UU harus dilihat peraturan perundang-undangan yang sudah ada, baginya dalam menyusun UU baru harus memperhatikan asas-asas dalam hukum, seperti asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan.

“Dalam membuat UU baru, perlu dikaji kembali apakah memang diperlukan pembentukan aturan baru tersebut, atau sebaiknya dimasukkan dalam aturan yang sudah ada apabila dianggap aturan yang ada belum cukup memadai,” tegas pakar hukum pidana tersebut.

Pakar terakhir yang hadir dalam seminar tersebut yakni Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh, S.H, M.A.,  dalam paparannya, dosen UIN Sunan Ampel tersebut menekankan mengenai pentingnya menjelaskan beberapa pasal yang masih memiliki makna yang belum bisa diterima secara gamblang.

“Diperlukan penjelasan yang lebih dalam terkait UU, karena perubahan dan fenomena sosial yang berkaitan dengan kasus kekerasan ini terus berkembang,” tegasnya. (*)

Penulis: Nuri Hermawan
Editor: Dilan Salsabila

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone