Lahan Penelitian Klientelisme Politik Lokal Masih Terbuka Luas

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gadjah Mada, memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Antropologi FISIP Universitas Airlangga, Selasa (24/5). (Foto: Istimewa)

UNAIR NEWS – Sivitas akademika program studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga kedatangan Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, Selasa (24/5). Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada itu memberikan kuliah umum tentang ‘Klientelisme dan Otonomi Daerah di Indonesia’ di hadapan puluhan peserta.

Dalam literatur ilmu sosial, konsep klientelisme berpasangan dengan konsep patronase. Kedua konsep itu biasa dipakai untuk menunjukkan pola hubungan patron (pemilik wewenang) dan klien (pelanggan) dalam menganalisis fenomena sosial. Ilmuwan politik mulai menengok fenomena patronase karena group theory tidak selalu dapat menjelaskan fenomena politik di tingkat lokal, seperti pedesaan.

“Para ahli antropologi generasi berikutnya merasa bahwa pendekatan ini kurang mampu menampilkan dinamika politik yang penuh dengan persaingan dan konflik,” tutur Prof. Heddy.

Menurut Prof. Heddy, teori patronase dan jaringan sosial lebih dapat menjelaskan fenomena politik di tingkat lokal di negara berkembang. Inilah yang kemudian membuat para ilmuwan politik tertarik meneliti politik lokal. Tak hanya itu, ilmuwan politik menggunakan patronase sebagai model untuk memahami politik di tingkat nasional dan internasional.

Dalam kuliah umum tersebut, ia juga menjelaskan perihal relasi klientelisme dengan otonomi daerah. Beliau mengemukakan bahwa pendekatan struktural-fungsional dapat digunakan untuk memahami hubungan otonomi daerah dan fenomena patronase di berbagai daerah di Indonesia, atau politik di tingkat desa hingga tingkat provinsi.

“Diterapkannya otonomi daerah di Indonesia sangat banyak mengubah kondisi fisik-material dan kondisi sosial-budaya masyarakat di daerah pedesaan maupun di tingkat kabupaten. Hal ini tentu berpengaruh terhadap keberlangsungan hubungan patronase di situ. Hal itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu menggunakan paradigma-paradigma prosesual. Semua paradigma dapat digunakan untuk memahami fenomena patronase,” pungkasnya.

Menurutnya, ada beberapa kemungkinan timbulnya corak patronase baru di era otonomi daerah. Salah satu di antaranya adalah kepala daerah menjadi patron tunggal karena kepala daerah dapat memanfaatkan anggaran belanja daerah untuk menampilkan citranya sebagai patron. Selain itu, patron yang muncul berasal dari kelompok kekerabatan tertentu. Hal itu disebabkan adanya dukungan kerabatan kepala daerah yang meminta untuk mempertahankan jabatan.

Prof. Heddy juga menjelaskan tentang prospek penelitian klientelisme di Indonesia yang bagi beliau masih memiliki lahan penelitian luas karena belum banyak diteliti meskipun dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat jumlahnya. Tak hanya itu, penelitian tersebut sangat memungkinkan memberikan sumbangan teoretis, khususnya pada kajian tentang patronase yang disebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-budaya di lingkungan masyarakat.

Dalam proses demokratisasi di tingkat lokal, penelitian klientilisme juga memungkinkan untuk memberikan banyak sumbangan praktis karena akan memberikan banyak pemahaman mengenai proses politik pada tataran tersebut.

“Dan juga sangat mungkin memberikan banyak sumbangan untuk memahami budaya dan masyarakat lokal di Indonesia, serta dinamika politiknya,” tutupnya. (*)

Penulis: Lovita Martafabella
Editor: Defrina Sukma S.

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu