Banyak Istilah Yang Melecehkan Masyarakat Adat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Para pembicara utama diskusi publik di Aula Soesetijo Fakultas Hukum UNAIR, pada Selasa (24/5). (Foto: Istimewa)

UNAIR NEWS – Indonesia adalah negara yang paling kaya dengan ragam kebudayaan. Pernyataan itu dilontarkan oleh Abdun Nababan selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada diskusi publik bertema “Tantangan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Pusaran Industrialisasi”, pada Selasa (24/5).

Abdun menyatakan, walaupun Indonesia punya beragam budaya, namun ada saja makna miring terhadap masyarakat adat. “Di kongres masyarakat adat nusantara pada tahun 1999, masih banyak pelecehan bagi masyarakat adat dalam bentuk istilah, misalnya istilah “Rehabilitasi Budaya”. Nah, masyarakat adat dianggap belum berbudaya sehingga perlu direhabilitasi,” ujar Sekjen AMAN dalam diskusi yang dihelat di Aula B. Soesetijo Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut.

Abdun juga menyayangkan maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. “Kalau ada aktivis dari masyarakat adat, tidak lama pasti hilang, entah kemana orangnya,” terang Abdun.

Selain Abdun, anggota komunitas tradisional Sedulur Sikep atau Samin dari Pati, Gunritno, juga hadir dalam diskusi yang sama. Menurutnya, masyarakat adat merupakan tonggak perlawanan dalam menghadapi perdagangan bebas. Ia menyayangkan sikap banyak pihak yang menganggap tindakan masyarakat adat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

“Alasan kami (Suku Samin) untuk tidak membayar pajak adalah karena kami yang memiliki, lalu kenapa harus ada yang mengatur. Sedangkan, semua orang yang tidak mengikuti peraturan pemerintah di-PKI- kan (dianggap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia). Kami Sedulur Sikep tidak seperti itu, kami hanyalah menjunjung tinggi kejujuran,” jelas Gunritno.

Dalam kesempatan yang sama, Gunritno juga bercerita tentang perlawanan Suku Samin terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Gunritno menjelaskan, secara legal formal terdapat kesalahan dalam rencana pembangunan itu. Pasalnya, sebagian besar lokasi pendirian pabrik sebagaimana yang tertera pada surat perijinan, merupakan daerah khusus industri pertanian.

“Kami sudah mengadakan evaluasi bersama Gubernur Jateng untuk mendiskusikan, mana yang dianggap dapat mensejahterakan masyarakat, apakah itu dari sektor pertambangan atau dari sektor pertanian,” terang Gunritno.

Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A., selaku Ketua Pusat Studi Pluralisme Hukum FH UNAIR mengungkapkan, masyarakat adat dianggap memiliki sifat autochthonous, yaitu tatanan asli. Masyarakat adat dianggap sebagai identitas dari Bhineka Tunggal Ika dan salah satu sumber filosofi bangsa.

“Jadi, bisa saya tekankan bahwa sebuah suku itu memiliki hukum sendiri, namun mereka menamai hukum tersebut sesuai dengan adat mereka sendiri,” terang Joeni.

Dengan dihelatnya diskusi itu, Joenie berharap agar mahasiswa sebagai penerus bangsa dapat mendekatkan diri dengan masyarakat adat. “Mereka kelak akan jadi hakim, jaksa, lawyer dan para penegak hukum. Di mana hak-hak masyarakat adat kan bagaimanapun juga dilindungi oleh hukum. Nah, penegakkannya itu tergantung pada para penegak hukum,” pungkasnya. (*)

Penulis : Dilan Salsabila
Editor : Defrina Sukma S

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu