Agenda Setting Versus Kekritisan Masyarakat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ilustrasi UNAIR NEWS

TEORI Agenda Setting dikembangkan oleh Maxwell C. McCombs, seorang profesor peneliti surat kabar dari Universitas Syracuse USA dan Donald L. Shaw, profesor jurnalistik dari Universitas North Carolina USA. Pada 1968, McCombs dan Shaw mengembangkan pendekatan tersebut. Mereka mengamati pemilihan presiden AS saat Richard Nixon berhasil menyisihkan saingannya Rubert Humprey.

Beberapa kalangan menilai, kemenangan dalam proses politik ini tidak lepas dari kebiasaan Nixon yang dianggap dapat memanfaatkan media massa. Ia selalu tersenyum ramah pada reporter dan wartawan sehingga gambarnya sering menghiasi media massa. Ia jadi lebih populer, diperhatikan, dan tergolong tokoh yang “gampang nampang” di media massa.

Kemenangan ini memunculkan opini tentang peran penting media massa dalam menonjolkan suatu tokoh atau isu tertentu. Dari sinilah agenda setting mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media massa dengan perhatian yang diberikan oleh khalayak. Dengan kata lain, yang dianggap penting atau disorot oleh media massa akan dianggap penting pula oleh khalayak (halaman 14).

Pendekatan Agenda Setting dimulai dari asumsi bahwa media massa menyaring berita, siaran, artikel, atau tulisan yang akan dipublikasikan. Seleksi ini dilakukan oleh para awak media. Dalam perkembangannya, Agenda Setting media massa menjadi mata rantai mekanisme komunikasi politik dalam beragam pesta demokrasi.

Ini erat kaitannya dengan kepemilikan media massa oleh elite partai politik. Hal itu bisa dilihat saat Pemilu dan Pilpres tahun lalu. Saat sejumlah media massa yang merupakan basis pendukung kutub politik berbeda melakukan perang berita. Bahkan hingga sekarang, beberapa media massa besar masih “bertarung” dalam upaya pembentukan opini publik.  Media massa itu memunculkan isu yang sudah terseleksi sebagai hasil Agenda Setting. Tak hanya itu, hasil Agenda Setting ini diolah agar dapat menggiring opini publik ke satu sisi tertentu.

Pada saat itulah kekritisan masyarakat diperlukan. Jangan sampai proses pembentukan opini publik yang bertujuan “membelenggu” kebebasan berpikir terjadi. Kalaupun itu dilakukan, jangan sampai masyarakat masuk dalam jebakan tersebut. Masyarakat harus tetap selektif memilih informasi. Semua kabar atau berita boleh dikonsumsi. Tapi, tidak semua harus dipercaya dan dijadikan patokan dalam melangkah. Khususnya, jika sudah berbicara di ranah politik dan kekuasaan.

Tentu saja, karya duet dosen Universitas Airlangga yang memiliki jam terbang tinggi baik di ranah nasional maupun internasional ini tidak melulu bicara tentang komunikasi politik. Karangan dengan tebal 292 halaman ini juga memuat persoalan seputar hubungan antara media dan masyarakat di segala aspek. Mulai dari kultur sosial atau budaya, gaya hidup, hingga ekonomi.

Tak dapat dipungkiri, keberadaan media massa di Indonesia saat ini berhubungan dengan roda perekonomian. Bos media selalu punya alasan untuk mengkomersilkan ruang berita atau space  media massa yang dia miliki. Lagi-lagi, di dalamnya juga terdapat problematika ekonomi politik maupun politik ekonomi level nasional. Kendali politik dan ekonomi (baca: pasar) selalu menjadi faktor signifikan yang berpengaruh terhadap operasi media. Sementara kepentingan politik dan pasar sama-sama dikedepankan, maka rakyatlah (penonton atau konsumen media) menjadi target empuk sekaligus komoditas industri media (halaman 158).

Sejarah Pers

Buku ini juga menguak sejarah pers dan  media massa di Indonesia. Momentum yang menarik disimak adalah kemunculan regulasi yang pro pada kepentingan media sebagai imbas perjuangan reformasi. Khususnya, soal kebebasan pers yang kemudian benar-benar dijunjung tinggi. Misalnya, sudah tidak lagi dibutuhkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Lisensi yang di zaman orde baru dianggap sebagai kutukan terhadap kebebasan berekspresi insan media.

Undang-undang (UU) 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU 32 tentang penyiaran adalah dua anak emas reformasi. Awak media sanggup bernafas lega karena terlepas dari kungkungan regulasi ketat pemerintah. Sebagai misal, radio dan televisi swasta yang awalnya tidak boleh serampangan membuat berita dan sering diwajibkan merelay informasi dari TVRI dan RRI saja, di masa reformasi menjadi lebih merdeka. Mereka bahkan boleh berkolaborasi dengan media asing seperti BBC dan VOA (halaman 87).

Pers dalam jenis apapun: media cetak, elektronik, radio, televisi, dan lain sebagainya, mendapat angin segar reformasi. Kebebasan yang selama puluhan tahun dikekang akhirnya bisa dicapai. Mereka yang sudah lama dipaksa “seiya-sekata” pun kini memiliki sayap untuk mencapai tujuannya masing-masing. Termasuk, tujuan politik. (*)

 

Buku

Judul                : Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi
Penulis             : Henry Subiakto & Rachmah Ida
Cetakan           : II, 2014
Tebal                : xii + 282 Halaman
Penerbit          : Kencana Prenada Media Group Jakarta
ISBN                 : 978-602-7985-75-9

Berita Terkait

Rio F. Rachman

Rio F. Rachman

Alumnus S2 Media dan Komunikasi Universitas Airlangga. Penulis buku kumpulan esai "Menyikapi Perang Informasi", kumpulan puisi "Balada Pencatat Kitab", dan kumpulan cerita pendek "Merantau". Editor foto dan berita di www.news.unair.ac.id. Bergiat di www.suroboyo.id.

Leave Reply

Close Menu