FH UNAIR Adakan Diskusi Upaya Penghapusan Hukuman Mati

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Suasana diskusi upaya penghapusan hukuman mati di Aula Pancasila Gedung A Fakultas Hukum UNAIR. (Foto: Istimewa)

UNAIR NEWS – Fakultas Hukum Universitas Airlangga menggelar diskusi publik mengenai “Upaya Penghapusan Hukuman Mati Dalam Revisi KUHP” pada hari Rabu, (11/5), lalu. Diskusi ini merupakan kerjasama Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Human Right Studies) dan Lembaga Imparsial yang juga bergerak di bidang HAM.

Pro-kontra mengenai penghapusan hukuman mati memang menjadi polemik di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pengambil keputusan undang-undang. Bagaimana tidak, perdebatan sengit tersebut seakan-akan mengkritisi kembali apakah hukuman mati memang sudah tepat ketika hukuman yang selama ini diterapkan tidak mampu memberi jera bagi para pelaku. Diskusi ini juga menjadi respon atas perdebatan yang terjadi di Jakarta beberapa hari yang lalu ketika ada wacana berhembusnya eksekusi mati gelombang ketiga.

Diskusi ini berlangsung menarik, dipimpin langsung oleh para ahli seperti, Woro Winardi dari Lembaga Imparsial, Wachid Habibullah dari LBH Surabaya,  Dr. Otto Syamsudin dari Komnas HAM RI dan Prof. Didik Hendro dari Fakultas Hukum UNAIR.

Dalam diskusi ini terdapat pembahasan mengenai sikap pro dan kontra terhadap penghapusan hukuman mati karena hukum pidana sebagai ultimum remidium sebagaimana yang didiskusikan oleh Winardi dan Prof.Didik. Selanjutnya diikuti dengan pendapat setuju maupun sebaliknya.
“Pemidanaan mati memang diperlukan. Namun ada klausul-klausul yang akan meniadakan hukuman mati. Mekanisme bisa melalui undang-undang RUU sendiri. Mekanisme bisa dituangkan dalam PP, karena UU tidak boleh mengatur secara kongkret. Salah satu tidak bisa di sahkan RUU, tidak ada sinkronisasi,” ujar Prof. Didik.
Pelanggaran HAM sudah pasti memiliki konsekuensi. Dalam proses pidana, bahkan menyita pun dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran HAM. Namun perbuatan mereka diback up dengan Peraturan Perundang-undangan. Di lain sisi, pelaku kejahatan sendiri sudah melanggar HAM, jadi tidak perlu alasan lagi untuk melindungi hak asasi mereka. Yang harus diperhatikan adalah korban: negara, masyarakat, individu.

“Yang menjadi aktor pelanggar HAM adalah negara. Ada aparat, hukum dan kekuasaan, sehingga negara adalah pelanggar ham,” ungkap Dr. Otto.

Dr. Otto berpendapat bahwa sesuatu yang namanya melanggar hak asasi akan menjadi mudah apabila dilihat melalui relasi state actor, non state actors dan korporasi. Terjadi dalam sebuah operasi atau tidak, hal utama adalah mempertimbangkan korban. Berbagai kasus telah terjadi, namun belum ada kepastian hukum yang jelas. Banyak sekali proses hukum yang menyulitkan penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Terkait bagaimana hukuman mati bisa berjalan dengan baik maka harus dibenahi oleh aparat penegak hukum. Hukum juga harus mempertimbangkan rasa penyiksaan, hal demikian selayaknya diminimalisir supaya penyiksaaan tidak terlalu lama dan masih berperikemanusiaan. Salah satu yang menjadi masalah adalah belum adanya mekanisme didalam RUU KUHP.

Abdul Rahman Usman, mahasiswa Magister Hukum Unair memberikan respon kepada Prof. Didik. Abdul berpendapat bahwa hakim juga manusia, ketika sudah terlanjur memberi vonis mati dan ternyata dikemudian hari terjadi kekeliruan maka akan membawa dampak psikologis. Saat menyamakan konteks hukuman mati sebagai pelanggaran ham, hukuman penjara atau kebiri adalah juga pelanggaran HAM.

“Supaya tidak salah memidana, maka diperlukan adanya profesionalitas. Polisi dan hakim jaksa agung harus profesional. Harus membedakan norma hukum pidana materiil dan formil (norma kewenangan),” jawab Prof. Didik.

Prof. Didik menyimpulkan bahwa pidana mati akan diperlukan, namun harus dijalankan dengan selektif. Maka dari itu, negara perlu meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum guna memberikan jawaban dan kepastian hukum yang adil bagi para korban dan juga pelaku kejahatan. (*)

Penulis: Ahalla Tsauro
Editor : Dilan Salsabila

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu